Selama ini, kita sering memahami kemiskinan dalam dua bentuk: kemiskinan struktural, yaitu yang disebabkan oleh sistem atau kondisi ekonomi yang nggak merata, dan kemiskinan kultural, yang katanya karena pola pikir atau kebiasaan masyarakat miskin sendiri. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada juga jenis kemiskinan lain yang muncul dari cara pengambilan keputusan dalam keluarga, terutama kalau keputusan ekonomi sepenuhnya dipegang oleh kepala rumah tangga—biasanya laki-laki. Nah, bentuk kemiskinan kayak gini bisa kita sebut sebagai kemiskinan paternal.

Gampangnya, ini adalah kondisi ketika keputusan yang seharusnya melibatkan seluruh anggota keluarga, malah jadi otoritas satu orang saja. Misalnya, ketika penghasilan keluarga yang terbatas justru dihabiskan buat beli rokok, sementara kebutuhan lain kayak makan bergizi, bayar sekolah, atau beli obat malah diabaikan. Ini bukan soal salah siapa, tapi soal pola relasi dalam keluarga yang cenderung top-down, dan itu sering nggak disadari. Dari konsumsi rokok, kita bisa melihat bagaimana paternalistik dengan ketimpangan gender, perlu menjadi pertimbangan dalam program pengurangan kemiskinan.

Kita sudah sering dengar peringatan di bungkus rokok yang bunyinya: “Merokok membunuhmu.” Kalimat itu jelas, lugas, dan menyeramkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, terutama di keluarga yang penghasilannya pas-pasan, mungkin peringatannya perlu diubah jadi: “Merokok membunuh keluargamu.” Kenapa? Karena rokok bukan cuma soal risiko kesehatan si perokok. Dalam banyak kasus, justru keluarga—terutama istri dan anak-anak—yang paling terdampak dari kebiasaan ini. Kalau dalam rumah tangga miskin, uang buat beli rokok bisa cukup besar dan ternyata bikin kebutuhan dasar lain terpaksa dikesampingkan. Jadi, ini bukan cuma soal “pilihan pribadi”, tapi juga soal keputusan ekonomi dalam keluarga yang efeknya bisa panjang dan serius.

Kalau kita lihat data dari BPS tahun 2024, garis kemiskinan nasional per rumah tangga ada di angka Rp 2.786.415 per bulan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sekitar 4,78 orang. Nah, kontribusi rokok terhadap garis kemiskinan, kita ambil saja kasus di daerah perkotaan, mencapai 11,56%. Kalau dihitung, artinya sekitar Rp 322.110 per bulan dari anggaran keluarga miskin habis cuma buat rokok. Kebayang, kan? Itu duit yang sebenarnya bisa dipakai buat beli beras, sayur, susu anak, atau kebutuhan penting lainnya.

Kalau pengeluaran buat rokok dihapus, sisa anggaran riil yang benar-benar esensial jadi tinggal Rp 2.464.305 per bulan. Dan kalau dihitung rata-rata per orang (per kapita), masing-masing anggota keluarga miskin cuma punya Rp 515.545 per bulan buat hidup—dan itu lebih rendah dari garis kemiskinan per kapita nasional yang Rp 582.932. Jadi, kalau konsumsi rokok dikeluarkan dari hitungan, banyak rumah tangga yang selama ini terlihat “tidak miskin”, sebenarnya jatuh miskin secara statistik.

Yang menarik (dan juga bikin sedih), dalam satu keluarga, rokok biasanya cuma dikonsumsi oleh satu orang—biasanya kepala rumah tangga laki-laki—tapi pengeluarannya jadi beban semua anggota keluarga. Di sinilah muncul masalahnya. Karena dalam struktur rumah tangga yang cenderung paternal, keputusan belanja sering kali nggak dibahas bareng, dan nggak semua anggota keluarga punya ruang bicara. Istri dan anak-anak hanya dapat “jatah sisa” dari apa yang sudah diputuskan kepala keluarga.

Melihat situasi ini, kita bisa pakai pendekatan Teori Kritis Kemiskinan Multidimensional. Teori ini bilang, kemiskinan itu nggak cukup dilihat dari pendapatan saja. Kita juga harus lihat akses terhadap pendidikan, kesehatan, pengambilan keputusan, dan kontrol atas sumber daya di dalam keluarga. Jadi, kalau seorang ibu nggak bisa ikut menentukan pengeluaran rumah tangga—meskipun dia yang tahu betul kebutuhan anak-anaknya—itu juga bagian dari kemiskinan.

Coba bayangkan: dengan Rp 322 ribu per bulan yang dihabiskan buat rokok, sebuah keluarga miskin sebenarnya sedang “menghidupi” sesuatu yang tidak memberi manfaat nyata. Bahkan, kalau dianalogikan, konsumsi rokok itu setara dengan menambah beban satu anggota keluarga baru—sesuatu yang tidak bekerja, tidak belajar, dan tidak makan sehat, tapi tetap harus dibiayai.

Nah, masalahnya nggak cuma berhenti di tingkat rumah tangga. Ketika kita bicara soal solusi, tantangannya jauh lebih kompleks. Soalnya, negara sendiri sebenarnya juga punya ketergantungan pada rokok. Cukai rokok jadi salah satu sumber pendapatan negara yang besar banget. Jadi, di satu sisi negara bilang mau menurunkan angka kemiskinan dan melindungi kesehatan masyarakat, tapi di sisi lain pemasukan dari industri rokok dianggap penting untuk kas negara. Akhirnya, kebijakan soal rokok seringkali setengah hati—nggak benar-benar tegas mengatur atau membatasi konsumsi rokok, apalagi di kalangan masyarakat miskin.

Di sisi masyarakat, tantangannya juga nggak kecil. Rokok udah telanjur jadi bagian dari budaya—dianggap sebagai simbol maskulinitas, alat silaturahmi, bahkan jadi “penghilang stres” sehari-hari. Ditambah lagi, industri rokok ini bukan kecil-kecilan. Dari petani tembakau, buruh pabrik, sampai pedagang eceran, banyak yang hidup dari rokok. Jadi, ada efek ekonomi dari hulu ke hilir yang besar banget. Nggak heran kalau rokok susah banget disentuh kebijakannya, karena selalu ada alasan ekonomi dan sosial yang dianggap lebih mendesak.

Intinya, rokok dalam keluarga miskin bukan cuma produk konsumsi. Ia adalah simbol dari ketimpangan, dari kemiskinan yang nggak kelihatan langsung di statistik, tapi terasa di meja makan dan buku rapor anak-anak. Jadi, mungkin sudah saatnya kita sadar: merokok memang bisa membunuhmu. Tapi buat keluarga miskin, yang lebih pas mungkin: “Merokok membunuh keluargamu.”

———–

Ahmad Faizin Karimi, peneliti JPIP.