Kota Malang, Champion untuk Grand Category Pengembangan Ekonomi

Dalam Annual Otonomi Awards 2013, Kota Malang berhasil menyabet grand category Pengembangan Ekonomi. Dalam dua tahun, kota itu berhasil menyulap sampah menjadi komoditas yang bernilai rupiah. Bagaimanakah kisah perjalanannya? Berikut paparan peneliti JPIP Taufik Akbar.

SAMPAH merupakan problem yang dihadapi semua daerah. Di wilayah perkotaan, persoalan tersebut semakin terasa karena padatnya penduduk dan tingginya volume sampah. Hal tersebut juga dirasakan kota yang terdiri atas 57 kelurahan ini.

Berangkat dari keinginan kuat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bebas sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang merintis pengembangan bank sampah sejak pertengahan 2011. Pelopornya adalah para kader lingkungan yang dipimpin Rahmat Hidayat.

Bank Sampah Malang (BSM) sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia. Lembaga serupa telah ada di beberapa daerah lain ketika Kota Pendidikan itu bertekad mendirikan BSM. Tapi, keseriusan para pengurusnya telah mengubah program tersebut menjadi sebuah gerakan masyarakat, bukan sekadar program Pemkot Malang.

Hingga November 2013, BSM yang berkantor pusat di Jalan S. Supriyadi 38, Malang, itu telah memiliki 303 unit BSM masyarakat dan 174 unit BSM sekolah. Juga, 24 BSM instansi, 14 unit lapak pengepul, serta 542 anggota perorangan.

Dari jumlah itu, sekitar 90 persen BSM masyarakat dinilai aktif. Untuk BSM sekolah, unit yang dinilai aktif lebih kecil (sekitar 60 persen). ’’Tapi, total nasabah kami mencapai 22 ribu orang,’’ tutur Rahmat yang kini menjabat direktur BSM.

Dari sisi volume, BSM awalnya hanya mampu mengolah 2 ton sampah per hari. Saat ini kemampuan tersebut telah meningkat menjadi 3 ton per hari. Omzetnya pun tidak bisa dibilang kecil, yakni Rp 4 juta–Rp 5 juta per hari atau sekitar Rp 150 juta per bulan. ’’Keuntungan bruto yang diperoleh BSM mencapai Rp 30 juta–Rp 35 juta per bulan,’’ imbuhnya.

Omzet tersebut meningkat signifikan jika dibanding kondisi setahun lalu. Awal November 2012, Kepala DKP Kota Malang Wasto sempat menyatakan bahwa nilai transaksi BSM baru mencapai Rp 2 juta per hari.

Keberhasilan Rahmat mengembangkan BSM memang tidak bisa dilepaskan dari peran DKP yang dipimpin Wasto. Juga, dukungan penuh tim penggerak PKK yang saat itu dipimpin Heri Pudji Utami, istri Wali Kota Malang (saat itu) Peni Suparto. ’’Pak Wasto all-out membantu BSM. Baik dari aspek pemikiran, pendanaan, maupun pengawasan dan pembinaan,’’ kata Rahmat.

Jika dibandingkan dengan total volume sampah Kota Malang yang berkisar 400–600 ton per hari, jumlah sampah yang berhasil diolah BSM tentu belum seberapa. Namun, dari sisi partisipasi masyarakat, kota itu relatif telah berhasil menjadikan bank sampah sebagai sebuah gerakan yang bersifat masif.

Boleh dikatakan, kehadiran BSM selama dua tahun terakhir telah mengubah paradigma masyarakat yang semula menganggap sampah sebagai musuh. Kini masyarakat kota itu semakin akrab dan bersahabat dengan sampah.

Dengan moto ’’Pinjam Uang Nyicil Sampah, Beli Sembako Bayar Sampah’’, kehadiran BSM bukan lagi sekadar gerakan yang bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lebih dari itu, ia telah berhasil menjadi sebuah gerakan ekonomi yang berorientasi lingkungan.

Dengan minimal tiga pengurus di tiap unit BSM Masyarakat, sedikitnya 909 orang telah mendapat income tambahan dari gerakan tersebut. Jumlah itu belum termasuk 22 ribu anggota BSM yang mendapat nilai tambah dari setiap sampah yang mereka setor.

Layaknya bank, BSM juga memiliki beberapa jenis tabungan. Saat ini BSM telah memiliki enam produk yang mempunyai keunggulan berbeda. Yaitu, Tabungan Regular (bisa diambil sewaktu-waktu), Tabungan Lebaran (diambil menjelang Idul Fitri), Tabungan Sekolah (diambil menjelang tahun ajaran baru), dan Tabungan Sembako(ditukar dengan sembako).

Juga, Tabungan Lingkungan (ditukar dengan sarana lingkungan seperti komposter, tanaman, tempat sampah, atau gerobak sampah) serta Tabungan Sosial (nilai tabungan disalurkan kepada panti asuhan, pondok pesantren, atau lembaga sosial lain sesuai permintaan nasabah). Dua produk terakhir itu ditujukan untuk merangkul kalangan ekonomi kelas menengah agar mau menjadi nasabah BSM.

Sejak 2012 masyarakat Kota Malang juga bisa membayar tagihan listrik dengan menyetor sampah. Sebab, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menyediakan fasilitas payment point online bank alias PPOB ’’Bayar Listrik dengan Sampah’’ di beberapa BSM. ’’Ada tujuh unit BSM yang telah melayani pembayaran listrik dengan sampah,’’ ungkap Rahmat.

Wali kota Malang Muhammad Anton menyampaikan bahwa program pengembangan ekonomi di Kota Malang, yang saat ini hanya berpusat di sisi barat, kedepan akan dikembangkan ke sisi timur Kota Malang, misalnya dengan pembangunan pasar tradisional gadang. Namun khusus untuk program bank sampah akan terus dikembangkan dengan memperkuat peran perempuan melalui tim penggerak PKK yang saat ini dipimpin oleh Dewi Farida Suryani, istri wali kota Malang, ungkap Abah Anton saat ditemui tim peneliti JPIP di balai kota Malang.(*)

Arsip PDF :