Forum Konsultasi Publik Sebagai Inovasi Baru Pengumpulan Data Dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

Jenis Instansi: Lembaga

Instansi: Badan Pusat Statistik

UPP: Direktorat Ketahanan Sosial, Deputi Bidang Statistik Sosial

Wilayah: DKI Jakarta

Penghargaan: Top 99/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tag: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Daerah, Pembangunan Wilayah, FKP

Basis Data Terpadu (BDT) adalah basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (Beras Miskin, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Bantuan Siswa Miskin), sehingga dituntut akurasi tinggi. Pemutakhiran BDT merupakan tanggung jawab berbagai lembaga termasuk pemerintah daerah (Pemda) namun BPS melakukan sendiri. Akibatnya, BDT tidak akurat sehingga banyak Pemda menolaknya.
BPS menerapkan inovasi Forum Konsultasi Publik (FKP) yaitu pelibatan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan verifikasi keberadaan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga mengurangi peluang terjadinya salah sasaran. Rapat koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan. Kepala Desa/Lurah memimpin kegiatan FKP. Fasilitator BPS memandu konsultasi publik untuk menghasilkan prelist awal. Setiap kepala dusun/RW memeriksa prelist awal. Hasil FKP setiap desa direkap dalam satu laporan kecamatan. Hasil FKP setiap kabupaten/ kota (berupa prelist akhir) akan divalidasi.
Sebelum inovasi, pendataan terlihat hanya dilakukan oleh BPS. Setelah inovasi, pengumpulan data melibatkan Pemda dan masyarakat. Prelist akhir divalidasi ulang oleh petugas yang berbeda. Hasil ground check RTS menunjukkan bahwa tingkat akurasi meningkat. Tingkat akurasi dan kepercayaan Pemda dan masyarakat terhadap BDT meningkat. Untuk menghasilkan data publik yang akurat, sebuah unit kerja tidak bisa bekerja sendirian. Terdapat berbagai elemen yang harus dilibatkan antara lain pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Mereka sangat penting sebagai fasilitator dan mediator pengumpulan data di masyarakat. Dalam hal terdapat dispute, keberadaan pihakpihak tersebut akan menempatkan lembaga pemerintah dalam posisi netral.

Aplikasi Mobile Statistik Papua Barat

Jenis Instansi: Lembaga

Instansi: Badan Pusat Statistik

UPP: BPS Provinsi Papua Barat

Wilayah: Papua Barat

Penghargaan: Top 99/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tag: Penyediaan Informasi Publik

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, permintaan akan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat semakin meningkat. BPS memenuhi kebutuhan data statistik diupayakan melalui berbagai cara seperti perpustakaan dan website. Akan tetapi, kondisi geografis Papua Barat mempersulit usaha mendapatkan data dan informasi yang up to date. Tingkat pemanfaatan data BPS Papua Barat masih rendah. Pada tahun 2013, jumlah pe ngunjung 60 orang dan akses website sebesar 10.000. Sebagian besar pengunjung BPS adalah pelajar dan mahasiswa. Untuk mengunjungi BPS, mereka menempuh jarak lebih dari 15 km. Masyarakat masih mengeluhkan layanan data statistik berbasis web karena lambatnya jaringan internet.
BPS Papua Barat menerapkan inovasi “Statistik Papua Barat” yaitu layanan informasi statistik berbasis android. Pengguna data cukup mengunduh aplikasi di smartphone android kemu dian mendapatkan data. Aplikasi bisa digunakan di manapun, kapanpun dan dalam keadaan offline. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan secara masif. Pembuatan software dan mengintegrasikan data ke dalam aplikasi.
Sebelum inovasi, masyarakat sulit memperoleh data BPS karena biaya mahal dan waktu yang lama. Sesudah inovasi, data diperoleh hanya dengan menggunakan android smatphone. Pengguna data BPS meningkat. Data mudah diakses, kapan saja dibutuhkan. Pengguna data bisa memperoleh data dan informasi statistik yang diperlukan dengan mudah, dan murah karena ukuran data kecil. Pengguna tidak perlu mengunduh semua konten publikasi.
BPS semakin dikenal masyarakat. Keluhan pelayanan menurun. Apresiasi diberikan oleh berbagai kalangan karena kemudahan mengakses data. Masyarakat semakin melek informasi dan data. Pemahaman terhadap kesulitan masyarakat, komitmen penyedia layanan publik, dan dukungan sarana yang memadai merupakan kuncikunci sukses inovasi ini.