Kabupaten Jember, Pemenang Otonomi Award Kategori Kesinambungan Inovasi Ekonomi

Bank gakin jadi gerakan masif justru karena ”mengorangkan” si miskin yang akan dientas. Dimulai dari wilayah yang masuk daftar hitam bank. Kenapa BI pernah menegur? Berikut ulasan Haikal Zamzami dari JPIP.

ADA bank unik dan menyentuh hati di Jember. Nasabahnya kebanyakan perempuan dari keluarga miskin, namun gigih. Nama resminya Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro (LKMM) yang dibentuk dinas koperasi dan UMKM. Karena dianggap sebagai sahabat ekonomi si miskin, lembaga itu populer disebut bank gakin.

Inovasi tersebut terus dipupuk oleh pemkab yang dipimpin Bupati M.Z.A. Djalal tersebut. Saat meraih Otonomi Award 2008 dan 2009 dari Th e Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), jumlah bank gakin hanya 14 unit. Namun, saat ini jumlahnya 433 unit! Kinerja keuangannya juga mengesankan. Kreditnya 90 persen sehat, 8 persen bermasalah, dan hanya 2 persen yang macet total.

Inovasi pro-poor Jember ini mengungguli dua nominees OA kesinambungan ekonomi dari Bondowoso dan Kabupaten Blitar. Terobosan itu muncul pada 2005. Mirfano, kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) Kabupaten Jember, mengikhtiarkan terobosan untuk mengangkat usaha mikro kaum duafa. Dia tertantang stigma pesimistis atas koperasi.

Dinas koperasi belajar dari kegagalan sebelumnya. Pernah dibentuk koperasi serbausaha, namun mati muda. ”Setelah kami evaluasi, program ini masih pakai pola dituntun dari atas (top-down). Kami mengubah formulasinya dengan pola dari bawah ke atas,” kata Agus Edhi Susanto, kepala sub-bidang UMKM.

Lahirlah kegiatan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-RTM). Kegiatan PUMRTM itu terdiri atas memperkuat institusi, memperkuat modal usaha, dan meningkatkan keterampilan warga dampingan. Dari tiga tahapan itu, muaranya adalah dibentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat).

Gerakan difokuskan ke dusun. Warga dusun yang kenal dekat satu sama lain akan mudah diajak berembuk. ”Setelah kami melihat masyarakat jenuh dengan koperasi, kami mencoba program pemicu dengan mendekat ke masyarakat,” tutur M. Djamil, kepala bidang UMKM.

PUM-RTM kali pertama dijalankan di Dusun Mojan dan Semenggu, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, pada Oktober 2005. Uniknya, dua dusun itu dipilih justru karena ada info dari kalangan perbankan bahwa keduanya termasuk blacklist area. Nasabah dari dusun tersebut seret dalam pelunasan kredit. Namun, dinkop memandang sisi positifnya. Masyarakat di area itu, terutama perempuan, sudah punya semangat usaha mandiri dengan menjadi pembuat bakso, pedagang jamu keliling, pemilik toko kelontong, perajin kerupuk, penjual sayur (melijo), penjual buah, bahkan pembuat arang. Untuk pendampingan, dicarilah sosok yang peduli dari pelopor pengajian, PKK, dan posyandu. ”Kami menanyakan langsung kepada masyarakat sekitar siapa orang di sekitar sini yang jika ada tetangganya kesusahan selalu siap membantu,” tambah Totok Sugiharto, salah seorang supervisor dari dinkop.

Modal awal gerakan dari dana hibah dinas koperasi dan UMKM hanya Rp 25 juta plus simpanan sukarela 80 anggota awal. Sebagaimana halnya sumber inspirasi gerakan itu, Grameen Bank yang dipelopori Yunus Muhammad di Bangladesh, LKMM juga menggunakan prinsip tanggung renteng para anggota. Kelompok 5–10 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp 50.000 hingga Rp 1 juta.

Proposal bisa diajukan secara lisan. Dana kredit bisa langsung cair setelah diadakan survei sekilas, misalnya melihat tempat usaha atau mengecek keberadaan rombong bakso. Jangka kredit 10 minggu dengan angsuran per minggu plus bunga 0,5 persen. Anggota satu LKMM maksimal 200 warga miskin agar pelayanan optimal.

Gerakan itu dikawal dengan penuh ketelatenan. Dalam rentang 2005–2009, tumbuh dari dua LKMM menjadi 42 LKMM. Pemkab mengalokasikan APBD pada awal program (2005) Rp 100 juta, pada 2006 menjadi Rp 1,1 miliar, 2007 sebesar Rp 1,5 miliar, 2008 menurun Rp 705 juta, lalu 2009 menurun Rp 371 juta.

Spirit terus berkobar, apalagi setelah menerima OA 2008 dan 2009. Lalu, pada 2010 jumlahnya melejit menjadi 219 unit atau bertambah 177 LKMM. Pada 2011 menjadi 299 unit. Hingga saat penelitian berlangsung, September lalu, jumlah LKMM telah menjadi 433 unit di total 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Itu seiring dengan peningkatan alokasi APBD 2010 sebesar Rp 5 miliar, lalu 2011–2013 sebesar Rp 2 miliar.

Kisah sukses itu membuat LKMM populer. ”Warga sering menyebut LKMM sebagai bank bagi keluarga miskin, disingkat bank gakin,” kata Farida, supervisor LKMM dari dinkop. Terkenallah sebutan bank gakin.

Yang tak dinyana, sebutan populer bank gakin itu membuat Bank Indonesia (BI) Jember risi. Perwakilan otoritas perbankan tersebut melayangkan surat peringatan kepada Dinas Koperasi UMKM Jember agar tidak mencantumkan kata bank pada LKMM. BI beralasan bisa timbul kesalahan persepsi di masyarakat. Tentu saja agak repot ”membetulkannya” karena sebutan bank gakin itu julukan informal dari masyarakat.

Bank atau bukan, yang jelas bank gakin dianggap sukses menjadi mitra ekonomi si miskin. Dinkop menyebutkan capaiannya. Antara lain, mengurangi praktik rentenir dan mengembangkan budaya menabung. Juga meningkatkan pendapatan, kreativitas, modal sosial, dan kemandirian. Program itu juga mengeratkan hubungan antaranggota. Pendampingan pun dilakukan terhadap kelompok LKMM, termasuk dengan permainan kerja sama yang menyenangkan.

Gerakan itu betul-betul dari bawah. Dinkop menyurvei 203 orang dari 200 kepala keluarga di 34 unit bank gakin di 34 dusun. Hasilnya, orang-orang yang dipercaya dan suka menolong keluarga miskin didominasi lulusan SD (94 persen).

Mirfano bermimpi model bank gakin itu bisa diterapkan di seluruh tanah air. ”Stigma bahwa program pemberian pinjaman kepada kelompok miskin pengusaha mikro akan berakhir dengan kegagalan mungkin tidak akan terjadi apabila kita mentradisikan pola pemberdayaan yang kontinu dan berbasis pada membangun kemandirian,” ungkapnya. (www.jpipnetwork.id)

Alokasi Dikurangi, Didik Kemandirian

Pak Bupati M.Z.A. Djalal, program bank gakin dikembangkan sejak 2005 hingga sekarang, bagaimana upaya pemkab mempertahankan keberlanjutan program ini?
Sejak tahun awal menjabat, saya merancang program prioritas pembangunan Jember. Di antaranya, bank gakin mulanya merupakan salah satu prioritas program pengentasan kemiskinan. Komitmen nyata yang diberikan pemkab adalah menetapkan alokasi pada APBD setiap tahun.

Dalam penelitian, kami menemukan fluktuasi besaran alokasi anggaran (APBD) untuk bank gakin setiap tahun, bagaimana menjelaskan hal ini?
Justru itu, kami (pemkab) menurunkan alokasi di APBD karena masyarakat yang telah ter-cover bank gakin telah cukup mandiri. Kami tidak ingin melahirkan efek ketergantungan pada diri masyarakat. Dana hibah yang telah kami lempar di awal telah bergulir dan berkembang melalui bank gakin. Hal itu terlihat dari aspek kuantitafif dan kualitatif, yaitu pertambahan jumlah anggota dan perputaran dananya.

Selain dukungan APBD yang diberikan Pemkab Jember, apa faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlajutan program ini?
Selain komitmen melalui APBD, saya melihat bahwa peran fasilitator pendamping ’’bank gakin” merupakan salah satu faktor utama dalam menjamin berkembangnya program ini. Kami terus menekankan bahwa aspek pendampingan dan pengawalan program adalah hal terpenting yang harus dilakukan secara istiqamah (kontinu).

Di ujung periode kepemimpinan Anda yang berakhir pada 2015, apa yang dilakukan dalam menjamin keberlajutan program ini di periode selanjutnya?
Siapa pun nanti yang menggantikan saya dan siapa pun pejabat di bawahnya, saya berharap program ini dilihat sebagai program yang pro rakyat miskin. Selanjutnya, khusus bank gakin ini, saya sedang mempersiapkan payung hukum (regulasi) lebih kuat agar program ini tetap berlanjut. Saya berusaha menguatkan peraturan bupati ke perda ’’bank gakin’’. Tujuannya, dinas koperasi bisa mendesain bagaimana nanti LKMM atau bank gakin itu bisa berbadan hukum. (haikal/www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :