Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun ini kembali menggelar penilaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK). Tahap penilaian presentasi telah selesai dilaksanakan selama tiga hari, Senin-Rabu (30/10-1/11) di BPSDM Jatim. Diikuti 30 kecamatan terbaik perwakilan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peranan dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Benny Sampirwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam sambutannya mengapresiasi kecamatan-kecamatan terbaik yang sudah lolos sampai tahap presentasi. “Karena kecamatan-kecamatan ini mewakili kabupaten/kota masing-masing, jadi anda sudah menjadi yang terbaik,” ungkapnya.

Selaras, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim Didik Chusnul Yakin berharap kegiatan ini bisa mengakselerasi munculnya inovasi kecamatan, “Kreativitas camat agar tumbuh dalam mengorganisasikan dan mengelola sumber daya kecamatan sehingga lahir inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan,” ujarnya.

Sebanyak tujuh kecamatan dinyatakan lolos tahap presentasi dan akan mengikuti tahap peninjauan lapangan. Tujuh kecamatan itu adalah Wonosari Kabupaten Malang, Talango Kabupaten Sumenep, Pabean Cantian Kota Surabaya, Kawedanan Kabupaten Magetan, Manguharjo Kota Madiun, Modo Kabupaten Lamongan, dan Junrejo Kota Batu.

Tujuh kecamatan tersebut memperoleh poin penilaian paling tinggi, dengan penilaian terdiri dari sembilan indikator pada empat aspek penilaian yaitu aspek kompetensi, aspek inovasi, aspek kepemimpinan, dan aspek kinerja. Tim penilai pada SKK Jatim 2023 ini berasal dari Universitas Airlangga, JPIP (The JawaPos Institute of Pro-Otonomi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Bappeda Jatim, Biro Organisasi, serta Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim.

Ahmad Faizin Karimi, anggota tim penilai dari JPIP melihat adanya kualitas inovasi yang makin meningkat dari para peserta SKK tahun ini. “Kecamatan makin menyadari dan memahami bagaimana melahirkan inovasi yang berangkat dari kebutuhan dan masukan masyarakat. Kelembagaan inovasi juga semakin tertata, baik dari sisi legalitas/regulasi, struktur, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan,” terangnya.

Inovasi, baik yang berupa pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun jenis inovasi lainnya yang makin berdampak, menurut peneliti senior inovasi JPIP tersebut juga menunjukkan capaian reformasi birokrasi. “Tantangannya adalah meningkatkan skala dampak, memperkuat kolaborasi, serta mendorong transferabilitas inovasinya. Dan inilah yang akan juga kami bersama tim penilai akan berikan masukan kepada kecamatan saat tinjau lapangan,” lanjut Faizin.

Tahap tinjau lapangan sendiri akan dilakukan akhir November ini. Dari tujuh kecamatan akan diambil lima kecamatan terbaik dan akan diberikan dana pembinaan agar kecamatan bisa memperkuat inovasi yang telah diinisiasi.*