Kabupaten Pacitan, Champion untuk Kategori Khusus Sanitasi

Berbekal semangat dan kegigihan sang bupati, Kabupaten Pacitan berhasil memboyong trofi Kategori Khusus Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam Otonomi Awards 2013. Apa saja upaya dan terobosannya? Berikut ulas an peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Nur Hidayat.

JAUH dari ibu kota provinsi tidak membuat kabupaten di tapal batas Jawa Timur ini abai terhadap perbaikan sanitasi. Justru sebaliknya, daerah yang dipimpin Bupati Indartato tersebut menjadikan sektor sanitasi sebagai tantangan tersendiri.

Bupati yang hobi blusukan itu menuturkan, upaya membangun sanitasi di daerah miskin seperti Kabupaten Pacitan tidaklah mudah. Sebab, tantangan yang dihadapi bersifat ganda. ’’Kami harus mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus membantu sebagian warga yang punya keterbatasan ekonomi,’’ ujarnya.

Karena itu, Pak In –panggilan akrab Bupati Indartato– berusaha mengoptimalkan segenap potensi untuk mengatasi problem yang dihadapi daerah. Khususnya problem sanitasi. Tidak heran, pria yang mengawali karir dari bawah itu kemudian memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempromosikan pentingnya sanitasi yang sehat.

Salah satu momen yang selalu dimanfaatkan untuk promosi sanitasi adalah kegiatan Tilik Warga. Momen blusukan yang digelar setiap bulan itu hampir selalu digunakan Indartato untuk menantang para kepala desa mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang bebas dari buang air besar sembarangan alias open defecation free (ODF).

Sebagaimana diketahui, indikator stop buang air sembarangan alias ODF merupakan satu di antara lima pilar penting STBM yang telah dicanangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No 852/Menkes/SK/IX/2008. Empat pilar lainnya adalah cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Dalam berbagai kesempatan berbeda, Pak In juga terus menggeber akselerasi pencapaian STBM. ’’Sebenarnya upaya ini ada sejak lama. Tapi, semangatnya kurang. Karena itu, kami dorong semangat masyarakat dan kader-kader kesehatan,’’ tuturnya.

Berdasar data yang diperoleh JPIP, tekad memperluas capaian ODF di kabupaten itu memang sempat melambat. Pada 2010, tiga tahun setelah gerakan STBM dicanangkan menteri kesehatan, hanya 38 di antara 171 desa dan tiga kecamatan di Kabupaten Pacitan yang berani menyatakan diri telah berstatus ODF.

Pada 14 Juni 2011, empat bulan setelah dilantik menjadi bupati, Indartato menerbitkan surat edaran tentang kegiatan STBM. Akhir 2011, wilayah ODF dilaporkan bertambah menjadi 48 desa dan empat kecamatan. Tidak puas dengan capaian itu, dia pun menerbitkan instruksi bupati tentang percepatan ODF. Hasilnya, jumlah wilayah berstatus ODF melonjak menjadi 138 desa dan tujuh kecamatan (2012), lalu meningkat menjadi 148 desa dan delapan kecamatan (2013).

Secara konseptual, promosi STBM di tanah kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dirumuskan dalam tujuh strategi yang disingkat menjadi Klinik’s, akronim komitmen, legalitas, informasi, networking, inovasi, kompetisi dan penghargaan, serta sinergi. Tujuh langkah strategis itulah yang kemudian dijalankan secara konsisten dan dikembangkan menjadi motor gerakan STBM di Kabupaten Pacitan.

Sebaik apa pun konsep yang di rumuskan pasti akan menjadi macan kertas jika tidak diiringi komitmen kuat kepala daerah. Hal tersebut disadari betul oleh Indartato. Karena itu, dia selalu berusaha menjadi garda terdepan dalam realisasi komitmen tersebut.

Seorang perempuan renta penerima manfaat program Grindulu Mapan yang ditemui peneliti JPIP menuturkan kesaksian tentang hobi blusukan bupati. Suatu pagi, dia kaget karena diberi tahu istri kepala desa bahwa rumahnya akan didatangi bupati. Karena itu, dia dilarang bepergian dan diminta memasak untuk suguhan.

Karena tidak punya persediaan apa-apa, dia hanya diam di rumah sesuai arahan bu Kades. Siangnya, bupati benar-benar datang ke rumah nenek miskin tersebut. Yang lebih mengagetkan, sambil ngobrol, bupati juga blusukan sampai ke dapur dan kamar mandi kecil di rumah nenek tersebut.

Grindulu Mapan merupakan akronim Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan. Program andalan daerah itu mengambil ikon Sungai Grindulu yang dikenal seluruh masyarakat Pacitan. Dalam konteks sanitasi, program tersebut juga disinergikan ke dalam tujuh langkah strategis STBM itu.

Ditanya tentang motivasi blusukan, Indartato menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan cara paling efektif untuk mendapat data dan informasi tentang kondisi riil masyarakat. Juga, cara efektif untuk mengenalkan diri, berkomunikasi, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Menariknya, hobi tersebut dilakoni Indartato sejak puluhan tahun lalu. Tidak semata dipicu upaya meningkatkan elektabilitas figur pada era pilkada langsung. ’’Saya mulai senang blusukan sekitar 1984, ketika menjabat camat Pringkuku,’’ ungkapnya.

Dia menuturkan, hobi itu muncul setelah seorang warga datang ke kantor kecamatan dan tidak mengenali dirinya sebagai camat. Ketika itu, Indartato tengah menemani staf kecamatan menyapu halaman kantor. ’’Mungkin wajah saya memang potongan orang susah, bukan potongan camat,’’ kenangnya lantas tertawa.

Namun, kejadian itu justru membawa hikmah tersendiri bagi Indartato. Setelah membiasakan diri blusukan, dirinya menjadi lebih banyak tahu kondisi riil masyarakat. (day/jpip)

Tidak Mudah Mengubah Perilaku Masyarakat

Mengembangkan sanitasi sehat di daerah tertinggal, seperti di Kabupaten Pacitan, memiliki tantangan tersendiri. Lemahnya ekonomi masyarakat salah satunya. Berikut petikan wawancara JPIP dengan Bupati Pacitan Indartato.

Bagaimana kondisi sanitasi di Pacitan?
Sebenarnya gerakan peningkatan kualitas sanitasi sudah ada sebelum saya menjabat. Tapi, semangatnya yang kurang. Karena itu, kita dorong Kades, RT, RW, dan kader kesehatan untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Para orang tua juga didorong melalui anak-anak mereka yang di sekolah dasar agar memiliki sanitasi yang baik.

Upaya lain apa?
Kita bikin lomba antarsekolah, antardesa, dan antarkecamatan. Setiap ada tilik warga, juga didorong ada deklarasi ODF (bebas buang air besar sembarang tempat) oleh kepala desa setempat. Gerakan ini berkembang terus hingga sekarang. Tahun ini target kami sudah tuntas. Tinggal diverifi kasi oleh pemerintah provinsi.

Seperti apa sebenarnya program tilik warga?
Itu kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan. Lokasinya atas usul masyarakat, lalu pemkab yang menentukan. Biasanya, saya memilih lokasi yang belum pernah dikunjungi bupati terdahulu. Atau, desa yang memiliki banyak problem sosial dan ekonomi. Alternatif lain, lokasi yang punya potensi untuk dikembangkan dan menjadi contoh untuk mendorong kemajuan.

Apa yang Anda lakukan saat tilik warga?
Pertama, menanyakan apa yang mereka makan hari itu. Lalu, mengecek kondisi rumah dan tempat tidur mereka. Sebab, masih banyak warga Pacitan yang tidak punya dipan yang layak untuk tidur. Terakhir, melihat dan mengecek lokasi mandi, cuci, dan kakus (MCK) mereka. Tiga hal itu saya lakukan untuk memastikan derajat kesehatan warga.

Desa atau kecamatan yang deklarasi ODF, apakah benar-benar sudah siap?
Saya kira seperti itu. Sebab, upaya ini sudah lama dikampanyekan. Kecamatan pertama yang mendeklarasikan diri berstatus ODF adalah Punung. Di sana dipastikan 100 persen desa telah berstatus ODF. Lalu disusul desa dan kecamatan lain.

Dukungan stakeholders lain, seperti apa?
Kita selalu melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Anggota forum pimpinan daerah, kalau tidak berhalangan, juga diajak hadir. Pimpinan SKPD terkait selalu hadir. Termasuk Majelis Ulama Indonesia, juga kami mintai fatwa dan diberi kesempatan setiap Ramadan.

Apa tantangan yang paling Anda rasakan?
Tantangan paling besar, mengajak masyarakat memang tidak mudah. Kedua, alasan klasik, pendanaan. Terutama di kalangan warga miskin. Untuk kelompok ini, kita atasi dengan pemberian dukungan melalui Grindulu Mapan dan alokasi dana desa (ADD). (day/jpip/c2)

Arsip PDF :