Dari Gebyar Inovasi Pelayanan Publik Kemen PAN-RB

’’Wali sanga” inovasi top dipamerkan Kemen PAN-RB dalam gebyar di Jakarta kemarin dan hari ini. Mereka dijadikan contoh kesuksesan mengatasi keadaan buruk. Ada pula lima inovasi menjadi finalis level PBB.

PARA inovator makin punya banyak teman. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) turut menyemangati orang-orang kreatif pencari solusi di seluruh Nusantara. Baru saja dirampungkan seleksi 515 ajuan inovasi dari berbagai daerah. Dari situ dipilih top 99, lalu top 33. Untuk fi nalnya, terpilih sembilan inovasi paling menonjol. Pemilihannya dilakukan tim independen yang dipimpin J.B. Kristiadi, pakar dan praktisi reformasi birokrasi (Dadan S. Suharma Wijaya dari JPIP termasuk anggota tim ini). Mereka melakukan mystery shopping atau mencoba layanan yang diinovasikan itu dengan diam-diam.

Bukan hanya level nasional yang menyemangati inovasi berbagai instansi pemerintah. Di level dunia, ada United Nations Public Service Awards (UNPSA). PBB memilih dari berbagai pelosok dunia ide-ide kreatif dalam membuat pelayanan lebih baik. Tentu saja pelayanan yang lebih baik membawa suasana dunia lebih nyaman pula (baca ’’Dukun Bayi ke Panggung Dunia”).

Inovasi-inovasi terkemuka itu kemarin dan hari ini (16–17 Juni) dipaparkan dan dipamerkan dalam Simposium Pelayanan Publik di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Acara tersebut terkait dengan Hari Pelayanan Publik Sedunia 23 Juni. Wakil Presiden Boediono, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo, Dubes AS Robert Blake, dan para pejabat lain hadir dalam acara itu.

Para jawara inovasi serta lembaga pendukung memamerkan kreasinya dalam stan-stan. Termasuk JPIP, yang sejak 2001 menyemangati para inovator dalam Otonomi Awards. Dari Jawa Timur, Pemprov Jatim memamerkan semangat bebas pungli di dinas perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan (dishub LLAJ) dengan tekad ’’Satu Hati Bebas Pungli”. Itu merupakan inovasi pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang.

Itu agak jomplang dengan tetangganya, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih perlu marah dan membanting uang pungli yang dipergokinya di jembatan timbang. Inovasi Pemprov Jatim mengatasi pungli dan meningkatkan layanan sudah mendapat pengakuan sebagai salah satu di antara sembilan inovasi top dari Kemen PAN-RB. Tekad Jatim mengubah jembatan timbang dari zona pungli ke zona integritas dinilai berhasil oleh kementerian yang ditugasi membenahi kinerja birokrasi tersebut.

Itu tak lepas dari pemanfaatan sistem elektronik terintegrasi. Pemprov Jatim meningkatkan infrastruktur dan prasarana di UPPKB. Perangkat elektronik mutakhir dimanfaatkan. Sistem pencatatan terkini (real time) terintegrasi. Pencatatan data penerimaan pendapatan denda menggunakan teknologi informasi sehingga semua data transaksi tercatat pada server. Server di masing-masing UPPKB saling terhubung dengan server data pusat (server colocation data center).

Alat-alat itu menjadi kepanjangan ’’mata” para penanggung jawab. Pimpinan dishub LLAJ akan dengan mudah melihat informasi data transaksi secara realtime di semua unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Selain itu, ada pengawasan kawasan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dengan CCTV yang terintegrasi ke pusat.

Pusat pengawasan UPPKB terdapat di ruang Jatim Transportation Control Center (JTCC) Kantor Dishub LLAJ Jatim. Dengan pengawasan dan pelaporan terintegrasi serta waktu seketika (real time), segala penyakit jembatan timbang tersembuhkan, terutama pungli.

Dengan demikian, uang denda yang besarnya ditingkatkan 300–400 persen dalam Perda 4/2012, dibanding perda lama, masuk ke kas daerah. Denda sebesar itu, yang tak bisa ditawar dengan pungli, tentu saja membuat jera kendaraan yang kelebihan muatan. Kalaupun nekat over muatan, terpaksa mereka harus ’’menyumbang” perbaikan jalan lewat denda resmi tadi.

Dampak positif lain, tersedia data arus komoditas yang akurat. Itu bisa menjadi bahan pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan pengendalian harga dan inflasi.

Sementara itu, Pemkot Surabaya memamerkan dua inovasi jawara berupa layanan berbasis elektronik, yakni Surabaya Single Window (SSW) dan Government Resource Management System (GMRS). Wali Kota Tri Rismaharini me ngatakan, ’’Sebenarnya inovasi ini dilakukan bukan untuk memperoleh award. Tetapi, untuk mengatasi masalah yang kami alami.” Sistem e-budgeting, e-tax, e-audit, semuanya mengandalkan sistem elektronik yang transparan dalam menjaga akuntabilitas. Inovasi SSW dan GMRS sudah kerap diulas di harian ini, terutama di halaman Metropolis.

Enam inovasi lain yang mendapat Award Layanan Publik juga diberi kesempatan dikisahkan di forum di Jakarta itu. Yakni, ketiga, format hulu hilir Pemprov Nanggore Aceh Darussalam berupa sistem pemandu penggunaan anggaran agar serapannya maksimal (hingga 90 persen) dan hasilnya optimal. Keempat, fiducia online yang dikembangkan Ditjen Adminsitrasi Hukum Umum (AHU), berupa transaksi online untuk jaminan fiducia sehingga cepat (dari 9-13 bulan menjadi 7 menit) dan transparan. Kelima, KM 0 Pro-Poor Jabar, mendata rumah tangga miskin dengan detail sehingga terasa berada di kantor pemerintah (kilometer 0) untuk memudahkan penanganan.

Ketujuh, kampung media NTB, menebar keterampilan masyarakat dalam melaporkan potensi daerah dan opini lewat tulisan. Kedelapan, pembangunan jalan tanpa bayar banjar baru dengan hibah tanah masyarakat sukarela. Kesembilan, balai karantina ikan Semarang mampu melaksanakan sertifikasi ikan dengan tepercaya. Di antaranya, untuk standar ekspor. (www.jpipnetwork.id)

Dukun Bayi ke Awards PBB

INOVASI tak harus muluk-muluk. Potensi yang ada di sekitar bisa menjadi mutiara ilham. Misalnya, yang dilakukan Pemkab Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, ini. Karena serius membina kemitraan antara dukun beranak dan bidan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Aceh Singkil menjadi salah satu finalis United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2014.

Empat fi nalis UNSPA dari Indonesia lainnya tak kalah menarik. Yakni, UPIK atau unit pelayanan informasi dan keluhan yang mendongkrak partisipasi masyarakat Jogjakarta kreasi Pemkot Jogja. Lalu, pelayanan izin terpadu (one stop shop) Kabupaten Barru, Sulsel. Kemudian, kartu insentif anak di Surakarta. Berikutnya, program guru proporsional di Kabupaten Luwu Utara. Para inovator itu ”ditemukan” Kemen PAN-RB.

Inovasi dukun bayi itu dinilai bisa mengadopsi kearifan lokal. Biro Pusat Statistik menyebut 38 persen kelahiran ditolong dukun bayi. Karena perannya yang signifi kan, sang dukun diberi pembinaan berupa pembekalan pengetahuan kesehatan dasar. Dengan demikian, selain memanfaatkan keterampilan tradisional, mereka juga diawasi bidan. Dampaknya konkret, angka kematian ibu nol pada 2013 dan hanya ada satu pada 2012.

Di Pemkot Jogja, kebesaran hati menerima dan menyelesaikan keluhan publik bisa menginspirasi kemajuan. Keluhan itu ditampung terpadu, lalu dalam 2 x 24 jam instansi yang dituju wajib memberikan respons. Kecil kemungkinan untuk bisa lelet karena terpantau secara online. Permasalahan yang lintas dinas maksimum harus ditanggapi 6 x 24 jam. Inovasi itu konsisten dilaksanakan sejak 2003, serta melembagakannya, mengantarkan UPIK menjadi finalis kelas dunia.

Sementara itu, inovasi perizinan yang dilakukan Kabupaten Barru sebenarnya bukan hal baru. Namun, kesungguhan untuk menyederhanakan aneka prosedur menjadikannya istimewa. Semula ada 127 jenis izin, diciutkan hingga 30 jenis. Kantor pelayanan perizinan terpadu one stop shop (PPT/OSS) juga mampu mengurangi waktu resmi perizinan hingga 30–50 persen. Survei kepuasan peminta izin naik dari 77 persen pada 2011 ke 82 persen setahun kemudian. Yang membesarkan hati, tak ada lagi keluhan muncul biaya siluman.

Inovasi program distribusi guru proporsional (PPG) yang dilakukan Kabupaten Luwu Utara berhasil memeratakan sumber daya pendidikan. Semula hanya 47 persen dari 259 SD yang cukup guru. Sebaliknya, di SD lain ada kelebihan. Didukung NGO dan kinerja USAID, didoronglah kebijakan untuk meredistribusi guru.

Setelah sosialisasi, tergeraklah hati 128 guru untuk mau pindah ke 76 sekolah. Pemkab Luwu Utara mengalokasikan Rp 350 juta untuk pemindahan itu. Para guru yang mau berjuang di wilayah terpencil diinsentif Rp 500 ribu dan rumah dinas. Dengan inovasi tersebut, kesenjangan pendidikan dengan wilayah terpencil terjembatani.

Inovasi KIA (Kartu Insentif Anak) sejak 2009 di Surakarta berupaya meningkatkan animo membuat akta kelahiran. Dokumen itu penting karena dari sanalah kesejahteraan anak lebih terjamin. Dengan akta kelahiran, si anak dianggap ”ada” oleh negara. Karena dikaitkan dengan program kesejahteraan, gairah membuat akta meningkat. Pada 2009, anak 0–1 tahun 100 persen punya akta. Sedangkan 0–18 tahun 93,64 persen. (www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :