Kabupaten Pacitan, Pemenang Piala Emas (Grand Category) Otonomi Awards Bidang Pelayanan Publik

Kondisi geografis yang bergunung-gunung melahirkan inovasi prima jemput bola layanan. Cukup lima tenaga, semua desa terlayani. Didukung pula inovasi layanan kependudukan lain. Berikut kisah sukses Pacitan yang dituturkan Adhi Khisbul Wathon dari JPIP.

BUPATI Indartato tampak kesulitan memegang dua Piala Otonomi Awards yang diterimanya. Satu piala dia kempit ketika tangan kanannya melayani salam ucapan selamat dari Dahlan Iskan, Gubernur Soekarwo, Menteri PAN-RB Yuddhy Chrisnandi, dan tokoh lain. Di panggung puncak OA JPIP di Empire, Surabaya, (26/11), bupati Pacitan itu menerima dua piala yang diserahkan dua menteri. Piala perak diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo dan piala emas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pemkab Pacitan layak menerima anugerah itu. Inovasi prima jemput bola kepada warga di gunung-gunung dan pelosok dinilai sebagai yang terunggul dalam inovasi bidang layanan publik. Bupati Indartato mendukung dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) proaktif mendekati masyarakat. ”Warga tidak keluar banyak biaya transportasi. Tertib administrasi terbangun,” kata M. Fathoni, kepala dinas dukcapil.

Sebagian besar dari sekitar 580 ribu penduduk kabupaten kelahiran SBY itu bertempat tinggal jauh dari pusat keramaian. Untuk mengurus berbagai keperluan warga, penduduk di 171 desa/kelurahan tersebut memerlukan waktu tempuh yang lama ke 12 ibu kota kecamatan atau kabupaten. Akibatnya, banyak warga yang tidak peduli pada urusan dokumen kependudukan. Padahal, dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan KTP adalah dokumen dasar untuk pemberian fasilitas dari pemerintah.

Setidaknya ada empat inovasi terkait itu. Pertama, pelayanan masuk pelosok melalui Predator (petugas registrasi armada sepeda motor). Kedua, UP3SK (unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling). Ketiga, kerja sama dengan bidan desa dalam proses penerbitan akta kelahiran dan kartu keluarga. Keempat, Silades (sidang langsung akta kelahiran di desa). Program penataan administrasi kependudukan tersebut dianggarkan Rp 1,225 miliar dalam APBD 2014.

Sejak 2012, dinas dukcapil mewajibkan semua staf, baik PNS maupun non-PNS, kepala bidang, dan kepala seksi secara bergilir melayani. Mengurus dokumen kependudukan satu hari selesai bila pemohon datang sendiri ke kantor dinas dukcapil. Jika melalui kegiatan pelayanan proaktif, paling lama satu bulan hari kerja.

Untuk inovasi jemput bola, yang paling lincah adalah Predator. Meski berarti pemangsa, sebenarnya mereka justru membantu warga. Predator persis petugas delivery order (antar- jemput pengiriman pesanan). Mereka bertugas ke desa-desa. ”Jadwal pelaksanaan pelayanan Predator telah disusun dan dikoordinasikan dengan desa/kelurahan yang akan dikunjungi melalui kantor kecamatan,” kata Fathoni.

Setiap hari lima personel Predator menyebar naik turun gunung ke lima desa, bahkan di hari libur bila diminta warga. Bagasi motor itu dilengkapi berkas-berkas dokumen kependudukan. Fasilitas mereka memang tidak selengkap mobil keliling pemkab bersarana perekaman e-KTP. Tapi, pasukan motor dan mobil tersebut saling membantu. ”Kuncinya sabar. Sebab, yang kami layani masyarakat yang heterogen tingkat pendidikan dan sosial ekonominya,” ujar Fathoni.

Dari total 582.293 jiwa, baru 79,39 persen yang memiliki akta kelahiran. Sisanya, 20,61 persen atau sekitar 120.000 jiwa, belum punya. Layanan jemput bola berupaya mengejar kekurangan itu. ”Dan perlu dicatat bahwa segala biaya dan retribusi berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Pacitan tidak lagi ada alias gratis,” tegas Fathoni.

Pelayanan Predator dilakukan lima personel (non-PNS) dan melayani pengurusan KTP, KK, serta akta kelahiran baru (usia kelahiran kurang dari satu tahun). Seminggu sebelum hari jadwal kedatangan, aparat desa mengumumkan kepada warga agar membawa kelengkapan persyaratan kependudukan.

Setelah berkumpul, warga dibantu mengisi formulir plus persyaratan. Petugas Predator membawa semua berkas permohonan itu untuk diproses di kantor dukcapil. Dokumen kependudukan yang telah terbit akan kembali dikirimkan kepada warga sesuai dengan jadwal layanan selanjutnya.

Mega Putra Asmara Budi, petugas Predator, menuturkan, sejak layanan tersebut berjalan pada pertengahan 2012, seluruh desa di Pacitan sudah didatangi minimal tiga kali. Hanya wilayah kecamatan kota yang tidak dilayani. Sebab, jaraknya dekat dengan kantor dinas dukcapil. Setiap titik layanan rata-rata dikerumuni 50–60 pemohon. ”Pernah kami melayani sampai lebih dari 100 pemohon di Desa Wonosobo, Ngadirojo. Sampai kami meminta bantuan petugas dari kantor dan jam pelayanannya lebih dari pukul empat sore,” tuturnya.

Pelayanan jenis lain, kata Anis Susilowati, kepala seksi pencatatan akta, pemkab menerjunkan tim Silades. Di titik layanan yang ditentukan, dihadirkan masing-masing satu petugas konselor, registrasi, peneliti berkas, dan pencatat pendaftaran. Silades khusus melayani permohonan akta kelahiran yang usia warganya lebih dari satu tahun. Tidak lagi ke pengadilan, sidang dipimpin pejabat setingkat kepala seksi. Bila klir persyaratan dan saksi kelahirannya, akta segera diproses dan diterbitkan. ”Layanan ini pun gratis,” kata Anis.

Mohammad Subkhi, sekretaris Desa Bogoharjo, Ngadirojo (sekitar 50 km timur ibu kota Pacitan), menyebut sudah tiga kali Predator datang. Warganya merasa sangat terbantu. ”Pemahaman warga kami akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan meningkat. Dan ternyata mengurus dokumen kependudukan tidak mahal dan tidak sulit,” katanya. (www.jpip.or.id)

Jemput Bola agar Prima

Pak Bupati Indartato, apa kiat dan strategi dalam menyelenggarakan pelayanan publik (pelayanan administrasi) yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan?
Paradigma pemerintah saat ini memberikan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi, yang baik dan prima. Tidak harus menunggu bola, tapi jemput bola. Pelayanan publik pemerintah harus mendekat kepada rakyat, bukan malah menjauh dari rakyat. Segala bentuk keterbatasan dan hambatan yang dialami Pemkab Pacitan bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik yang baik dan prima bagi rakyat.

Jemput bola itu termasuk melahirkan inovasi Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor (Predator), bagaimana ceritanya?
Kondisi geografis Pacitan bergunung-gunung, banyak permukiman warga di pelosok yang jauh dari kantor pemerintahan. Keterbatasan sarana dan prasana jalan adalah salah satu pertimbangan kendaraan sepeda motor dipilih menjadi ujung tombak pelayanan administrasi bagi warga. Sepeda motor lebih praktis, efektif, dan efisien. Itu sesuai dengan prinsip Pemkab Pacitan dalam memberikan pelayanan publik yang mendekat kepada masyarakat. Upaya-upaya inovasi lain akan terus kita lakukan.

Bagaimana menjaga sustainabilitas/keberlanjutan inovasi tersebut tetap berjalan dan makin berkembang?
Untuk meningkatkan pelayanan, bukan hanya masyarakat yang dilayani. Petugas pelayanan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan juga harus kita perhatikan. Misalnya, peningkatan alokasi anggaran atau kesejahteraan petugas dalam bentuk peningkatan insentif bagi petugas pelayanan. Upaya pengembangan pelayanan lainnya bisa dilakukan dengan menambah jumlah armada pelayanan. Awalnya hanya tiga armada, saat ini menjadi lima armada. Selanjutnya, jumlahnya akan ditambah disesuaikan secara proporsional dengan mempertimbangankan luasan wilayah Pacitan dan kemampuan anggaran pemkab. Intinya, kami ingin mewujudkan pelayanan bagi rakyat yang baik dan prima. Rakyat senang dan terlayani dengan baik. (*)

Arsip PDF :