“SINTA” Sistem Inter-Operabilitas Database Jembatan Timbang dengan UPKB

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

UPP: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wilayah: Jawa Timur

Penghargaan: Top 99/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tag: Perhubungan, Pelayanan Jembatan Timbang

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah alat pengawasan dan pengendalian operasional kendaraan angkutan barang yang dipasang atau ditempatkan secara tetap. Jembatan Timbang merupakan etalase pelayanan publik dalam bentuk pengawasan yang menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jawa Timur melakukan pengendalian kelebihan muatan, pengawasan tata cara muat, pengawasan dimensi, dan pengawasan kelas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang. Masalah yang dihadapi di jembatan timbang meliputi ketidaksesuaian data dimensi kendaraan dengan buku kir. Banyak kasus buku kir palsu dan kasus kendaraan bermuatan lebih lolos pemeriksaan.
Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jatim membuat layanan berbasis teknologi informasi melalui inovasi Sistem Inter Operabilitas Database Jembatan Timbang dan UPKB (SINTA). Inovasi ini memudahkan validasi, update data ken daraan, dan pelacakan informasi di 7 UPKB yang ada di Jatim. Data kendaraan dapat digunakan oleh instansi lain seperti Polri dan Jembatan Timbang di kabupaten kota dan propinsi lainnya. Dengan inisiatif ini, penyelesaian permasalahan yang sebelumnya bersifat parsial menjadi komprehensif. Penerapan inovasi meliputi beberapa tahapan. Tahap persiapan yaitu identi fikasi penggunaan teknologi informasi, kebutuhan perangkat, dan software aplikasi di setiap jembatan timbang dan UPKB untuk sinkronsasi format sumber data. Tahap Desain Model yaitu bagaimana sistem dijalankan, sistem eksisting UPKB (aplikasi clientser ver, stand alone, dan manual), kemudian dirancang tiga desain model implementasi interoperabilitas (sistem full, sistem parsial, dan sistem substitusi). Selanjutnya adalah implementasi SINTA.
Sebelum inovasi, pengawasan kendaraan kurang optimal. Setelah inovasi, kualitas pelayanan meningkat. Melalui inovasi ini tersedianya sistem aplikasi database kendaraan angkutan barang sehingga dapat meminimalkan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas baik di jembatan timbang maupun di UPKB. Tersedianya data kendaraan yang valid dan up to date yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Proses pelacakan atau informasi kendaraan kena tilang/pelanggaran dapat dengan mudah diketahui dan dapat menjadi referensi dalam penggantian buku uji yang baru, terbentuknya kerjasama positif antara lembaga pemerintah, serta terbentuknya jaringan data koneksitas yang terintegrasi antara Jembatan Timbang dan UPKB. Pengambilan keputusan oleh pemerintah menjadi lebih baik, relevan, akurat dan tepat waktu karena informasi cepat diperoleh. Koordinasi program antar institusi lebih mudah dengan berbagi informasi.
Pengendalian terhadap kelebihan muatan, pengawasan tata cara muat, pengawasan dimensi dan kelas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang dapat dilakukan secara efektif dengan penggunaan teknologi informasi dan konektivitas dengan berbagai instansi pendukung lainnya.

Layanan Samsat On The Spot (SOS) KB. Samsat Karang Ploso

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

UPP: KB. Samsat Karang Ploso Dinas Pendapatan Daerah

Wilayah: Jawa Timur

Penghargaan: Top 99/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tag: Samsat, Pelayanan Samsat, Pajak Kendaraan Bermotor

Kantor Bersama SAMSAT (KBS) Karangploso terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lingkup wilayah pelayanan meliputi sebagian wilayah Kabupaten Malang seluas 105.383 Km2 terdiri dari 8 kecamatan. Tim evaluasi menemukan jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang besar disebabkan oleh terbatasnya waktu dan lokasi pelayanan.
Samsat On the Spot (SOS) KBS Karang Ploso merupakan layanan dengan tag line “Solusi Orang Sibuk.” Sasaran utama adalah perusahaan besar, lembaga/instansi pemerintah, dan perguruan tinggi. Petugas mendatangi lokasi wajib pajak pada waktu dan lokasi yang disepakati. Layanan ini efisien dan efektif karena pada waktu tertentu dapat melayani lebih dari 500 wajib pajak. Strategi inovasi meliputi kajian, sosialisasi inovasi layanan SOS, penyusunan rencana aksi layanan untuk perusahaan dan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki lebih dari 500 wajib pajak, dan mendatangi lokasi yang telah dijadwalkan.
Sebelum inovasi, layanan masih menunggu dan statis. Sesudah inovasi, layanan jemput bola ke tempat wajib pajak dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Jumlah pembayaran pajak, perusahaan, dan lembaga bertambah. Mekanisme pem bayaran menjadi lebih murah, mudah, cepat dan transparan. Indeks kepuasan masyarakat dan ke percayaan publik meningkat. Sinergi dengan perusahaan swasta dan perguruan tinggi terbangun dengan baik.
Pemahaman terhadap permasalahan di masyarakat yaitu kesulitan untuk mem bayar pajak merupakan titik awal penyelesaian. Kemauan pemerintah untuk melayani dengan pendekatan jemput bola, kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, dukungan sarana yang memadai, menjadi kunci sukses inovasi ini.