JPIP
Tak Sentuh Informalitas yang Merajalela
Problem Krusial RUU Pilkada yang Luput dari Perdebatan Pembahasan RUU Pilkada sudah ditabuh. Sayangnya, diskusi publik baru membahas hal-hal operasional. Sementara itu, persoalan krusial yang selama ini membayangi kurang mendapat perhatian, yakni informalitas. Berikut ulasan WAWAN SOBARI dari JPIP yang sedang riset disertasi doktor pada Flinders University, Australia, soal informalitas politik. DEBAT yang mengemuka masih […]
Aparat Masih Tertutup, Kian Banyak Sengketa
Tiga Tahun Berliku Menguak Kebebasan Informasi Publik Informasi adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Sejak tiga tahun lalu, Komisi Informasi (KI) didirikan untuk menjamin keterbukaan informasi itu. Ketika rakyat siap, lagi-lagi aparatur negara yang belum open. Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). MANTRA ’’keterbukaan’’ sering terlontar […]
Karena Rakyat Berhak Cerewet
Memperkuat Akuntabilitas Horizontal dengan Vertikal Kerakyataan Akuntabilitas selama ini terkesan lebih menekankan pemenuhan kewajiban horizontal ke sesama lembaga negara. Pada saat era masyarakat terbuka, akuntabilitas kepada rakyat tak terhindarkan. Mengapa rakyat berhak ”cerewet”? Berikut uraian peneliti JPIP, Rosdiansyah. LEMBAGA negara, mau tak mau, kini harus terbuka kepada warga masyarakat. Zaman sudah berubah, era telah berganti. […]