PERAHU SEHAT PULAU BAHAGIA (PSPB)

Jenis Instansi: Kabupaten

Instansi: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

UPP: Dinas Kesehatan Kab. Pangkep

Wilayah: Sulawesi Selatan

Penghargaan: Top 99/2022

Tahun: 2022

Kategori SDG’s: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tag: Pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan

ImplementasiPuskesmas Sabutung yang terletak di pulau Sabutung, wilayah kerjanya mencakup  7 Desa tersebar di 17 pulau.  16 Pulau masyarakatnya mengalami  kendala ketika ingin berobat disebabkan tidak adanya transportasi perahu rutin mengangkut masyarakat untuk ke berobat ke Puskesmas kecuali menyewa perahu yang biayanya antara Rp.100.000 – Rp.500.000 tergantung jarak dan kondisi cuaca.  Kondisi  geografis ini menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan Puskesmas Sabutung   kurang maksimal dengan hanya menunggu pasien datang berobat mendorong lahirnya inisiatif penjangkauan layanan dengan melahirkan inovasi PERAHU SEHAT PULAU BAHAGIA (PSPB)  yang mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus mendatangi Puskesmas,masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya  transportasi untuk berobat ke Puskesmas,kecuali dalam kondisi darurat.DampakSejak diluncurkannya PSPB berdampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan.Sebelum PSPB Tahun 2017  pasien yang dilayani hanya 1.870 orang. Setelah PSPB dilaksanakan 2018 terjadi peningkatan pelayanan pasien menjadi 3.904 orang.  Keterlibatan Pemerintah Desa dalam pembiayaan PSPB berdampak pada   frekuensi kunjungan Tim PSPB meningkat 3 sampai 4 kali dalam setahun. Kesesuaian KategoriAdanya pelayanan PSPB mendorong kinerja Puskesmas Sabutung lebih efektif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Masyarakat yang tinggal di Pulau Pulau tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan cara dikunjungi rutin oleh Tim PSPB.  

https://youtube.com/channel/UClTdc7O_goWTXLkEDWh5I2A

LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN ELEKTRONIK

Jenis Instansi: Kementerian

Instansi: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

UPP: Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Wilayah: DKI Jakarta

Penghargaan: Top 99/2022

Tahun: 2022

Kategori SDG’s: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tag: Efektifitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB

Tahun 2019 adalah tahun penting bagi Layanan Informasi Pertanahan di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai memberlakukan layanan informasi pertanahan secara elektronik. Sampai hari ini, implementasinya sudah lebih dari 3 tahun. Harapannya dapat memperbaiki layanan publik bidang pertanahan kepada masyarakat. Layanan ini meliputi Hak Tanggungan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Pengecekan Sertipikat Tanah, serta Layanan Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti, keempat layanan ini dilakukan secara elektronik.Kemudahan bagi masyarakat dan peningkatan indeks kemudahan berusaha dan investasi Indonesia adalah harapan kami. Data statistik layanan informasi pertanahan elektronik Kementerian ATR/BPN menunjukan bahwa jumlah Hak Tanggungan Elektronik dari tahun 2019 hingga 2021, tercatat telah terbit Hak Tanggungan Elektronik 2.477.105 sertipikat dengan nilai lebih dari 2.620 triliun rupiah. Nilai yang besar untuk menggerakan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.Penerapan layanan informasi pertanahan elektronik ini memberikan peningkatan Ease of Doing Business suatu negara. Salah satu indikator dalam EoDB diantaranya adalah registering property. Peningkatan indeks registering property ini memerlukan peran berbagai pihak seperti PPAT, perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan. Layanan ini wujud dari kerjasama antar stakeholder secara lebih baik sehingga lebih cepat, mudah dan pasti. Kepastian dan kecepatan layanan yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.