INOVASI GARDU PENANGKIS (GERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN)

Jenis Instansi: Kabupaten

Instansi: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

UPP: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Wilayah: Bengkulu

Penghargaan: Top 99/2022

Tahun: 2022

Kategori SDG’s: Tanpa Kemiskinan

Tag: Efektifitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB

Inovasi GARDU PENANGKIS (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) merupakan inovasi yang digagas oleh tim Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2016, kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 13,67% dan terus mengalami  penurunan dalam periode 5 tahun (2016-2019) menjadi 11,65 %.  Namun akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan meningkat 0,02% menjadi 11,67%.  Dampak yang dirasakan dengan adanya inovasi gardu penangkis adalah menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 11,61%, dan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Capaian  pembangunan sebagai berikut: Ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara tumbuh stabil dalam tahun 2016-2019. Tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi tumbuh sebesar 0,23%. Tahun 2021 ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara tumbuh menjadi 4,01% dan menjadi yang terbaik di Provinsi Bengkulu, serta melampaui target yang sebesar 0,00-1,00%.  Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara melebihi Provinsi Bengkulu sebesar 3,24% dan nasional sebesar 3,69%.  PDRB Perkapita terus meningkat dari sebesar Rp. 21,71 juta tahun 2016 menjadi Rp. 26,76 juta tahun 2020. Bahkan di saat pandemi tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 32,92 juta. Sehingga pada tahun 2022 ini, Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh penghargaan sebagai yang terbaik pada Lomba Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 pada tingkat Provinsi Bengkulu.

Monitoring Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

Jenis Instansi: Kabupaten

Instansi: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

UPP: BADAN PENDAPATAN DAERAH

Wilayah: Kalimantan Tengah

Penghargaan: Top 99/2022

Tahun: 2022

Kategori SDG’s: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tag: Pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan

Dalam upaya meningkatkan transparansi dalam hal perpajakan khususnya dalam hal peningkatan transparansi pelayanan PBB P2 kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah melaunching aplikasi Monitoring Pembayaran PBB P2 sebagai solusi praktis pelayanan Pembayaran PBB P2Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terutama transparansinya kepada Masyarakat,di mana pembayaran yang telah melalui sistem yang terintegrasi dengan perbankan, maka proses pembayaran PBB P2 menjadi lebih cepat dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan benar-benar tersampaikan  dan dapat diakses kebenarannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB-P2. Kemudahan melakukan monitoring dan pengawasan terkait realisasi pembayaran PBB-P2 juga dapat dilakukan terutama pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Aplikasi ini dibangun dengan mengintegrasikan pembayaran dari Bank Persepsi ke Database PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.Dengan sistem pelayanan monitoring dan pembayaran yang modern, transparan dan akuntabel dapat  meminimalisir kebocoran pembayaran dan memberikan rasa aman kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan ini merupakan upaya percepatan reformasi birokrasi demi terwujudnya tata Kelola Good Government.