Kabupaten Malang, Champion untuk Grand Category Pelayanan Publik

Malam Anugerah Otonomi Awards Sabtu (30/11) lalu menjadi sangat istimewa bagi Kabupaten Malang. Pasalnya, daerah ini sedang merayakan puncak peringatan Hari Jadi ke-1.252, saat peraih grand category pelayanan publik diumumkan secara live di JTV. Seperti apakah terobosan kebijakannya? Berikut ulasan peneliti JPIP Nur Hidayat.

SUTERA Emas bukan sebutan bagi jenis kain, tapi akronim dari Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat. Sebuah sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi wabah dan mengancam kematian ibu dan anak.

Embrio program ini berasal dari aktivitas pemantauan penyakit yang dilakukan oleh Hadi Puspita dan tim surveilans Puskemas Kepanjen. Sejak 2004 penerima anugerah Dokter Teladan Nasional 2006 itu menggabungkan sensus harian penyakit dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuannya, membangun sistem kewaspadaan dini, menurunkan angka kematian ibu dan anak, mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan, serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) penyakit. Yang tidak kalah penting, petugas data entry merasa bahwa tugas mereka benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif birokrasi kesehatan.

Peran kunci Hadi Puspita sebagai inisiator diakui oleh Bupati Malang Rendra Kresna. ”Saya mendengar terobosan Sutera Emas ini sejak menjabat wakil bupati. Lalu, saya mencoba memberikan dukungan dari aspek kebijakan,” ujarnya.

Dalam catatan JPIP, cerita tentang inovasi ini terekam sejak 2007. Hanya, hingga tahun lalu terobosan kebijakan tersebut belum bisa masuk ke peringkat atas dalam penilaian JPIP. Pasalnya, gabungan nilai inovasi dengan dua komponen penilaian lainnya (survei publik dan data existing kesehatan), belum memungkinkan kabupaten terluas kedua di Jatim ini masuk nominasi peraih kategori pelayanan kesehatan.

Tahun lalu posisi lima besar kategori pelayanan kesehatan ditempati Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Malang. Kabupaten Pamekasan berhasil memboyong piala dengan inovasi dokter turun ke pedesaan (Terkesan) dan optimalisasi peran komite kesehatan.

Sistem yang dibangun dalam Sutera Emas sebenarnya tidak terlalu rumit. Biayanya juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Meski demikian, butuh waktu untuk meyakinkan para pengambil kebijakan dan publik bahwa program ini benar-benar bermanfaat. Ini bukan sekadar otak-atik angka statistik.

Cara kerja sistem ini sederhana. Kader kesehatan di tingkat rukun tetangga (RT) diminta melaporkan setiap penyakit yang diderita warga di wilayahnya. Perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil yang berpotensi risiko tinggi, juga bayi penderita gejala kurang gizi.

Setiap ada warga yang sakit, kader diminta melapor kepada bidan desa. Bidan meneruskan laporan tersebut ke server dinas kesehatan melalui layanan pesan singkat (SMS). Isinya, antara lain, data penderita, lokasi kejadian, dan jenis keluhan. Ketika jumlah laporan telah melampaui batas yang ditentukan, server akan menyalakan alarm pada peta lokasi wilayah yang terkena wabah.

Saat diteliti JPIP pada 2007, peta yang dimiliki Puskesmas Kepanjen masih sangat sederhana. Hanya berupa lampu di tiap titik desa pada peta kecamatan. Lampu inilah yang akan menyala ketika terjadi KLB. Sebutannya pun masih Community Based Surveillance (CBS). Nama Sutera Emas baru muncul pada 2009, setelah Hadi berembug dengan dua temannya, Sri Lesmono Hadi dan Riyanto. ”Kami didesak oleh Pak Agus Wahyu Arifi n (kepala dinas kesehatan saat itu) untuk memberi nama program sebagai ikon puskesmas,” kisah Hadi.

Kini peta tersebut sudah dikelola secara terkomputerisasi (computerized). Peta di layar komputer akan menyala pada titik RT yang berpotensi KLB. Pada saat yang sama, notifikasi melalui SMS akan dikirimkan kepada tim reaksi cepat puskesmas dan dinas kesehatan. Dukungan dana dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada 2009 menjadi kunci pengembangan awal Sutera Emas secara terkomputerisasi ini.

Namun, kunci utama program ini sebenarnya berada di tangan kader kesehatan tingkat RT. Pada 2005 CBS diadopsi oleh Departemen Kesehatan RI untuk diimplementasikan di Provinsi Lampung dan Jatim. Tapi, program tersebut tidak berkesinambungan. Ego sektoral antardirektorat di internal kementerian menjadi faktor determinan ”kematian” program ini.

Pada semester kedua 2009, CBS yang telah bermetamorfosis menjadi Sutera Emas mulai memikat banyak kalangan. Mursyidah, yang saat itu menjabat pelaksana tugas kepala dinas kesehatan, berusaha mempromosikan program ini pada tingkat nasional. ”Sempat juga kami tampilkan di Jakarta dalam sebuah pameran terkait millenium development goals (MDGs),” ungkapnya.

Upaya Mursyidah mempromosikan Sutera Emas tidak sia-sia. Pada 2012 Kabupaten Malang ditunjuk menjadi salah satu pelaksana program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) yang disponsori USAID. ”Khusus Kabupaten Malang, program EMAS dilaksanakan oleh delapan puskesmas dan sudah terintegrasi dengan Sutera Emas,” tuturnya.

Namun, Sutera Emas tetaplah berbeda dengan EMAS. Sebab, Sutera Emas telah mengalami proses yang panjang dan melibatkan beragam suasana batin sekitar 545 kader tingkat RT di Kecamatan Kepanjen.

Insentif Rp 12 ribu per bulan yang mereka terima sebenarnya tidak bermakna apa-apa. Tapi, pengalaman batin turut terlibat dalam penyelamatan nyawa seseorang, membuat setiap kader merasa bangga terhadap tugas mereka. Dan, itulah yang membuat mereka bertahan hingga saat ini.

Kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari lima pilar utama Sutera Emas. Yaitu, early case finding, early case reporting, early case handling, real time activities, dan community empowering. ”Dengan prinsip itu, tidak ada satu pun kader yang prothol alias drop out,” ungkap Hadi Puspita. (day)

Kuncinya, Berdayakan Masyarakat

Dengan wilayah yang luas tetapi sumber daya terbatas, Pemkab Malang mengandalkan dukungan masyarakat dalam pembangunan sektor kesehatan. Juga, optimalisasi peran seluruh unsur pemerintah daerah. Berikut petikan wawancara JPIP dengan Bupati Malang Rendra Kresna.

Bagaimana orientasi kebijakan kesehatan Pemkab Malang?
Kami selalu memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan. Baik dari aspek kelembagaan, alokasi anggaran, maupun hal-hal lain yang terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan wilayah yang luas, strategi apa yang diterapkan?

Kami berusaha menggugah kesadaran masyarakat dan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah. Salah satunya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan agar mereka terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, misalnya, masyarakat terbiasa menolong ibu-ibu yang akan melahirkan dengan bantuan tandu. Sebab, kontur tanahnya bisa diakses kendaraaan bermotor. Di desa situ tidak pernah terjadi kasus kematian ibu dalam lima tahun terakhir.

Strategi lainnya?
Sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain. Misalnya, penyediaan air bersih oleh dinas pekerjaan umum cipta karya. Atau, untuk desa terpencil, dinas pekerjaan umum bina marga berperan dalam peningkatan akses jalan.

Kapan Anda mendapat informasi tentang Sutera Emas?
Saya mendengar terobosan ini sejak menjabat wakil bupati. Lalu, saya coba berikan dukungan dari aspek kebijakan. Saya meminta dr Hadi Puspita untuk mendesain program serupa bisa diterapkan di puskesmas lainnya.

Setelah menjadi bupati, apa yang Anda lakukan?
Secara prinsip, saya sudah instruksikan seluruh puskesmas untuk menerapkan Sutera Emas. Tapi, sebagaimana Anda tahu, wilayah kami sangat luas. Di beberapa wilayah, ada kendala sinyal yang menghambat secara teknis. Kita akan minta bantuan Telkom untuk memperkuat sinyal di daerah-daerah tertentu.

Apa problem mendasar sektor kesehatan di Kabupaten Malang?
Salah satunya, keterbatasan sumber daya kesehatan. Dokter kami masih sangat terbatas. Ada puskemas yang dikepalai dokter gigi. Tenaga paramedis kami juga terbatas karena pengangkatan PNS menjadi kewenangan pusat. Sementara, banyak PNS kami yang telah pensiun. Faktor lainnya, kultur masyarakat yang belum terbiasa dengan PHBS.

Bagaimana dukungan legislatif?
Dukungan DPRD cukup bagus. Kami hampir selalu seiya sekata dalam pengembangan sektor kesehatan. (day/c1/jpip)

Arsip PDF :