Salah satu kesulitan yang kerap dialami oleh warga yang tinggal di daerah kepulauan adalah akses transportasi. Dalam situasi mendesak seperti kedaruratan medis yang memerlukan penanganan cepat, kelancaran transportasi tentu sangat vital. Melalui Inovasi Jamper (Jaminan Penyeberangan), Pemerintah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep mampu mengatasi persoalan ini.

Jarak Pulau Poteran yang menjadi pulau terbesar di Kecamatan Talango dengan Pulau Madura memang tidak terlalu jauh, sekira 300 meter saja. Waktu penyeberangan pun terbilang singkat, antara tiga sampai lima menit saja. Namun kemacetan antrean dan proses keluar masuk kendaraan bisa membuat penyeberangan menjadi lama. Ini tentu menyulitkan bagi warga yang membutuhkan penanganan medis segera.

“Inovasi Jamper ini lahir dipicu momen perkelahian warga. Ada warga yang menyerobot antrean karena membawa orang sakit. Lalu ada warga luar Talango yang tidak terima diserobot,” ungkap Yudi Nursukmadyanto, Camat Talango kepada tim penilai saat dilakukan tinjau lapang pada Kamis (30/11).

Mengantisipasi terjadinya kasus serupa, Pemerintah Kecamatan Talango mengumpulkan semua pihak terkait. Mulai dari pemerintah desa, Puskesmas, Polsek, Koramil, dan pengusaha jasa penyeberangan. Lahirlah inovasi Jamper (Jaminan Penyeberangan) yang memastikan warga sakit mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Nahkoda kapal juga wajib segera berangkat, tidak boleh menunggu kapal penuh penumpang, jika ada warga yang difasilitasi program Jamper.

“Jadi alurnya, warga yang sakit baik dengan kemampuan keluarganya sendiri maupun difasilitasi mobil siaga desa datang ke Puskesmas. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Jika memang butuh dirujuk ke fasilitas Kesehatan di wilayah daratan Sumenep, diterbitkan rujukan. Petugas Jamper Puskesmas lalu menghubungi petugas Jamper Polsek/Koramil, kemudian dilakukan pengawalan sampai ke kapal dan dipastikan kapal segera berangkat,” lanjut Camat Yudi.

Tercatat selama setahun terakhir, sebanyak 59 warga telah terfasilitasi oleh Inovasi Jamper ini. Ada empat kapal tongkang penyeberangan milik empat pengusaha jasa yang mau memprioritaskan warga sakit dari Jamper ini. Sedangkan jika warga sakit menyeberang tanpa jalur Jamper, pihak jasa penyeberangan bisa menolak langsung berangkat dan menunggu kapal penuh.

“Dalam konteks pembangunan daerah di tingkat kecamatan, program ini sangat baik. Menunjukkan kehadiran pemerintah dalam mengatasi persoalan masyarakat,” puji Affan Effendy, tim penilai SKK dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.[]