Diketahui sebanyak 24 ribu lebih aplikasi pemerintahan dianggap menimbulkan pemborosan dan membingungkan dari sisi validitas data. Belum adanya satu sistem terpadu membuat pemerintah daerah maupun lembaga pemerintahan membuat sistem informasi sendiri. “Satu sisi ini adalah bentuk inovasi tapi di sisi lain juga menimbulkan problem integrasi data,” ujar Ahmad Faizin Karimi, peneliti Inovasi di The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi saat menjadi pembicara dalam event WordPress Wordcamp 2022.

Acara ini digelar selama dua hari, Rabu-Kamis (9-10/11) di Aston Inn Gresik dan diikuti ratusan peserta webdeveloper, programmer, internet marketer, dan desainer web dari berbagai kota di Indonesia. Sedangkan sebagai pembicara adalah para ahli teknologi dari berbagai negara.

Ahmad Faizin menjelaskan topik “Peluang Pemanfaatan CMS dalam Memperkuat Transformasi Digital Inovasi Pelayanan Publik”. Ia yang hadir selaku Tenaga Ahli Analisis Data dan Informasi Diskominfo Gresik menjelaskan bagaimana kompleksitas struktur dan pengukuran kinerja pemerintahan menyebabkan problem soal sinkronisasi data.

Menurutnya, sistem yang dibangun bisa di-benchmark dari Content Management System (CMS) di mana meski menggunakan suatu sistem utama, tapi dimungkinkan adanya inovasi fitur yang bisa digunakan oleh user lain.

“Secara horizontal, terdapat banyak lembaga dengan berbagai program kerja dan instrumen pengukuran kinerja. Lalu secara vertikal semua lembaga pemerintah itu juga terhubung dengan struktur di atas-bawahnya. Idealnya ada satu sistem besar yang menjembatani lalu lintas semua data ini,” terangnya.

Ia juga mengajak para pegiat teknologi informasi untuk berkontribusi dalam transformasi digital di sektor pemerintahan. Caranya adalah dengan masuk sebagai supplier sistem informasi, karena tanpa bantuan dari para pelaku teknologi ini dengan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang terbatas, transformasi itu akan kurang terakselerasi.[]