“CANDU ASMARA” (beCAk posyaNDU Angkutan Swadaya MAsyaRAkat)

Jenis Instansi: Kota

Instansi: Pemerintah Kota Banjar

UPP: UPT Kelurahan Mekarsari 

Wilayah: Jawa Barat

Penghargaan: Top 99/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Tanpa Kemiskinan

Tag: Pelayanan Kesehatan, Balita, Posyandu, Pelayanan Posyandu

Kelurahan Mekarsari merupakan salah satu dari 9 Kelurahan yang ada di Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat. Penduduk Mekarsari terbanyak di Kota Banjar, yaitu 17.484 jiwa dengan 5.137 KK. Mekarsari berada di dataran rendah dengan posisi di pusat kota, maka persebaran penduduk sangat padat dan berada di pemukiman gang sempit. Sebagian besar masyarakat menjadi pedagang mikro dan kecil, berkehidupan dengan ekonomi paspasan bahkan cenderung kekurangan.
Masalah utama yang dihadapi ma syarakat, yaitu transportasi. Keberadaan rumah di gang menyulitkan mobil masuk. Ketika ada ibu hamil yang akan melahirkan di waktu tengah malam, ma syarakat merasa kesulitan karena hanya becak yang bisa masuk lokasi perumahan dan membawa sang ibu ke rumah sakit atau bidan. Posyandu yang ada di kelurahan belum banyak diminati oleh masyarakat, karena terkesan kurang menarik. Masyarakat belum menyadari arti penting perkembangan anaknya sehingga enggan melakukan penimbangan, pe ngukuran tinggi badan, dan pemberian imunisasi dasar di posyandu.
Beranjak dari kebutuhan alat tranportasi yang mendesak ketika ada ibu hamil yang akan melahirkan dan perlu diantar ke tempat persalinan, pada tahun 2010, dengan gotong ro yong membeli sebuah becak diberi nama “CANDU ASMARA” (Becak Posyandu Angkutan Swadaya Ma syarakat). Becak disewakan kepada masyarakat de ngan setoran Rp. 2000, /hari. Uang hasil sewa becak dikumpulkan untuk kebutuhan posyandu dan bahkan dapat menambah jumlah becak menjadi 4 becak di tahun 20Becak dapat digunakan oleh masyarakat sebagai posyandu mobile yang bermanfaat untuk melayani pasien posyandu yang tidak dapat datang pada hari buka posyandu dan sebagai “ambulance” posyandu dan alat transportasi kearifan lokal. Becak ini didesain supaya mudah dikenal dan diingat, dilukis yang menarik, dilengkapi lampu sirine, pengeras suara, kotak P3K, alat penimbangan bayi, dan badan becak dicat berwarna putih sehingga tampilan becak semakin menarik seperti mobil ambulance.
Masyarakat menelepon tukang becak dengan nomor telepon yang telah disebar di masyarakat. Di tengah malam sekalipun jika mendapat panggilan, segera becak meluncur ke titik sasaran, siap mengantar ke tempat tujuan. Ketika akan pulang pun masyarakat dapat menghubungi kembali untuk diantar ke rumah. Becak juga digunakan untuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Setelah 5 tahun, fungsi becak tidak sebatas untuk mengantar masyarakat ke tempat layanan medis, tetapi berfungsi sebagai am bulance. Pengemudi becak mengumumkan rencana kegiatan posyandu besok sebagai undangan. Becak sebagai ambulance dan alat angkutan, telah mem bantu masyarakat di gang dalam menyediakan alat angkutan bagi ibuibu dan lansia yang membutuhkan
Sebelum inovasi, masyarakat yang tinggal di gang sulit mem peroleh alat angkutan untuk berangkat ke rumah sakit, posyandu, atau bidan. Setelah inovasi, setiap orang khususnya para ibu hamil dan lansia yang tinggal di gang dan membutuhkan alat angkutan, dapat menggunakan becak. Dampak positif, pemanfaatan posyandu meningkat, tersedianya angkutan becak siaga, dan mengurangi pengangguran.
Tersedianya alat angkutan ibu hamil dan orang sakit yang tinggal di gang untuk dirawat ke rumah sakit dan bidan. Inovasi sederhana data memecahkan masalah sosial dan kesehatan masyarakat. Perubahan tidak haru menunggu campur tangan pemerintah namun bisa dilakukan dengan gotong royong ma syarakat. Penanganan masalah akan berhasil jika sesuai kebutuhan lingkungan, kearifan lokal, biaya murah, dan merakyat.

Pembangunan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jenis Instansi: Kota

Instansi: Pemerintah Kota Banjarbaru

UPP: Dinas Pekerjaan Umum 

Wilayah: Kalimantan Selatan

Penghargaan: Top 99/2016

Tahun: 2016

Kategori SDG’s: Tanpa Kemiskinan

Tag: BABS, Jamban, Sanitasi

Pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang sangat cepat terutama di wilayah perko taan berdampak serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Pada tahun 2014 hanya 87,20% rumah tangga di Kota Banjarbaru memiliki satisasi layak. Sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Banjarbaru telah berupaya menanggulangi permasalahan sanitasi di lingkungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak layak. MBR adalah kategori rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp.1,5 juta per tahun. Kegiatan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), MCK+ ataupun WC di lingkungan MBR dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota namun perkembangannya belum memuaskan.
Masalah utama adalah kesulitan mem peroleh lahan untuk proyek pembangunan sanitasi. Hal ini terkendala oleh anggaran terbatas, karakter sebagian masyarakat MBR yang sulit diajak beker jasama dan sulit menerima perubahan, masyarakat yang belum teredukasi dengan baik mengenai pentingnya sanitasi yang layak, dan penyebaran MBR di Kota Banjarbaru tidak merata.Warga me nolak pembangunan infrastruktur sanitasi karena bisa menimbulkan bau dan gangguan kesehatan.
Di tahun 2014, Dinas Peker jaan Umum Kota Banjarbaru melakukan inisiatif dalam menentukan skala prioritas lokasi MBR yaitu perancangan sistem penentuan skala prioritas berupa pengumpulan data rumah yang sudah/belum bersanitasi layak. Strategi inovasi terdiri atas kegiatan merencanakan lokasi infrastruktur sanitasi, memutuskan skala prioritas titik lokasi pembangunan, memulai pendekatan kepada masyarakat, pendekatan informal dengan mengadakan pertemuan lanjutan dengan warga untuk membahas rencana, dan follow up pasca pertemuan informal tersebut. Setelah tahapan rencana aksi dilaksanakan, pekerjaan fisik dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan sebagaimana pekerjaan proyek infrastruktur biasa dengan menggunakan penyedia jasa. Apabila kelompok masyarakat berhasil menggerakkan warga untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur sanitasi secara swakelola, maka merekalah yang bertindak sebagai penyedia jasa.
Pemerintah Kota dihadapkan pada sulitnya perolehan data teknis dilapangan mengenai rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang layak. Dari data yang diambil pada tahun 2014, terdapat sekurangnya 8.447 rumah dari 58.525 rumah di Banjarbaru yang tidak bersanitasi layak. Disebut tidak bersanitasi layak karenawarga tersebut tidak memiliki WC sendiri, masih menggunakan WC cubluk, melakukan BAB dikebun ataupun sungai/jamban. Ada 8.447: tidak memiliki WC sendiri (1.469), WC cubluk (406), BAB di kebun (389), dan BAB di sungai/jamban (6.183).
Hibah tanah diperoleh luas lahan yang sudah dibangun sejak tahun 2009 s/d 2015 adalah 3.950 mDengan harga permeter persegi Rp.200.000, maka terjadi partisipasi sebesar Rp.790.000.000, (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). Jumlah warga yang menghibahkan tanah adalah 79 jiwa. Hasil dari pengumpulan data dapat dipetakan rumah-rumah yang masih belum memiliki tempat BAB dan tidak menggunakan tangki septik.
Kondisi infrastruktur sanitasi yang ada dalam kondisi baik dan terbangunnya infrastruktur sanitasi baru. Keberadaan data dasar untuk menjadi tolak ukur penghitungan pencapaian dan pembuatan standar pelayanan publik sangat pen ting. Keterlibatan aktif struktur pemerintahan pada tingkatan paling bawah (aparat Kelurahan dan Ketua RT/RW) sangat membantu dalam upaya sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat program sanitasi. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hibah lahan warga untuk pembangunan proyek sanitasi sebagai hasil dari pendekatan secara persuasif dapat dijadikan contoh nyata kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Hal paling pokok dan mendasar dari kegiatan berbasis masyarakat adalah keterlibatan warga secara langsung sehingga mereka dapat merasakan manfaat sebesarbesarnya.