Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) adalah organisasi independen dan nirlaba yang didirikan sejak 1 April 2001. JPIP didedikasikan untuk memantau dan mengevaluasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Untuk menjalankan misi tersebut, sejak tahun 2001, JPIP telah menerapkan model partisipatif dan kompetitif untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam tiga kategori: pembangunan ekonomi; peningkatan pelayanan publik; dan minimalisasi risiko lokal. Sebagai hasil akhir, setiap tahun lembaga ini mempersembahkan Otonomi Awards (OA) kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja terbaik di setiap kategori. Selain itu, JPIP setiap tahun mempublikasikan pemeringkatan pemerintah daerah di setiap kategori di surat kabar Jawa Pos dan jaringannya di seluruh tanah air.

JPIP memilih isu Pro Otonomi karena sistem pemerintahan Indonesia dirumuskan kembali pada 1 Januari 2001, dari sentralistik ke desentralisasi. Sejak saat itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengelola daerahnya dalam bidang politik, fiskal, dan administrasi. Perubahan drastis ini membuat banyak pemerintah daerah kehilangan arah karena kurangnya komitmen, regulasi, dan pengawasan dari pemerintah pusat. Namun, desentralisasi adalah point of no return bagi Indonesia. Sistem ini memberikan jalan pintas bagi pemerintah daerah di seluruh negeri untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam kebutuhan ini, desentralisasi harus dipantau, dievaluasi, dan bahkan dinilai untuk memastikan bahwa kebijakan ini membawa kemajuan bagi masyarakat dari Aceh hingga Papua.

Indonesia bukan hanya tentang Jakarta dan Jawa. Pembangunan harus melampaui dua wilayah ini dan desentralisasi (otonomi daerah) adalah platform untuk mencapai tujuan itu.

JPIP terdaftar sebagai badan hukum dengan SK Menkumham RI No. AHU-7103. AH.01.04.Tahun 2011