Kabupaten Lamongan, Champion untuk Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Otonomi Awards 2013, Kabupaten Lamongan berhasil memboyong trofi Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daerah ini dinilai sukses mendorong partisipasi masyarakat dengan beberapa terobosan yang cukup bermakna. Apa saja terobosannya? Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Nur Hidayat.

MENERAPKAN prinsip tiada kemajuan tanpa kompetisi, Kota Soto ini telah berhasil memotivasi warganya untuk melakukan banyak hal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sasarannya mulai anggota Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam), hingga ibu-ibu rumah tangga di berbagai pelosok desa.

Konsep besar yang diusung daerah ini diberi payung bertitel Empowerment Award. Ada tiga komponen yang berada dalam program ini, yaitu Hippa Award, Kudamas Award, serta Lamongan Green and Clean (LGC) Award.

Di antara tiga program tersebut, Hippa Award dan LGC Award erat berkaitan dengan indikator pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus monitoring JPIP. Sedangkan Kudamas Award lebih banyak beririsan dengan indikator pemberdayaan ekonomi lokal karena terfokus kepada pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Empowerment Award telah mengubah pendekatan audit menjadi kultur kompetisi dan apresiasi. Dengan kata lain, kelompok-kelompok masyarakat yang menerima alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) didorong untuk memanfaatkan dana yang diterima agar menghasilkan keluaran yang optimal.

Hasilnya, dana stimulan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat ternyata malah berkembang. Pasalnya, berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan dana yang diterima untuk mencapai hasil maksimal. Meski nominalnya tidak terlalu besar, masyarakat senang karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dan memiliki kebanggaan tersendiri.

Award, misalnya. Dirintis sejak 2011, program ini telah berhasil mendorong tumbuhnya semangat kompetisi antar-Hippa untuk memperkuat aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi. ’’Kami juga menilai aspek sosial ekonomi dan manajemen keuangan hippa,’’ ujar penggagas Hippa Award Muthi’ul Mubin.

Ketua Lembaga Studi Analisis Pemerintahan itu menuturkan, terdapat 384 Hippa yang tergabung dalam 54 gabungan hippa sesuai dengan jumlah daerah irigasi yang terdapat di Kabupaten Lamongan. ’’Dari jumlah itu, mayoritas masih lemah dari sisi manajemen kelembagaan dan administrasi,’’ imbuhnya.

Karena itu, event ini didesain untuk mendorong setiap Hippa menampilkan profi l dan kinerja terbaiknya sesuai dengan 17 indikator penilaian. Hasilnya, juara I dan II mendapatkan hadiah paket bantuan perbaikan saluran irigasi Rp 40 juta dan Rp 30 juta plus hand tractor dari dinas terkait.

Salah satu manfaat program itu, antara lain, dirasakan oleh masyarakat Desa Jugo, Kecamatan Sekaran. ’’Di Desa Jugo, saluran irigasi semula tertutup eceng gondok. Tapi, kini sudah dapat dilalui sampan kecil yang menjadi kendaraan air warga setempat,’’ imbuh Mubin.

Sampan atau perahu memang menjadi salah satu alternatif moda transportasi sebagian warga Lamongan. Terutama, mereka yang tinggal di kawasan Bono Rowo atau Bengawan Jero. Karena itu, kondisi saluran air yang terawat dan bebas dari eceng gondok tidak kalah penting jika dibandingkan dengan jalan beraspal bagi warga perkotaan.

Selain Hippa Award, cerita juga datang dari LGC Award. Dimulai pada tahun yang sama (2011), program itu terfokus kepada upaya mendorong partisipasi masyarakat–terutama ibu-ibu rumah tangga–yang menjadi kader lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Pelaksanaan LGC Award dibagi lima tahapan tematik. Dimulai dari Green and Clean (2011), Waste Lover (2012), Menuju Lamongan Merdeka dari Sampah dengan Bank Sampah (2013), Warna-warni Bunga (2014), dan diakhiri tema Merdeka dari Sampah (2015). Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Bupati No 1/2011 yang berlaku efektif mulai 3 Januari 2011.

Awalnya, LGC hanya menargetkan partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan. Dimulai dari Kelurahan Jetis dan Desa Made (Kecamatan Kota Lamongan), program tersebut lalu menjadi gerakan yang bersifat masal dan diikuti hampir semua desa di 27 ibu kota kecamatan lainnya. Belakangan, juara LGC Award juga bermunculan dari luar wilayah kecamatan kota.

Beberapa kader lingkungan di Desa Butungan, Kecamatan Kalitengah, misalnya, mengakui bahwa LGC telah memotivasi mereka untuk menata lingkungan menjadi lebih baik. Kekompakan warga juga terbangun karena program tersebut. ’’Karena keinginan kuat menjadi yang terbaik, tidak terasa telah banyak dana swadaya yang dibelanjakan masyarakat,’’ tutur Sumaroh, kader lingkungan yang terpilih menjadi kepala desa Butungan.

Kader lingkungan lainnya mengakui, keberhasilan mereka tidak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah belajar dari keberhasilan program Surabaya Green and Clean. ’’Terus terang, kader lingkungan kami juga banyak belajar dari keberhasilan Kota Surabaya melalui tayangan SBO TV,’’ ungkap Sumaroh, yang diamini beberapa kader yang lain.

Ditanya mengapa program LGC baru dicanangkan pada 2011, Bupati Lamongan Fadeli menegaskan bahwa itu adalah salah satu terobosannya pada tahun pertama. ’’Saya baru dilantik awal Agustus 2010. Jadi, LGC ini salah satu gebrakan di tahun pertama,’’ tegasnya.

Kini Kota Soto ini bersiap membangun pembangkit listrik dengan bahan baku eceng gondok dan sampah organik. Pembangkit listrik berkapasitas satu megawatt itu diperkirakan membutuhkan bahan baku 60 ton eceng gondok per hari. Program tersebut akan dibiayai oleh Bank Dunia dan Hyacinth Energy BV (Belanda). (day/jpip)

Partisipasi Warga Sangat Membanggakan

Hal terpenting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup ialah mendorong perubahan kerangka pikir dan perilaku masyarakat. Kabupaten Lamongan telah membuktikan hal itu. Berikut petikan wawancara JPIP dengan Bupati Lamongan Fadeli.

Dari mana inisiatif awal program lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan?
Sebenarnya, inisiatif program lingkungan hidup berasal dari masing-masing satuan kerja. Tapi, semua mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Khusus Lamongan Green and Clean (LGC), ada lima tahapan yang kami tetapkan sejak 2011.

Kenapa baru dimulai 2011?
Sebab, saya baru diangkat menjadi bupati pada 2010. Yang perlu diketahui, ada percepatan dalam pencapaian target LGC. Khususnya terkait pengembangan bank sampah di setiap RT.

Seperti apa capaiannya?
Pada 2013, kami berhasil menurunkan 25 persen total volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kader lingkungan di tingkat RT juga telah mencapai lebih dari lima ribu orang. Ini jauh melampaui target yang dicanangkan pada awal tahun.

Apa yang memicu antusiasme masyarakat menjadi kader lingkungan?
Awalnya, kami membuat RT percontohan atau pilot project. Kami berikan dana stimulan dan pendampingan. Lokasinya di Kelurahan Jetis dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Ternyata, proyek percontohan ini justru memicu ’’kecemburuan’’ dari RT yang lain. Inisiatif masyarakat pun muncul dengan sendirinya. Dana stimulan tidak diperlukan lagi. Malah swadaya masyarakat bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta di setiap RT. Beberapa desa yang semula cenderung kumuh ternyata mengalami kemajuan luar biasa. Ini tentu sangat membanggakan.

Bagaimana pengelolaan lingkungan di kawasan Bono Rowo?
Untuk kawasan tersebut, problem mendasar yang kami hadapi adalah eceng gondok. Sering, aliran air terganggu keberadaan eceng gondok. Tahun ini kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan ITS dan Bank Dunia untuk membangun pembangkit listrik berbahan eceng gondok. Investornya, Hyacinth BV dari Belanda.

Apakah proyek tersebut cukup ekonomis?
Saya kira sangat ekonomis. Mereka telah melakukan penelitian dan menerapkannya di India dan Afrika Selatan. Di Indonesia, proyek pertama mereka akan dibangun di Lamongan. Ini proyek swasta, tapi difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Apa persoalan lingkungan yang cukup mendasar?
Berbicara tentang lingkungan tidak bisa dilepaskan dari problem persampahan. Mumpung belum kasep (terlambat, Red), kami berharap agar pembangkit listrik bertenaga eceng gondok dan sampah organik akan menjadi jalan keluar jika suatu saat terjadi lonjakan volume sampah. (day/jpip)

Arsip PDF :