Kampung Keluarga CIKAR (Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif, dan Responsif)

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

UPP: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Wilayah: Bangka Belitung

Penghargaan: TOP 99/2021

Tahun: 2021

Kategori SDG’s: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tag: kampung keluarga, pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial

Ketahanan Keluarga sebagai pilar utama dan pratama dalam membangun Sumber Daya Manusia yang unggul adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Banyak permasalahan sosial terjadi disebabkan oleh ketahanan keluarga yang rapuh dan fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan optimal. Upaya mengatasi permasalahan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ternyata harus mengalami berbagai tantangan khususnya dalam hal sinergi program pembangunan. Sinergisme menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan karena tidak ada satupun program yang dapat berdiri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Kampung Keluarga CIKAR (Cerdas, Inovatif, Kreatif, Aktif dan Responsif) hadir sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan sinergisme program pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kampung Keluarga CIKAR merupakan modifikasi Program Kampung KB yang mengangkat filosofi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung yaitu kekeluargaan dan kebersamaan yang dikenal dengan istilah Nganggung. Kearifan lokal Nganggung menjadi ciri khas dan modal kuat dalam mewujudkan sinergisme program di Kampung Keluarga CIKAR. Semua elemen baik pemerintah, swasta dan masyarakat ikut serta dalam penggarapan kampung keluarga CIKAR.

Kampung Keluarga CIKAR berkontribusi dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung melalui kolaborasi dan sinergi program yang terintegrasi di dalamnya seperti program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Industri Rumahan (IR), peningkatan cakupan administrasi kependudukan serta program lintas sektor lainnya seperti sektor Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari persentase keluarga prasejahtera yang sudah menurun dari 8,01% (2018) menjadi 6,3% (2020).

Dalam pelaksaannya, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam proses pembentukan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung Keluarga CIKAR. Pemerintah daerah sesuai dengan levelnya juga berperan dalam menciptakan dukungan dan memastikan keberlangsungan sumber daya yang ada. Selanjutnya pengelolaan kampung Keluarga CIKAR diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam pengelola kampung keluarga CIKAR. Pengelola dan masyarakat bersama sama menganalisis masalah, merencanakan, mengusulkan pembiayaan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi kegiatan secara mandiri serta melaporkannya kepada kepala desa/lurah dan ditembuskan kepada Kabupaten/ Kota.

Realitanya, mewujudkan sinergisme program pembangunan tidak semudah mengucapkannya. Komitmen Kepala Daerah serta Kepala Desa/ Lurah yang kooperatif menjadi kunci percepatan program Kampung Keluarga CIKAR. Dalam rangka keberlanjutan program, Kampung Keluarga CIKAR telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga CIKAR. Saat ini Kampung Keluarga CIKAR telah diterapkan di 118 desa/kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mini Cattle Yard Solusi Pelayanan Terpadu (MC YARD SIPANDU) Sapi Potong di Provinsi Papua Barat

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Pemerintah Provinsi Papua Barat

UPP: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Wilayah: Papua Barat

Penghargaan: TOP 45/2021

Tahun: 2021

Kategori SDG’s: Tanpa Kemiskinan

Tag: peternakan, peternak, sapi, sapi potong

Pada tahun 2017, Provinsi Papua Barat hanya berhasil memenuhi target program UPSUS SIWAB Ditjen PKH Kementerian Pertanian sebanyak 1.116 perkawinan sapi induk, 2.258 kebuntingan dan 316 kelahiran. Inovasi Mini Cattle Yard Solusi Pelayanan Terpadu (MC Yard SIPANDU) Sapi Potong di Kabupaten Manokwari bertujuan menciptakan sarana produksi yang nyaman, efisien dan efektif untuk pelayanan ternak sapi ekstensif. Sapi dapat terlayani dalam jumlah besar, peternak bekerja dengan waktu singkat, jumlah tenaga kerja terbatas, dan target tahunan UPSUS SIWAB dapat dicapai.

Kabupaten Manokwari merupakan daerah sasaran program UPSUS SIWAB dan penyumbang terbesar kedua sapi potong di Papua Barat (23.598 ekor atau 34,20%) dari total populasi 68.999 ekor. Inovasi yang dilakukan berupa perbaikan sarana kadang jepit mini cattle yard berukuran 60m x 6m x 2m, berbahan baku pipa besi, bersifat portable dapat menampung 50 ekor induk sapi, tidak melukai ternak sapi. Program inovasi ditujukan untuk ternak sapi potong dengan target inseminasi buatan, kebuntingan, kelahiran tahunan, peternak memiliki ketrampilan teknologi peternakan dan mampu memanfaatkan sarana peternakan untuk meningkatkan kualitas layanan ternak. Target kebuntingan Kabupaten Manokwari menyumbangkan 900 ekor (2019) sapi induk akseptor, inseminasi buatan melebihi target nasional yaitu sebesar 1.525 ekor. Dari tahun 2017 hingga 2019 peternak inseminator (Sartono) telah menyumbangkan data akseptor sebanyak 391 akseptor sapi induk (48,63% data akseptor) untuk Kabupaten Manokwari. Peternak inseminator orang asli Papua (Meky Pihahey) telah mampu mengIB sapi dan menghasilkan sapi Bali Simental sebanyak 2 ekor.

Inovasi ini berkontribusi menaikkan jumlah lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang baik dan layak. Peternak memperoleh tambahan pendapatan dari pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan dan pelaporan kelahiran rata rata perbulan Rp 300 ribu s.d. 2 juta. Transformasi inovasi dapat dilihat dari jumlah peternak sapi sawit yang meminta mobilisasi mini cattle yard semakin banyak. Dari Distrik Prafi, berpindah ke Warmare dan Masni, terjadi peningkatan data kebuntingan pada laporan informasi sistim kesehatan hewan nasional (ISIKHNAS) dan Provinsi Papua Barat menduduki urutan pertama capaian kebuntingan tingkat nasional yaitu 880 (97%) (target 910 ekor sapi induk bunting tahun 2021). Pandemi Covid-19 tidak berdampak secara langsung, karena pelaksanaan di alam terbuka, jumlah tenaga kerja sedikit dan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Strategi keberlanjutan dapat dicapai melalui refresher Program Dinas Peternakan, meningkatkan jumlah OAP (orang asli Papua) menjadi peternak inseminator dan petugas pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) dan hasil inseminasi: Sapi Bali, sapi jenis Simental, dan Limousin yang menjadi aset bagi peternak, di mana sapi hasil persilangan berumur 1,5-2 tahun (500 kg -750 kg) memiliki harga jual Rp 30 juta sampai Rp 50 juta.