Dinamika Kaum Difabel dalam Menyikapi Peluang Kerja

Kaum difabel diajakmenyiapkan diri. Kesempatan pelan-pelan tersedia. Perlu ada pelonggaran agar keterampilan nyata difabel (yang siap kerja) lebih dicermati.

KESEMPATAN pembuktian bagi kaum difabel di dunia kerja kian dibuka. Bahkan, sebelum bekerja, mereka akan dilatih dulu tanpa biaya. Syaratnya, punya minat yang fokus untuk menekuni pekerjaan dan siap mandiri. Tawaran konkret tersebut datang dari perusahaan persepatuan.

’’Kami butuh 50 penyandang disabilitas untuk kami siapkan. Sampai mampu bekerja,” tegas Ali Mas’ud lugas. Sambil menjelaskan bahwa pelatihan dua minggu tersebut tak berbiaya, sekretaris Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur itu juga menyebutkan nomor handphone-nya yang bisa dihubungi.

Tantangan tersebut terlontar dalam ”Coordination Hub: Diskusi Multi-Stakeholders dalam Isu Inklusi dan Disabilitas” di Hotel Mercure, Surabaya (12/3). Selain dari pihak perusahaan, diskusi itu dihadiri 42 orang dari kalangan akademisi, jurnalis, pemerintah, dan tentu saja berbagai organisasi penyandang disabilitas. Diskusi sambung-menyambung. Termasuk memberi kesempatan ”berbicara” kepada peserta tunawicara lewat penerjemah.

Bagi penyandang disabilitas, memasuki dunia kerja memang bukan perkara mudah. Dunia kerja mulai terbuka, tapi tetap bukan jalan mudah untuk memasukinya. Butuh perjuangan, baik dari aspek administrasi maupun keterampilan.

Satu contoh dikemukakan Ahmad Budiyanto, tunanetra yang harus terpental untuk mengakses dunia kerja karena permasalahan administrasi. Menurut dia, tidak ada perusahaan di Indonesia yang mau menerima karyawan lulusan SD. ”Sementara saya hanya lulusan SD,” jelas pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Surabaya itu.

Dia bahkan pernah ikut kejar paket B sebagai persamaan lulusan SMP. Tapi, Ahmad malah mengalami berbagai kesulitan untuk mengikutinya. ”Namanya saja kejar paket. Karena kejar-kejaran, maka tunanetra tidak bisa mengejar,” urainya, lantas tertawa.

Menanggapi masalah ijazah, Koordinator Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Surabaya Ignatius Mardjono menyatakan bahwa kompetensi memang lebih diutamakan dalam dunia kerja. Artinya, keterampilan harus melebihi ijazah.

Berdasar pengalaman selama puluhan tahun, mereka yang punya ijazah belum tentu punya keterampilan. Padahal, dalam dunia kerja, yang mutlak dibutuhkan adalah keterampilan. ”Dunia kerja padat karya hanya membutuhkan keterampilan, dan ijazah dinomorduakan,” tegas Mardjono.

Keharusan kompetensi atau keterampilan di atas selembar ijazah juga dikemukakan Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Negeri Surabaya Dr Budiyanto. Dia mencontohkan Microsoft. Perusahaan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia itu mempekerjakan orang bukan berdasar ijazah, tapi kompetensi. ”Keterampilan tidak usah terlalu banyak. Cukup sedikit saja, tapi harus profesional,” pesan Budiyanto.

Untuk menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja difabel dengan administrasi yang mumpuni, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT) Tutus Setiawan MPd menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga. Terutama dinas tenaga kerja yang punya akses ke perusahaan. ”Organisasi-organisasi ini bisa di mintakan rekomendasi tentang siapa yang layak untuk diikutkan dalam bekerja,” ujarnya.

Sebab, lemba ga itulah yang punya data siapa penyandang disabilitas calon tenaga kerja yang memenuhi administrasi ijazah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Surabaya Sulistyowati menanggapi lowongan 50 tenaga kerja untuk difabel. Dia sangat antusias karena lowongan itu berbasis pada dunia jahit-menjahit. ”Banyak anggota kami yang punya kompetensi menjahit. Karena rata-rata kegiatannya memang tidak jauh-jauh dari menjahit,” terang perempuan pengguna kursi roda itu.

Akses informasi tentang peluang memang jadi tantangan. Seperti tersirat dari apa yang dikatakan Ema Mutiya dari Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Surabaya. ”Banyak teman-teman tuna rungu belum punya hubungan dengan siapa pun dan pihak mana pun. Kami bingung karena belum ada informasi perusahaan yang kami terima,” katanya lewat penerjemah isyarat.

Penyandang disabilitas juga sering terhambat untuk akses informasi. Padahal, banyak tunarungu yang sudah dipekerja kan di perusahaan, seperti yang disaksikan saat kunjungan tim Ayo Inklusif! ke PT Wangta Agung dan PT Young Tree. (mka/www.jpipnetwork.id)

Eksklusif Boleh, asal Menuju Inklusif

SELAIN hard skill, yang tidak kalah penting dilatih dari calon pekerja difabel adalah soft skill. Terutama mental dan daya juang. Sebab, di dunia kerja, mereka akan berbaur dengan nondifabel. Perlu penanganan yang tepat agar tidak gagal dalam kehidupan yang inklusif.

’’Kita bisa eksklusif dulu untuk bisa inklusif,’’ kata Ajar Budi Kuncoro dalam Coordination Hub: Diskusi Multi- Stakeholders dalam Isu Inklusi dan Disabilitas di Hotel Mercure, Surabaya (12/3). Mewakili Mitra Kunci, partner konsorsium Ayo Inklusif!, Budi Kuncoro menyatakan bahwa untuk menuju inklusif, perlu penyesuaian yang sewajarnya.

Dalam diskusi memang ada pertanyaan dari kalangan pengusaha, apakah boleh para pekerja difabel dikumpulkan dulu dalam satu rangkaian ban berjalan. Di sana mereka bekerja sesuai dengan tugasnya. Proses itu dilakukan karena ada kekhawatiran mereka lebih tidak produktif bila langsung dibaurkan.

’’Teman-teman itu harus dipersiapkan betul agar siap membaur. Jika eksklusif merupakan step penyiapan untuk inklusif, maka tidak apa-apa,’’ terang regional partnership coordination manager Mitra Kunci itu. Budi menerangkan, perusahaan tak perlu disebut tidak inklusif ketika mereka masih menyiapkan adaptasi bagi pekerja difabel.

Dalam kehidupan keseharian di Indonesia, para penyandang disabilitas kerap dianggap sebagai manusia yang ’’tidak mampu’’. Penanganannya sering kali membuat mereka makin terisolasi. Yang populer adalah sekolah luar biasa (SLB) dan rehabilitasi berbasis panti.

Hidup bertahun-tahun di SLB maupun panti membuat penyandang disabilitas hanya bersosialisasi dengan sesamanya. ’’Sebagian besar belum punya kepercayaan diri, belum punya komunikasi yang baik, dan lain-lain sehingga harus benar disiapakan secara eksklusif dulu agar benar-benar siap untuk inklusif. Jangan dipaksakan agar inklusif ini tidak gagal,’’ tegas Budi.

Penyiapan secara ’’eksklusif’’ hanyalah suatu langkah khusus dan menjadi satu titik menuju kehidupan yang inklusif. Jika soft dan hard skill para difabel sudah siap, barulah mereka berbaur dengan masyarakat yang lebih luas penuh dengan ragam dan perbedaan dari berbagai aspek. Kehidupan menjadi lebih heterogen dan kompleks serta banyak tantangan yang harus mereka hadapi. (mka/www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :