BRAVO PALA INDONESIA BERMUTU, Solusi menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

UPP: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

Wilayah: Jawa Timur

Penghargaan: Top 35/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tag: Pertanian, Budidaya Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Hasil Pertanian

Indonesia merupakan produsen pala terbesar dunia dengan proporsi 75% dari pangsa pasar dunia dan80% dari total pasar Uni Eropa. Pala Indonesia banyak diekspor ke Eropa sebagai bahan baku in dustri pangan dan kosmetik. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (UPT PSHP) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab terhadap kualitas keamanan bahan pangan dan komoditas ekspor. Pala asal Indonesia mengandung residu Aflatoksin yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan akut, gangguan perkembangan anak dan janin, penurunan kekebalan tubuh, dan kanker hati. Dengan bahaya tersebut, Uni Eropa memperketat standar Aflatoksin sebagai bentuk perlindungan konsumen.
UPT PSHP menginisiasi penerapan metode pengambilan contoh lebih ketat untuk mencegah lolosnya produk pala tercemar Aflatoksin ke Eropa melalui pemberlakuan metode pengambilan contoh Pala sesuai dengan EU Regulation (EC) No. 401/2006.Metode ini mengadopsi pengambilan contoh yang sama dengan metode yang diterapkan di negara tujuan ekspor sehingga dapat meminimalisir bias ataupun perbedaan hasil pengujian Aflatoksin. UPT PSHP mengubah kebijakan dari menerapkan metode sesuai standar nasional, menjadi penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan melalui pemeriksaan laboratorium dengan pihak swasta. Dilaksanakan sosialisasi standar pala negara tujuan ekspor kepada para eksportir. Dilakukan koordinasi dengan seluruh rantai nilai pala untuk mewujudkan pala Indonesia bebas aflatoksin baik on farm dan off farm. Dilaksanakan sosialisasi pengambilan contoh pala baru. Mulai tahun 2015, diterapkan metode pengambilan contoh sesuai EU Regulation.
Sebelum inovasi, Indonesia menghadapi banyak masalah dalam melakukan ekspor pala ke Masyarakat Uni Eropa, Setelah inovasi, permasalahan berkurang dan ekspor pala Indonesia ke Eropa berjalan lancar, dari 37 notifikasi tahun 2009 s.d. 2014 menjadi nol tahun 20Melalui inovasi ini terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor pala, pengembangan alat baru gancu khusus pala untuk menunjang efisiensi pelaksanakan pengambilan contoh sesuai dengan metode EU Regulation, dan ditemukannya alat baru di laboratorium yaitu blender ekstra besar berkapa sitas 20 Kg untuk menunjang pengujian aflatoksin, dan peningkatan ekspor pala Indonesia.
Penggunaan metode pengambilan contoh pala sesuai dengan EU Regulation memberikan dampak positif mulai dari tingkat petani hingga eksportir, pemerintah, dan konsumen pala baik di dalam maupun luar negeri. Pemberlakuan metode pengambilan contoh yang baru telah memberikan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik berupa penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan. Mengikuti standar penilaian kualitas negara tujuan ekspor merupakan kunci sukses inovasi ini. Faktor kunci lainnya adalah kepastian kewenangan UPT PSHP, regulasi yang lebih ketat, penambahan fasilitas pengujian laboratorium, penyediaan laboratorium pembanding, penelusuran pala on farm dan off farm, dan pengemasan berstandar internasional.

Ini Lo Pak De Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

UPP: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Wilayah: Jawa Timur

Penghargaan: Top 35/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tag: Pengelolaan Keuangan Daerah

Perekonomian Jawa Timur yang berwawasan global menuntut pengelolaan keuangan daerah secara baik sehingga menumbuhkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Beberapa masalah terkait pengelo laan keuangan daerah adalah penyusunan APBD kurang efektif, keuangan bocor, pengelolaan aset buruk, pengadaan barang dan jasa masih penuh KKN, daya serap anggaran rendah, SDM belum berkualitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem online belum optimal. Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Jatim tahun 2014 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian yang sebelum nya Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut.
Terobosan INILOPAKDE untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim meliputi empat pilar yaitu penguatan kebijakan, capacity building, pengembangan database, dan teknologi informasi. Peraturan terkait diterbitkan. Pemahaman petugas terhadap peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ditingkatkan. Sistem, jaringan dan perangkatnya dibangun. Kerja sama pendampingan dan peningkatan kapasitas dengan lembaga donor asing dilakukan
Sebelum inovasi, pengelolaan keuangan daerah kurang lancar dan kualitas tenaga SDM pelayanan masih rendah. Setelah inovasi, pengelolaan keuangan daerah didukung petugas profesional dan terlatih. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai tersedia. Layanan online dan database dibangun. Pengelolaan keuangan daerah semakin teratur. Pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 27 kali diikuti oleh 1.099 orang. Buku-buku riset menjadi referensi bahan pelaporan dan penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Proses pembelajaran dalam bentuk kuliah umum dengan pakar dari perguruan tinggi dan praktisi, modul berkualitas, pelayanan teknologi informasi, dan pelayanan database terlaksana dengan baik. Jumlah SDM profesional meningkat. Persepsi dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi terbangun baik. Pelatihan dan peningkatan kapasitas, semangat belajar, pelaporan berkualitas, dan komitmen aparatur pemerintahan merupakan faktor utama keberhasilan inovasi ini.