Kabupaten Gresik Peraih Otonomi Award Bidang Sanitasi

Kawasan industri pasti berpacu dengan problem lingkungan. Ledakan penduduk juga berekses limbah. Plus, kebiasaan buruk masyarakat. Tapi, Pemkab Gresik tak menyerah. Berikut laporan Rosdiansyah dan Mi’rojul Huda dari JPIP.

PERTUMBUHAN industri di Gresik berekor dengan membanjirnya warga baru dari para pekerja. Ditambah penduduk yang sudah ada, aneka peluang dan tantangan pun ada di depan mata. Masalah lingkungan menjadi tantangan nyata.

Penduduk kabupaten itu mendiami lebih dari 50 persen wilayah pesisir. Pertumbuhan penduduk lumayan padat di beberapa kecamatan. Misalnya di sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah.

Tantangan lingkungan juga datang dari alam. Curah hujan rendah, tanah kurang dapat menyimpan air, serta terdapat endapan di muara-muara sungai. Lalu, banyak muara aliran drainase di wilayah perkotaan. Karena itu, kabupaten tersebut sering kekurangan air bersih. Sanitasi masyarakat pun buruk.

Tantangan riil itu memacu Pemkab Gresik untuk menggulirkan grand design sanitasi 2010–2017 lewat program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menerbitkan surat keputusan untuk memayungi kompok kerja (pokja) sanitasi. Leading sector-nya bappeda dengan disokong dinas PU cipta karya, dinas kesehatan, bagian humas, dinas perhubungan, badan lingkungan hidup, dan PDAM.

Gerakan dimulai dengan meneliti kondisi riil. September 2011 Pemkab Gresik membentuk tim pelaksana kegiatan Environment Health Risk Assessment (EHRA). Bappeda mengerahkan 148 anggota tim survei –tersebar di puskesmas– dengan didukung anggaran Rp 300 juta.

Hasil pengkajian EHRA menyebutkan, 49 persen warga Gresik membakar sendiri sampahnya, sedangkan yang membuang/mengubur sampah 20 persen. Sementara itu, 18 persen warga membuang sampah ke lahan kosong dan 9 persen lainnya membuang sampah ke sungai. Sebaliknya,hanya 1,7 persen warga yang sampahnya diangkut ke tempat pembuangan sampah (TPS).

”Berarti, problem sudah sangat serius,” kata Warsidi, city facilitator (CF) PPSP. Ditambah lagi, pencemaran air oleh limbah domestik sudah berkisar 66 persen. Penyebab utama pencemaran itu adalah tangki septik. Penyebab lain berupa drainase rumah tangga dan cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Pada 2012, Bupati Sambari memperbarui komposisi pokja sanitasi melalui SK bupati juga. Langkah-langkah percepatan pun segera dilakukan. Ada empat sasaran yang ditetapkan. Yakni, menangani limbah, mengatasi sampah, memperbaiki drainase, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Memasuki 2013, Pemkab Gresik memfokuskan akselerasi sanitasi permukiman itu pada Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar. Kebomas maupun Manyar punya tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan Kecamatan Gresik dipilih karena berada di tengah Kabupaten Gresik. Tiga kecamatan itu juga penerima berkah sekaligus masalah industri.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Gresik mengguyurkan Rp 35 miliar dari APBD 2013. Sedangkan dari APBN, ada anggaran Rp 40,2 miliar. Dengan total dana jumbo Rp 75,2 miliar, Gresik menjadi daerah pelaksana PPSP dengan anggaran terbesar di Jatim.

Perhatian pemerintah pusat pada PPSP di Gresik tampak sejak 2011, ketika pemkab tidak saja menggulirkan kajian EHRA, tapi juga menerbitkan Buku Putih Sanitasi (BPS, 2011) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK, 2011). Ada semacam ”peta jalan” yang konkret untuk mengatasi tantangan sanitasi dalam dokumen itu.

Sepanjang 2013, Pemkab Gresik telah membangun sepuluh MCK plus di tiga kecamatan tersebut, selain juga perpipaan limbah di 57 lokasi. Disebut MCK plus karena dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

”Kami menerbitkan review untukitu. Sesuai komitmen kami, agar ada pengamatan saksama pada hasil-hasil pembangunan fasilitas itu,” papar Sambari. Bahkan, tambah dia, sudah ada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) air limbah.

Masyarakat pun antusias bersanitasi. Saat ini sudah terbentuk sekitar 90 kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mengelola IPAL komunal atau MCK. Misalnya MCK di Desa Trate, Desa Banduagung, atau Desa Sidomukti.

Hidayat, 55, warga Kebomas, menuturkan bahwa dirinya bersama beberapa warga lain telah membentuk tim pengontrol saluran limbah dinas pekerjaan umum (DPU) di kawasan itu. Pipa saluran tersebut telah diisi karbon dan berbagai serat. Tim bentukan warga tinggal mengecek kualitas air limbah bersama seorang staf dari DPU secara rutin. ”Hasilnya, kami sudah memanfaatkan air keluaran limbah tersebut untuk menyiram tanaman,” kata Hidayat. Lumayan.

Kerelaan warga untuk ikut dalam program PPSP itu juga tampak dari apa yang disampaikan Darwanti. Perempuan 36 tahun yang juga ketua Kelompok Pemanfaat dan Perawat (KPP) IPAL Komunal Desa Singosari, Kebomas, itu menuturkan, sebagian lahan untuk IPAL tersebut berasal dari wakaf.

”Pak Waras, pemilik lahan itu, sudah mewakafkan dan rencananya akan dibangun akses ke pemakaman di atas IPAL itu. Tapi, untuk di tempat-tempat lain, IPAL yang dibangun umumnya di tanah fasum. Kalau di sini, pak RT dan RW juga yang ikut mempermudah penerimaan tanah wakaf tersebut,” papar dia.

Gerakan itu dibarengi kampanye promotif agar menjaga kebersihan pun dilancarkan secara sistematis. Aparat desa acap ikut memberikan penjelasan ihwal hidup bersih dan sehat. Kecamatan Manyar yang dekat dengan laut dan daerah industri sering memperlihatkan cara hidup masyarakat yang masih butuh dorongan agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. (www.jpipnetwork.id)

Rembukan Atasi Kendala Lahan

Pak Bupati Sambari Halim Radianto, apa kendala saat menggulirkan program sanitasi itu?
Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Gresik dan juga pemerintah provinsi atas kerja sama selama ini. Keikutsertaan warga dan antusiasme warga menyambut program ini di awal tentu membuat kami optimistis program ini bermanfaat untuk masyarakat. Meski demikian, ada kendala yang kami hadapi saat itu, di antaranya untuk pembebasan lahan fasilitas sanitasi.

Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
Kami melakukan pendekatan persuasif kepada warga masyarakat. Mengajak mereka berbicara dari hati ke hati sekaligus membuka wawasan soal manfaat program ini untuk mereka. Kami perlu menjelaskan beberapa kali melalui pertemuan-pertemuan di awal program sanitasi ini digulirkan. Alhamdulillah, pada akhirnya warga bisa menerima dan menyediakan lahan.

Lalu, apa yang dilakukan untuk menjaga keikutsertaan warga dalam program itu, Pak?
Kami tetap mengadakan pertemuan, dengan ketua-ketua RT/RW, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebab, tiap pertemuan tentu membutuhkan anggaran ya. Pertemuannya gayeng sambil menikmati hidangan. Kami jelaskan banyak hal dalam pertemuan, termasuk perlunya menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Di Gresik ada sekitar 7.910 RT dan RW dan kami perlu rutin mengadakan pertemuan.

Bagaimana cara menjaga kesinambungan program ini?
Kami akan mengintegrasikannya dengan program-program lain yang sedang berjalan sekarang ini, seperti program daur ulang. Kami ajak warga mulai ikut serta dalam program ini. Jadi, setelah soal drainase, limbah, serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, tentu program daur ulang menjadi salah satu langkah menjaga kesinambungan program sanitasi ini. (ros/jpip)

Arsip PDF :