Kabupaten Sumenep, Peraih Otonomi Award bidang Inovasi Pemberdayaan Ekonomi

Setelah terakhir kali meraih OA pada 2011, Sumenep kembali meraih OA 2014 kategori pemberdayaan ekonomi. Inovasi ekonomi ini menjadi sahabat petani, hingga mencarikan partner ke Jerman. Berikut ulasan peneliti JPIP Mi’rojul Huda.

SUMENEP bersaing ketat dengan empat daerah lain dalam nominasi terobosan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi. Begitu ketatnya skor final dari masing-masing daerah, menunjukkan begitu bersemangatnya daerah-daerah untuk maju. Lihat rangking grafis di bagian lain halaman ini, empat daerah di bawah Sumenep masuk nominasi pemenang Otonomi Award (OA).

Sumenep akhirnya unggul, karena dinilai paling konkret dan telaten dalam menjawab persoalan riil. Inovasi yang menang itu adalah “bengkel pertanian”, yakni Pusat Inovasi Pelayanan Pertanian (PIPP). Lewat bengkel ini juga Pemkab Sumenep tidak hanya mampu menjadi teman petani di kala banyak masalah, tetapi sekaligus memerangi kelompok tani (poktan) fiktif yang menggerogoti dana pemerintah untuk petani.

Meski punya 126 pulau, sebanyak 70 persen dari 1,1 juta penduduk Sumenep adalah petani. Moh. Idris, kepala Bappeda Sumenep, menyebut permasalahan petani selalu ditemui sepanjang tahun. Misal, keterbatasan informasi mengenai produk pertanian, cara menanggulangi hama, pengembangan produk, serta pemasaran. “Mereka harus punya tempat mengadu yang bisa menjawab persoalan mereka,” kata Idris.

Bambang Heriyanto, kepala Dinas Pertanian, lantas membuat sebuah program pelayanan pertanian yang bisa jadi jujukan para petani. Pada 1 November 2012 diresmikanlah PPIP oleh Bupati K.H. Abuya Busyro Karim. PPIP, yang dipimpin Arif Firmansyah, bertekat menemani petani, agar mampu merespon perubahan pasar, berorientasi jangka panjang, melakukan inovasi teknologi, serta memperhatikan pelestarian alam.

“Silakan para petani memanfaatkan ‘bengkel pertanian’ ini untuk menunjukkan kreativitas, keluh kesah, dan permasalahan serta menggali semua potensi pertanian baik secara administrasi maupun secara teknologi pertanian,” kata Bambang Heriyanto. Cita-cita besarnya, Sumenep yang punya 27 kecamatan bisa menjadi kabupaten mandiri pangan.

Ada tiga macam layanan yang disediakan PIPP. Pertama, informasi data pertanian untuk petani dan umum. Orang bisa datang meminta informasi pertanian dan produk pertanian. “Bisa juga lewat telepon,” ungkap Sunardiono, Koordinator Jaminan Fungsional (KJF) PIPP.

Kedua, pelayanan sertifi kasi kelompok tani. Sertifikat dan legalisir poktan bisa dijadikan bukti sah aktivitas kelompok tani. Langkah ini untuk menjawab banyaknya poktan fiktif yang jadi “hama” penyedot dana pemerintah. Hingga pertengahan 2014, PIPP yang berkantor di samping kanan Dinas Pertanian telah menerbitkan 495 sertifi kat poktan dan melegalisir 3.400 sertifikat.

PPIP juga mempersempit ruang gerak poktan gadungan lewat kerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka kompak tidak memberikan bantuan maupun program pada poktan ilegal. Dan proses legalisasi poktan juga akan ditangguhkan apabila masih punya tanggungan pada salah satu instansi bidang tersebut. “Data bantuan sudah terintegrasi secara online pada dinas-dinas tersebut,” tambah Bambang Heriyanto.

Pelayanan yang ketiga berupa konsultasi teknologi pertanian. Alih pengetahuan atau transfer ilmu terutama yang berkaitan dengan teknologi bidang pertanian bisa dilakukan dalam interaksi antara konsultan dan petani. Seratusan tenaga di PIPP, terutama para konsultan ahli teknologi pertanian siap menjelaskan aspek pengembangan produk termasuk pemasarannya. Tercatat sudah 181 kali konsultasi dilayani langsung, belum termasuk lewat telepon 0328-668422 dan faks 0328-671183, serta email: pertasumenep@yahoo.com.

Di lapangan, para “striker” juga dikerahkan. Para penyuluh pertanian dan unit pelaksana teknis (UPT) di kecamtan-kecamatan diwajibkan mendorong inovasi. Terdapat 27 UPT dan 157 penyuluh yang tersebar di 332 desa, termasuk di daerah kepulauan. Penyuluh pertanian dituntut aktif dalam memberikan informasi mengenai produk-produk unggulan di kelompok tani yang bisa dikembangkan.

Hasilnya mulai nyata. Ada pengembangan produk sangko’ yaitu bahan pangan pengganti beras dan tepung dan saat ini sudah disosialisasikan sebagai alternatif pangan, karena harga beras kian mahal. Juga ada pengembangan taka laut atau kecondang (Tacca Leontopetaloides), tanaman umbi yang dikembangkan menjadi tepung roti dan kue. Awalnya, tanaman ini tumbuh liar di pekarangan warga dan dianggap hama.

Poktan Nurul Jannah, yang diketuai Ahmad Nurdin, gigih mengembangkan Maronggih atau daun kelor sebagai olahan obat herbal. Tanaman berdaun kecil-kecil ni bisa diolah menjadi teh kelor, kapsul kelor, jamu kelor. Bahkan, menurut Agus Alamsyah, kepala bidang penanaman modal Bappeda, pada 2014, pemkab sudah bekerjasama dengan ITS dan perusahaan Fairtrade dari Jerman untuk menjadikan Pulau Poteran sebagai pusat pengembangan kelor. Program ini masuk dalam skema “pengembangan kawasan berbasis sistem perdagangan adil” (Virtuous Trade System).

Dukungan berinovasi ini disyukuri Indah Sari, sekretaris Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunga Anggrek di Kecamatan Saronggi. Dengan dukungan dari PIPP dan Bappeda, saat ini kelompoknya sudah mampu mengelola jagung menjadi olahan modern pengganti gandum, seperti mi jagung, snack jagung, bahkan spaghetti jagung. Agar memikat, pengolahan dan kemasannya bekerja sama dengan LIPI.

Gairah untuk inovasi seluas-luasnya atas produk pertanian itu terus disemangati pemda. Dunia inovasi tak hanya seluas daun kelor.(www.jpipnetwork.id)

Toko Modern Wajib Terima Produk Lokal

Pak Bupati Busyro Karim, bagaimana cerita program pemberdayaan ekonomi itu digulirkan?
Sebenarnya kami sejak lama mencermati adanya peminggiran terhadap pelaku ekonomi lemah. Karena itu, kami harus mewujudkan program yang berpihak kepada mereka. Apalagi, kami menyaksikan di lapangan bagaimana korban-korban kapitalisme itu harus berhadapan dengan kekuatan besar kapitalisme, dengan modal besar. Maka, kami pun mendesain kebijakan anggaran di dinas pertanian dengan koperasi sebagai ujung tombaknya.

Bagimana mekanismenya, Pak?
Wilayah Sumenep ini sudah dikenal sebagai ”Kabupaten Koperasi”. Ini penting untuk penguatan ekonomi lokal, kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengurus-pengurus atau anggota organisasi-organisasi keagamaan. Mereka dilatih dan diberi peralatan. Kini kegiatan kami sudah turun ke kecamatan-kecamatan. Setiap kegiatan dibungkus dengan pameran-pameran di tiap desa. Kami juga menerbitkan perda toko modern yang mewajibkan toko-toko modern untuk menerima produk lokal.

Lalu, problem apa yang kini dihadapi, Pak?
Masalah pemasaran. Ada dua hal dari soal pemasaran itu. Pertama, soal kemasan yang harus dibuat menarik. Makanya, kami juga melakukan pelatihan soal kemasan ini. Yang kedua, akses ke pasar. Misalnya, pada saat ada acara tertentu, kami mengupayakan agar produk-produk lokal juga ditunjukkan dalam acara tersebut. Jadi, peserta acara bisa tahu keberadaan produk-produk lokal kita.

Misalnya seperti apa, Pak?
Begini, tiga tahun lalu, saat Kadin Jatim akan menggelar acara di Sumenep, kami menawarkan agar acara Kadin itu digelar saja di pendapa kabupaten, tidak di hotel. Pengurus Kadin Jatim menerimanya. Nah, acara Kadin itu kemudian juga dibarengi dengan pameran produk lokal, banyak peserta dari Kadin luar kota lalu tahu produk-produk lokal kita. (rosdiansyah/JPIP)

Arsip PDF :