Open Government Partnership Asia-Pacifi c, 6-7 Mei 2014

Mengeratkan keterbukaan agar menjawab permasalahan konkret masyarakat kian jadi tuntutan. Ada empat ciri pemerintah terbuka. Berikut laporan dari Konferensi OGP di Bali kemarin.

NAMANYA memang Open Government Partnership (OGP) atau Kemitraan Pemerintahan Terbuka. Namun, selain wakil pemerintah, dalam organisasi ini ada ”wakil” warga, yakni civil society organization (CSO) atau organisasi masyarakat si pil. Bila dari sisi pemerintah ketua OGP adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebabnya adalah Indonesia saat ini menjabat sebagai ketua organisasi yang kini beranggota 64 negara ini. Dari sisi CSO, ketuanya adalah Rakesh Rajani.

Dalam pembukaan Konferensi OGP Regional Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, kemarin (6/5), Rakesh memberikan sambutan lebih dulu daripada SBY di hadapan sekitar 500 delegasi. Dia adalah pemimpin LSM di Tanzania bernama Twaweza, bahasa Swahili yang artinya ”Kita Bisa Membuatnya Terjadi.” Rakesh Rajani dengan ”bahasa rakyat” mengenalkan empat ciri pemerintahan terbuka, sekaligus memberikan contohnya.

Ciri pertama, kata Rakesh, adalah pemerintah yang mendengarkan (listening government). Pemerintah mau mendengarkan suara dari banyak kalangan rakyat, termasuk dari nelayan, sopir bus, koki, dan banyak kalangan lain. Dia menyebut beberapa contoh, antara lain, SBY yang bersedia membuka komunikasi lewat Twitter dan Facebook.

Pemerintah yang menginformasikan dan mendidik (inform and educate) disebut Rakesh sebagai ciri kedua pemerintahan terbuka. Pemerintah menginformasikan tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan. Mereka juga berupaya melaksanakan apa yang direncanakan. Menginformasikan ini bisa sangat sederhana. ”Seperti menggambar, ya menggambar, anggaran publik di tembok,” kata master dari Harvard University ini.

Ketiga, kata Rakesh, pemerintah yang terbuka selalu berhubungan erat dengan warga (engagement with citizen). Dia memberikan contoh banyak perkembangan terkait dengan partisipasi masyarakat ini di beberapa negara. Misalnya, di Filipina pemerintah mengajak warga untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Tokoh yang berlatar keilmuan teologi pembebasan ini menyebut ciri keempat pemerintahan yang terbuka adalah melindungi semua masyarakat (protect all people). Tak hanya kepada kaum minoritas, kata Rakesh, pemerintah juga wajib melindungi orang yang mengkritik, whistle blower, dan orang yang tak setuju dengan pemerintah. ”Melindungi orang yang berbeda pendapat,” kata sosok yang tinggal di Kota Mwanza, Tanzania, ini.

Di sela pidatonya, SBY menanggapi pernyataan Rakesh. Presiden mengatakan berusaha membangun komunikasi langsung dengan rakyat lewat berbagai jalur. Yakni, secara online lewat website LAPOR! yang dikelola Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menampung surat lewat PO Box 9949, lewat SMS 9949, juga Facebook dan Twitter. SBY menyebut dirinya setiap tahun menerima lebih dari 100 ribu surat, 3,5 juta SMS, 5 juta followers di Twitter, dan 2,7 juta teman di Facebook. ”Saya disebut sebagai presiden dengan followers terbanyak kedua di dunia,” kata SBY. Terbanyak pertama adalah Barack Obama.

Komunikasi langsung dengan rakyat ini memang menjadi arus besar dalam pemerintahan yang kian terbuka. Ini pula yang menjadi tema besar konferensi ini, yakni Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement (Membuka Keterbukaan Inovatif: Memacu Ketelibatan Publik yang Lebih Luas).

Konferensi di Bali itu oleh Kuntoro Mangkusubroto, ketua UKP4, disebut sebagai megibung. Dalam tradisi Bali, megibung adalah berkumpul bersama mengelilingi nampan makanan dan berbicara satu sama lain dengan guyup. ”Namun, tak hanya makan, di konferensi ini kita megibung untuk mencari solusi,” kata penggagas penting open government Indonesia itu.

Pertemuan semacam ”megibung” itu memang bisa dianggap efektif dalam komunikasi pemerintahan. Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga diundang berbicara dalam sesi diskusi tematik soal keterbukaan fiskal di konferensi ini, mengisahkan upayanya terus berdekatan dengan rakyat. Bupati wilayah kaya migas ini termasuk memanfaatkan BlackBerry untuk menginformasikan perkembangan situasi wilayahnya dan menebar inspirasi.

”Meski ada teknologi komunikasi, saya tetap menganggap tatap muka langsung dengan warga sangat luar biasa manfaatnya,” kata Suyoto yang berbicara bersama David Gentry (penasihat IMF), Malou Mangahas (jurnalis invertigator Filipina), Murray Petrie (pakar teknis organisasi GIFT), dan Joko Purwanto (Bojonegoro Institute). Sang bupati sudah enam tahun ini mentradisikan tatap muka langsung dengan warganya di pendapa.

Di sana bupati menghadirkan pejabat kabupaten untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Selain itu, pemerintah menggali inspirasi dan ide dari usul masyarakat. ”Setelah tiga tahun, saya di pinggir saja. Yang di depan para pejabat teknis terkait,” kata bupati setelah diskusi di forum. Terkait dengan berbagai pengalaman memerintah, termasuk keterbukaan langsung itu, dia pernah diundang untuk berbagi pengalaman di Filipina, Ghana, bahkan Amerika Serikat.

Selain mendapat banyak inspirasi inovasi, Suyoto menilai tatap muka langsung juga bisa mencegah terjadinya korupsi. Karena percakapan disaksikan langsung di depan umum, menatap langsung wajah rakyat, pejabat pemeritah harus serius dalam akuntabilitas. ”Mereka tidak berani main-main,” kata pejabat berlatar dosen ini.

Pemerintah daerah lain yang turut menceritakan pengalamaannya di Konferensi OGP Asia Pasifik ini adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Dia dikenal sebagai kepala daerah yang melesat cepat popularitasnya, termasuk karena kegetolannya memaksimalkan jejaring sosial. (roy/dadan/www.jpipnetwork.id)

Sopir Siap Jadi Montir

GAYA memerintah Ridwan Kamil menarik perhatian panitia Konferensi Open Government Partnership (OGP) Regional Asia Pasifik. Sosok itu sering disebut menang mengejutkan dalam pemilihan wali kota Bandung karena faktor media sosial berbasis internet sebagai alat kampanyenya. Wali kota yang mulai bekerja pada 16 September 2013 tersebut juga menjadi kepala daerah yang diminta berbagi inspirasi dalam sesi diskusi kisah dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai kelanjutan kisah sukses kampanyenya, Ridwan siap menerima banjir kritik dan keluhan ketika meluncurkan program 5.000 area hotspot wifi se-Bandung. ’’Saya mewujudkan mimpi Bandung menjadi kota yang paling terkoneksi,” kata Ridwan yang berbicara bersama Dubes AS Robert Blake, Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif Open Development Kamboja Th y Try, mantan Menteri Nepal Vidyahar Mallik, dan tokoh lingkungan GIZ Arpana Daz.

Menurut Kamil, kita mengkritik, mengadu, termasuk memberikan solusi atas banyak persoalan. Dengan demikian, keterbukaan bukan barang yang mahal lagi, tetapi memang menjadi kebutuhan bagi kemajuan kota. Bagi dia, membangun kota harus didasari kesepakatan dua arah antara pemerintah dan warganya. ’’Hal ini menjadi ruang demokrasi baru yang real time,” kata wali kota berlatar arsitek tersebut.

Yang melatarbelakangi hal itu, menurut dia, sederhana. ’’Tidak mungkin mewujudkan mimpi peradaban yang canggih tanpa infrastruktur. Infrastruktur dasar itu adalah akses literasi terhadap internet,” jelasnya.

Sebagai kota dengan banyak perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang mengapresiasi karena bisa mengerjakan tugas di taman. Ke depan kita ingin menggunakan teknologi untuk segala urusan publik. Setiap warga secara mobile dengan kesibukan pribadinya tetap terlibat dalam urusan publik dan pemerintahan.

Untuk menghadapi kendala keterbatasan kapasitas pemerintahan, Ridwan mulai menyelesaikannya dari lapangan. Setiap hari dia berkeliling dan bekerja sampai larut malam agar mengetahui persoalan riil yang dihadapi. ’’Dalam hal ini, sebagai sopir saya harus pula menjadi montir. Sebagai wali kota, saya tidak hanya memimpin di depan, tetapi terkadang harus ke belakang, ke tengah, turun langsung jadi montir untuk menangani persoalan yang ada,” kata Ridwan.

Untuk mengubah kultur, setahun harus ada perubahan kultur baru. Untuk mengukur itu, saya membuat rapor camat dan lurah. Semua pejabat harus punya target oriented program. Ada evaluasi per tiga bulan.

’’Target saya dalam tiga tahun kultur keterbukaan ini harus terlembagakan dalam bentuk perda. Dengan begitu, siapa pun yang menjadi wali kota, keterbukaan pemerintah tetap dilakukan,” jelas wali kota yang gemar bersepeda tersebut. (dadan/www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :