Kabupaten Malang, Peraih Otonomi Awards 2014 Kategori Keberlanjutan Inovasi Bidang Politik Lokal

Dalam sejarah JPIP, dua kali Kabupaten Malang meraih Otonomi Awards (OA) kategori Akuntabilitas Publik. Atas keberlanjutan inovasi yang terjaga tersebut, JPIP menganugerahkan OA 2014 kategori Keberlanjutan Inovasi Bidang Politik Lokal. Berikut laporan peneliti JPIP Redhi Setiadi.

KABUPATEN Malang mendapat pesaing Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya dalam nominasi Otonomi Awards kategori Keberlanjutan Inovasi Bidang Politik Lokal. Rapat pleno peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) memutuskan, yang menang adalah Kabupaten Malang sesuai dengan yang dibacakan di panggung malam OA 2014 di Empire Palace, Surabaya (26/11). Bupati Rendra Kresna pun naik panggung, menerima piala OA yang diserahkan Gubernur Soekarwo.

Keunggulan Kabupaten Malang adalah memperkuat inovasi pemenang OA dari pemerintahan sebelumnya. Bupati Rendra Kresna memperluas akses keterbukaan informasi kepada rakyat. Dari membuka diri soal APBD, kini informasi pemerintahan dan pengaduan publik juga dibuka. Semua bisa diakses secara bebas oleh warga lewat website resmi Pemerintah Kabupaten Malang di situs http://www.malangkab.go.id/.

Khusus untuk transparansi APBD, lewat website tersebut, warga bisa mengunduh lengkap perihal APBD, APBD perubahan, realisasi APBD, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, hingga aset-aset pemkab. Semua bisa diunduh gratis.

APBD yang bisa diakses adalah APBD 2009 hingga 2014. Untuk APBD Perubahan, tersedia Perubahan APBD 2009 hingga 2013. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di Malang, akses terhadap informasi APBD tersebut makin mudah. Apalagi Pemkab Malang telah memodifikasi website mereka versi mobile di http://m.malangkab.go.id/.

Dengan handphone pun, warga bisa memelototi anggaran. Kecepatannya bisa menyesuaikan dengan kondisi bandwidth yang tidak stabil. Sebab, akses mobile tersebut cukup kuat, meski hanya diakses lewat jalur GPRS. Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Pemkab Malang mempekerjakan ahli teknologi informasi untuk menjaga kemudahan akses website itu. Angka APBD yang jelimet memang bisa memusingkan bila lelet.

Sebelum menjabat bupati Malang (2010–2015), Rendra Kresna menjadi wakil bupati Malang selama satu periode (2005–2010). Sebelumnya, sosok kelahiran Pamekasan, 22 Maret 1962, itu adalah anggota DPRD Kabupaten Malang. Selain menjadi ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang, Rendra menjabat ketua komisi C (keuangan).

Dia getol mengampanyekan bahwa sudah waktunya anggaran publik bisa dilihat masyarakat. Kampanye itu terekam dalam berbagai dialog dan liputan media semasa Rendra menjadi anggota DPRD dan wakil bupati. Apalagi Bupati Malang Sujud Pribadi (2005–2010) turut mendukung inovasi transparansi itu.

Tidak lama setelah Rendra dilantik menjadi bupati pada 5 Agustus 2010, di website Pemkab Malang telah tersimpan database informasi perincian APBD. Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Malang yang kini dipimpin Abdul Malik berjibaku mengembangkan website tersebut sesuai dengan cita-cita bupati memperkukuh transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sekda Abdul Malik menginstruksi SKPD terkait untuk terus memberikan kemudahan-kemudahan akses informasi tersebut.

Selain APBD, KPDE Pemkab Malang berikhtiar agar informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) bisa di akses dengan mudah. Begitu pula laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

Keinginan kuat Pemkab Malang tersebut makin bersambut dengan advokasi beberapa NGO dan media massa di Kabupaten Malang. Beberapa NGO seperti Pattiro, AIPD-AusAID, Indonesia Bagus (Inabagus) Media Research, Jaring Advokasi Anggaran Malang (JAAM), serta media massa lokal (online dan cetak) terus mendorong transparansi APBD tersebut.

Para NGO itu sekaligus menggalang masyarakat agar melek anggaran. Bagaimanapun, ujung anggaran semestinya adalah kepentingan rakyat. Transparansi itu juga membuat kelompok yang ingin tahu anggaran membikin keributan berdemo. Cukup klik di website, terbukalah semua.

Namun, kendati transparansi akses informasi APBD tersebut berdampak sangat positif bagi masyarakat dan Pemkab Malang, justru tidak banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Misalnya, berdasar data yang didapat peneliti, data download di website tidak sampai 1.000 per tahun dari jumlah penduduk Kabupaten Malang saat ini yang mencapai 2,2 juta.

Ada semacam ironi keterbukaan di sini. Ketika APBD ditutup-tutupi, banyak yang menuntut terbuka. Pada 2009, ketika Kabupaten Malang membuat website APBD, memang masih banyak yang merasa RAPBD dan APBD ’’berbahaya’’ bila dibuka ke masyarakat.

Tapi, Kabupaten Malang berani memasang APBD online. Ketika semua terbuka, ternyata gairah untuk mengakses justru belum terbuka. Bisa saja ini menjadi inovasi tahap berikutnya yang perlu dilakukan Pemkab Malang: memahamkan masyarakat bahwa peduli anggaran berarti peduli kepentingan diri sendiri.

Memang, perlu ketelatenan dan kemampuan membaca APBD sesuai dengan kepentingan rakyat. Itu terjadi karena bahasa APBD masih sangat sulit dipahami masyarakat awam. Sementara itu, mereka yang telah paham APBD kurang bisa memberikan pemahaman yang mudah kepada masyarakat. Di sisi lain, jurnalis media yang memang punya kemampuan menyampaikan informasi APBD justru masih minim mengetahui cara membaca APBD yang layak berita.

Yang jelas, iktikad transparansi Pemkab Malang itu diapresiasi dengan pemberian award. Misalnya, Otonomi Awards (OA) Akuntabilitas Publik dari JPIP (2010 dan 2012) dan Inabagus Award kategori Pemerintah Daerah dengan Paling Bagus dalam Transparansi APBD di Media. Bupati pun menjadi narasumber dalam forum-forum pemerintah daerah di Jawa Timur dan nasional untuk menularkan transparansi APBD lewat media.

Bagi pemerintahan Kabupaten Malang, keterbukaan akses informasi tersebut cukup mempermudah SKPD dalam menjalankan kinerja instansi. Mereka merasa diawasi banyak pasang mata secara langsung. Di antara pengakses, pasti banyak yang melek dan paham seluk-beluk APBD.

Bupati Rendra Kresna juga merasakan dampak psikologis blak-blakan anggaran itu. Antara lain, ketenangan dalam menjalankan pemerintahan. Di pihak lain, SKPD dituntut terus menjalankan akuntabilitas keuangan seperti yang tertulis dalam APBD. Masyarakat akan mudah mendeteksi jika terjadi penyimpangan. Hal itu menumbuhkan kehati-hatian yang besar bagi para kepala SKPD dalam melaksanakan amanat APBD. (www.jpipnetwork.id)

Kesinambungan Tak Boleh Hanya Basa-basi

Pak Bupati Rendra Kresna, bagai mana caranya tetap bisa menjaga kesinambungan inovasi dari pemimpin sebelumnya?
Pertama terkait komitmen. Sepanjang sesuai rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, inovasi yang baik, yang bermanfaat buat rakyat dilan jutkan. Kedua, jangan sampai pola kepemimpinan dilandasi dendam dan menghilangkan apa yang sudah baik. Ketiga, meskipun pemimpin baru menjalankan program baru, tetap perlu menjaga apa yang baik dan bermanfaat buat rakyat.

Apakah ini juga berdasar pengalaman memimpin?
Saya tidak langsung duduk di atas. Saya merangkak dari bawah. Istilahnya, dari pesuruh akhirnya bisa menyuruh…. Saya kerja sebagai buruh pabrik gula di Kebonagung pada 1985–1998. Lalu, masuk DPRD. Kemudian, menjadi wakil bupati dan kini bupati. Sepanjang perjalanan itu, saya banyak melihat, banyak belajar, bahwa dengan berkesinambungan akan banyak manfaat yang didapat. Kita bisa terus maju.

Bukankah ide inovasi yang menang Otonomi Awards, seperti APBD dimuat secara online, itu Pak Rendra juga ikut menginisiasi?
Ya, saat saya menjadi wakil bupati, Pak (Bupati) Sujud Pribadi memberi kesempatan saya ikut membuat inovasi, sepanjang sesuai kewenangan saya sebagai wakil bupati. Saya tak kesulitan untuk mencari ide inovasi karena sudah terbiasa mendengar suara rakyat sewaktu di legislatif. Banyak masukan dari sana. Tinggal dilaksanakan saja dari apa yang dibutuhkan rakyat.

Adakah yang mengingat bahwa inovasi yang dijaga kesinambungannya sekarang adalah buah dari pemimpin sebelumnya?
Kabupaten Malang sudah menerima ratusan penghargaan, baik dari Pemprov Jawa Timur maupun dari pusat. Saya selalu bilang ketika berbicara dengan para bawahan, jangan dianggap prestasi-prestasi ini hanya hasil kerja dari kepemimpinan yang sekarang. Bahkan, mungkin hasil yang dicapai sekarang dirintis bupati-bupati Malang sebelumnya, termasuk 20 tahun lalu. Kita harus menghargai dan mengingatkan, bahwa kepemimpinan itu berkesinambungan.

Apa manfaat terbesar menjaga kesinambungan?
Pemimpin jangan sampai egosentris. Kalau pemimpin bersikap seperti itu, akan rugi waktu. Apa yang sudah baik dihilangkan dan memulai lagi dari nol. Karena itu, kesinam bungan tak boleh hanya basa-basi yang diucapkan setiap pergantian pemimpin. Yang diuntungkan apabila kita menjaga kesinambungan adalah rakyat kita. Jangan sampai hanya karena pemimpin baru pengin dianggap punya ide baru sampai mengorbankan apa yang baik yang sudah ada. Akan rugi waktu dan rakyat tentu juga dirugikan. (roy/www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :