Menjelang Penganugerahan Good Practices Awards Jatim Malam Ini

Malam ini Kovablik dan Otonomi Awards akan dianugerahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Hotel Shangri-La, Surabaya. Bagaimana gambaran para unggulan di bidang inovasi inklusif dalam good practices awards ini? Ahmad Faizin Karimi dari JPIP mencatat banyak hal menarik.

LULUK Ariyantiny tak cuma mengeluhkan perasaan sebagai warga negara kelas dua. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Situbondo itu berupaya meyakinkan para penentu keputusan. Bahwa penyandang disabilitas mampu me ngubah dirinya apabila diberi fasilitas serta akses yang menjadi hak mereka dan tidak didiskriminasi.

Pengguna dua kruk tersebut sibuk menggalang advokasi, termasuk ke kalangan DPRD. Luluk mendapat jalan lebih terbuka ketika beberapa kali berdiskusi dengan Bupati Dadang Wigiarto. Lahirlah gerakan Sinergi atau Inovasi Inklusi Terintegrasi pada Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember 2014.

Tak sebatas nama, gerakan tersebut benar-benar sinergis. Bappeda sebagai sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi ujung tombak.

Sepuluh dinas lain dilibatkan, yakni dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas perumahan dan kawasan permukiman, dinas koperasi dan usaha mikro, disdukcapil, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bagian organisasi, umum dan hukum hingga DPRD dan swasta.

Persoalan difabel ’’ditembak’’ dari berbagai sudut. Dinas pendidikan meluaskan 50 sekolah inklusi (1 TK, 21 SD, dan 28 SMP, dari hanya 2 SLB). Dinas kesehatan membuat Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Juga, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membina anak-anak difabel di ruang inklusif.

Dinas koperasi dan usaha mikro sejak 2015 memberikan modal dan pelatihan yang disalurkan ke industri kecil dan menengah. DPRD melahirkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Difabel juga memperoleh nomor induk kependudukan (NIK) secara akurat. Total pada 2017 ada 3.594 orang.

Sinergi menyentuh hingga desa. Tujuh desa mampu melakukan penganggaran pembangunan desa inklusi. Yakni, Desa Olean dan Desa Kotakan di Kecamatan Situbondo; Desa Kendit, Desa Balung, dan Desa Klatakan di Kecamatan Kendit; Desa Wonokoyo di Kecamatan Kapongan; serta Desa Trigonco di Kecamatan Asembagus.

Tak lupa, fasilitas dibuat lebih ramah bagi difabel. Dibangun jalan yang landai. Yakni, di alun-alun, pendapa, kantor bupati, rumah sakit, hingga puskesmas. Bangunan sekolah inklusi sudah tidak memiliki sudut bangunan runcing yang bisa membahayakan siswa tunanetra.

Inovasi Situbondo itu buah keterbukaan pikiran. Bupati Dadang mendengar dan bersungguh-sungguh memimpin terlaksananya inovasi. Karena itu, persoalan kaum difabel di sana mulai teratasi karena secara kolaboratif ’’diserang’’ dari berbagai sudut.

Persoalan kaum difabel memang kompleks; karena disabilitas membatasi akses, lalu memicu kemiskinan dan persoalan lain. Karena itu, menyelesaikannya tak cukup dilakukan satu dinas (yang selama ini banyak dibebankan ke dinas sosial).

Keterbukaan atas ide juga mewarnai inovasi unggulan Otonomi Awards-Kovablik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) tahun ini. Inovasi skala luas juga dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lewat Agage Pinter. Sebelum inovasi, pada 2013 sekolah inklusif mulai SD, SMP, SMA, dan SMK hanya 30 sekolah dengan jumlah guru pendamping (GPK) 60 guru dengan anggaran Rp 60 juta.

Agage Pinter menjamin setiap sekolah formal bisa menyelenggarakan dan menerima siswa didik, baik siswa non difabel maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). ABK bisa bersekolah di dekat rumah mereka, tidak harus ke SLB.

Inovasi tersebut mendapat kucuran anggaran yang naik pesat. Pada 2018 ada 217 sekolah inklusif mulai TK hingga SMA/SMK, menjangkau 1.330 siswa difabel, GPK 275 orang, dan anggaran pendidikan inklusif Rp 1,365 miliar. Banyuwangi juga sudah punya Perda 6/2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Inovasi wajib berkualitas dan sub stansial. Inovasi harus attack the problem, menyerang masalah secara lugas. Semua persoalan yang harus diselesaikan pemerintah bisa diinovasikan. Termasuk soal inklusi yang menyentuh masalah-masalah kaum rentan.

Meskipun kaum rentan secara statistik tidak besar, merekalah mata rantai terlemah dalam sistem keberhasilan pemerintah. Kalau tak bisa mengatasi persoalan mereka, kegagalan pemerintah akan terlihat jelas. Apalagi masalah disabilitas, misalnya. Kalau mereka tak diafirmasi menyelesaikan persoalannya, mereka menjadi miskin dan makin mengalami ketergantungan seumur hidup.

Apa yang dicontohkan Luluk di Situbondo menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi dengan kegigihan menjajakan ide perubahan yang konkret. Mendapat telinga yang tepat, jadilah keputusan gerakan perubahan yang partisipatif dan komprehensif.

Wujud inovasi dari inklusif dan kolaboratif ini juga tecermin pada unggulan lain. Misalnya, pembudayaan pendidikan inklusif di Kota Probolinggo yang mirip Agage Pinter dan Sinergi. Inovasi Gresik berupa Sekolah Perempuan juga diinisiasi Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) melakukan kerja sama dengan Pemkab Gresik. Jadilah gerakan yang memberdayakan lebih dari 5.000 perempuan miskin dan rentan agar sadar hak dan mampu memperjuangkannya.

Sementara itu, inovasi Kabupaten Blitar, yakni Dalam Ketidaksempurnaan Kuberkarya, mempunyai sisi kreatif serta keterbukaan pikiran pula. Batik ciprat dikembangkan untuk penyandang disabilitas. Tentu tak sulit mempelajari batik ciprat, tapi akhirnya jadi batik yang khas. Dan agen perubahannya diperankan tokoh dari kalangan difabel sendiri.

Inovasi itu berawal pada Maret 2016 ketika dinsos membentuk RBM (Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat) yang terdiri atas 10 relawan yang dipimpin Edy Cahyono Sugik (tokoh komunitas penyandang disabilitas). Ini klop dengan adagium: nothing about us without us. Tak ada artinya bicara difabel tanpa melibatkan mereka. Yang perlu diluruskan dari nama inovasi itu adalah pemakaian ’’ketidak sempurnaan’’ yang peyoratif. Perlu judul yang lebih positif memadang diri difabel.

Inovasi inklusi itu luas. Inovasi unggulan juga menyentuh orang terpasung, yakni Lesung Si Panji (Lenyapkan Pasung, Memanusiakan Pasien Jiwa). Pembebasan pasung oleh Dinkes Lamongan tersebut berkolaborasi dengan dinsos, akademi perawat pemkab, dan STIKes Muhammadiyah.

Pendataan dilakukan. Pendekatan berulang-ulang ditempuh agar si terpasung boleh dibebaskan. Hasilnya, 194 orang dibebaskan dari pasungan. Tak hanya itu, total 2971 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) didata, dipantau, dan diberi pengobatan rutin. Banyak di antara mereka yang bisa bekerja kembali, termasuk menjadi tukang cukur yang terampil. (www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :