Menjaga Kepeloporan Global Pemerintahan Terbuka di Ambang Suksesi

Indonesia menjadi pelopor global keterbukaan pemerintahan. Ternyata, ide besar ini terwujud cukup dari komunikasi SMS dengan SBY. Mengapa ada negara yang mundur? Berikut catatan dari Konferensi OGP Regional Asia-Pasifik di Bali.

GERAKAN Open Government Partnership (OGP) adalah penanda penting pencapaian Indonesia. Kepeloporan Indonesia dalam membentuk organisasi yang kini beranggota 64 negara itu ”mengentas” negara Pancasila ini. Yakni Indonesia keluar dari citra sebagai negara objek, bahkan bulan-bulanan, demokratisasi menjadi aktor terdepan penyeru demokratisasi pemerintahan.

OGP yang berdiri 2011 ini punya kekhususan. Yakni menjadikan wakil masyarakat sipil (civil society organization/CSO) sebagai bagian aktif dari gerakan ini. Kelompok anak-anak muda, pengusaha, aktivis, jurnalis, akademikus dari negara-negara OGP dilibatkan dalam berbagai sesi pertemuan tematik di Bali 6-7 Mei lalu. Mereka berbicara satu meja dengan wakil-wakil pemerintah pusat maupun daerah (subnasional).

Tujuan melibatkan pemuka masyarakat sipil adalah menjaga keberlanjutan gerakan keterbukaan. Asumsinya, antara lain, pemerintahan akan selalu meng alami suksesi dan pergantian, tapi ide keterbukaan dalam masyarakat sipil lebih konsiten. Ini klop dengan ide besar OGP untuk ”mendorong kultur global untuk keterbukaan pemerintahan yang memperkuat dan melayani rakyat…”

Bagaimana meyakinkan Presiden SBY agar Indonesia mendorong gerakan keterbukaan? ”Tak sulit meyakinkan,” kata Kuntoro Mangkusubroto. Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan) ini memang menjadi sosok penting di balik terobosan ini. ”Saya beberapa kali SMS saja dengan beliau, langsung setuju,” katanya kepada Jawa Pos di sela konferensi.

Kuntoro berani menyampaikan usul karena tahu SBY adalah ”jenderal yang aneh”. Yakni sangat intelektual dan terbuka dengan ide-ide. Presiden SBY dalam sebuah perjalanan untuk pidato kehormatan di Markas Besar PBB yang diikuti Jawa Pos pernah menceritakan masa lalu Indonesia yang sulit di mata internasional. Sebelum menjadi presiden, dia pernah harus menghadapi negara-negara lain yang mempersoalkan kondisi demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengalaman pahit itu mendorong SBY berupaya agar Indonesia tidak lagi seperti masa lalu.

Tidak heran, SBY tidak banyak bertanya atas ide pemerintahan terbuka ini. Negara lain juga gembira. Selain Indonesia dan Meksiko yang kini jadi giliran menjadi lead chair dan co-chair, pencetusnya adalah Brasil, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Deklarasi OGP di New York pada 20 September 2011 dituanrumahi Barack Obama dan Presiden Brasil Dilma Roussef. Saat itu total 54 negara bergabung. Setelah tiga tahun, kini OGP beranggota 64 negara.

Kalau penambahan anggotanya tidak sangat cepat, penyebabnya adalah adanya kriteria minimal untuk disebut pemerintahan terbuka versi OGP. Ada empat syarat, yakni transparansi anggaran, akses ke informasi, keterbukaan menyangkut pejabat utama dan pejabat pilihan publik, serta keterlibatan masyarakat (Jati Diri Jawa Pos, 6 Mei 2014). Sebagai pelopor, Indonesia tentu sudah memenuhi syarat minimal itu. Tidak hanya membuat undang-undang pro keterbukaan, tetapi membangun lembaga yang mewadahinya.

Saat ini pun baru ada 85 yang diperkirakan memenuhi syarat. ”Tapi, kami fokus ke penguatan di dalam, bukan hanya menambah anggota,” kata Tara Hidayat, deputi IV UKP4, kepada pers. Gerakan pemerintahan terbuka harus membawa manfaat nyata sebanyak-banyaknya kepada rakyat di negara anggota. Kuntoro menambahkan, sekarang memang pemerintah sudah banyak membuka data kepada masyarakat, namun perlu ditajamkan kepada data yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.

Memang ada kecemasan gerakan ini bersifat elitis. Bahkan, ada peserta konferensi yang mencemaskan ide open government ini melebar ke mana-mana. ”Jangan sampai melebar ke, misalnya, ide membolehkan perkawinan sejenis. Ini akan merepotkan,” kata seorang aktivis CSO.

Kadang memang semangat pemerintah untuk bergabung ke OGP tidak secepat semangat masyarakat sipilnya. Dalam Konferensi OGP Asia Pasifik di Bali itu diundang perwakilan CSO dari Nepal dan Myanmar serta Papua Nugini yang negaranya belum menjadi anggota.

Memang ada kegentaran masuk OGP. Sebab, kalau sudah mendeklarasikan diri sebagai pemerintahan terbuka, ia harus makin transparan dalam mengelola kepentingan publik. Tidak heran ada satu negara yang mundur setelah sempat masuk karena sistemnya belum adaptif terhadap keterbukaan ini. ”Yang mundur adalah Rusia,” kata Tara.

Pantas kalau OGP disambut baik dari sisi masyarakat, CSO. Kini ketua OGP dari sisi CSO adalah Rakesh Rajani, pimpinan LSM Twaweza dari Tanzania. Dia turut naik panggung saat deklarasi OGP 2011 bersama Obama. Alumnus Harvard University ini mengajak secara lengkap dan mendalam mengimajinasikan kembali pemerintah (reimagining government).

”Yang pertama, menganggap pemerintah selalu buruk. Ini akan merepotkan karena bisa saja pemerintah membalas menganggap CSO selalu buruk juga. Kondisi ini tidak membantu kemajuan ke masa depan,” kata Rakesh dalam pertemuan CSO sebelum konferensi dimulai. Yang perlu ditekankan bersama adalah karya dari rakyat untuk rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

”Yang kedua, membuat semuanya mengalir,” tandas tokoh keturunan India ini. Bagaimana pelayanan kepada publik bisa mengalir sampai kepada sasaran. Masyarakat memang berhak membuat pernyataan, protes, demo, dialog, tetapi perlu dilihat efektivitasnya, yakni membuat pelayanan kepada publik mengalir.

Kalau SBY pada Senin lalu (12/5) berharap presiden mendatang tidak ubah kebijakan luar negeri, kepeloporan di OGP pantas termasuk yang tidak diubah itu. (roy/www.jpipnetwork.id)

Keterbukaan ala KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai salah satu contoh kehendak pemerintah untuk terbuka dan akuntabel. Di forum OGP di Bali, KPK juga turut diundang dalam diskusi tematik. Yang datang Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Sosok kelahiran 14 Januari 1960 ini berbicara dalam sesi Masyarakat Sipil dan Media: Mendongkrak Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

Di forum ini Adnan berbicara dengan Umar Idris dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Malou Mangahas (Philipine Centre for Investigative Journalism/PCIJ), Th aung Su Nyein (CEO Information Matrix, Myanmar), dan John Wonderlich (Sunlight Foundation, LSM pemantau akuntabilitas pemerintah di AS).

Tidak banyak yang diungkapkan Adnan. Untuk informasi kepada wartawan, dia mengatakan bahwa KPK selalu terbuka. Dia mengakui kadang timbul kesalahpahaman. Misalnya, ketika KPK melakukan pekerjaan di hari libur, bisa dipersepsikan menyembunyikan diri dari wartawan. Untuk itu perlu penjelasan secara cepat.

Adnan yakin, dengan menjaga integritas, KPK akan menjadi lembaga yang paling ditakuti oleh koruptor. ”Karena kepercayaan ini, KPK akan dibela oleh publik. Mereka yang akan membuat rantai manusia untuk membela KPK,” kata pimpinan KPK lulusan Pondok Pesantren Gontor ini.

KPK memang pernah dikepung polisi ketika mengusut kasus korupsi Irjen Pol Djoko Susilo. Saat itu masyarakat dan aktivis berkumpul di KPK untuk membela lembaga ini dari intervensi polisi. Gerakan ini ikut mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menengahi konfl ik. KPK pun berhasil mengusut sang jenderal polisi sampai vonis.

Sikap menjaga integritas ini terus diperagakan Adnan ketika keluar ruangan. Ketika diminta berfoto, dia menyatakan, ”Harus bertiga.” Dia bersedia difoto setelah ada satu orang lagi yang nimbrung.

Kasus foto ”berdua” pernah menjadi alat untuk menyerang KPK. Ketua KPK Abraham Samad pernah diisukan dekat dengan presenter televisi. Beredarlah fotonya berdua dalam posisi berdiri biasa menghadap kamera. Ternyata, foto ini kropingan. Aslinya bertiga, bersama Komjen Nanan Sukarna.

Selain itu, Adnan memberikan alasan mengapa dia hanya berbicara singkat di acara diskusi OGP Bali. ”Lha bagaimana? Saya kan tak diperbolehkan membuat slide,” kata Adnan. Diduga pimpinan KPK tak boleh membuat slide karena khawatir paparannya ditafsirkan di luar konteks ketika ada perkara korupsi.

Proses kerja KPK memang tak sepenuhnya terbuka untuk publik. Bahkan, banyak rahasia yang harus disimpan karena menyangkut kesuksesan perkara korupsi. Meski begitu, KPK tetap menginformasikan hasil kerjanya secara terbuka kepada media dan, tentu, ke pengadilan. (roy/www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :