Direktori Inovasi
Ketik kata kunci untuk mencari inovasi yang sesuai
Singa Lahir Membantu Pasien HD Dalam Pembatasan Cairan
Jenis Instansi: PROVINSI
Instansi: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
UPP: RSUD Dr. Moewardi
Wilayah: Jawa Tengah
Penghargaan: TOP 99/2020
Tahun: 2020
Kategori SDG’s: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Tag: aplikasi, monitoring, kesehatan
Pasien Hemodialisa mengalami penurunan fungsi ginjal sehingga tidak dapat memproduksi urine secara optimal. Sampah metabolisme dan cairan tertahan dalam tubuh menyebabkan peningkatan BB di antara hemodialisa atau IDWG (Intradyalitic Weight Gain), bengkak seluruh tubuh, dan sesak nafas.
Berdasarkan data pada 18 sampel pasien HD Maret 2019 menunjukkan, rata-rata IDWG pasien adalah 2,39,bengkak 94,4 %, dan sesak nafas 38,89 %.Salah satu penanganannya adalah pembatasan cairan. Program tersebut terkendala permasalahan antara lain, pasien tidak tahu berapa jumlah batasan cairan yang diperbolehkan, tidak menghitung jumlah cairan yang dikonsumsi, sudah menghitung namun belum ditulis, sudah menghitung dan menulis, namun catatan hilang, tidak ada yang memberikan peringatan saat konsumsi cairan sudah melebihi batasan. Singa lahir merupakan inovasi untuk mengatasi permasalahan di atas.
Inovasi ini baru dan unik karena saat ini belum ada aplikasi serupa di Indonesia. Inovasi ini membantu menghitung jumlah batasan cairan, mencatat jumlah dan jenis cairan dan adanya peringatan jika konsumsi melebihi batasan. Terkait program pembatasan cairan sudah ada di luar negeri dengan nama aplikasi fluid quantity managemen. Namun aplikasi tersebut sulit diterapkan, dikarenakan :menggunakan bahasa inggris, jumlah restriksi cairan belum ditampilkan secara jelas, input konsumsi cairan harian dalam bentuk isian dan satuan jumlah cairan menggunakan oz.
Inovasi ini sederhana, mudah dan murah. Sumber daya yang dibutuhkan pada inovasi ini adalah: perawat, programmer komputer, draft aplikasi, komputer, server dan jaringan intenet.
Evaluasi internal dilakukan pada kelompok sampel, dengan hasil sebagai berikut :IDWG pasien HD sebelum inovasi 2,39 Kg dan setelah inovasi 1,25 kg (standar 0,5-1 Kg), data bengkak pada pasien sebelum inovasi 94,44 % dan setelah inovasi 50 % (Standar 0 %), sesak nafas pada pasien sebelum 38,89 % dan setelah inovasi 5,56 % (Standar 0 %)
Inovasi ini terjamin keberlanjutannya dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Inovasi ini sesuai dengan gaya hidup masa kini dimana teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan, mudah disosialisasikan dan diakses oleh pengguna.Inovasi ini murah karena setelah aplikasi diupload di playstore, tidak membutuhkan lagi anggaran khusus dari RS, pasien mendownload dari HP pasien masing-masing secara gratis.Inovasi ini mengurangi penggunaan kertas sehingga zero garbage.
Potensi replikasi inovasi ini sangat tinggi. Program pembatasan cairan dibutuhkan oleh semua pasien HD di seluruh Indonesia, dan mereka dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan cara mendownload di playstore secara gratis dengan nama aplikasi “Singa Lahir”. Pada aplikasi tersebut sudah terdapat penjelasan tentang aplikasi, input cairan dan edukasi pengendalian cairan.
KLINIK BUM DESA
Jenis Instansi: PROVINSI
Instansi: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
UPP: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Wilayah: Jawa Timur
Penghargaan: TOP 45/2020
Tahun: 2020
Kategori SDG’s: Tanpa Kemiskinan
Tag: pemberdayaan masyarakat, ekonomi
I novasi Klinik BUM Desa merupakan implementasi Program Jatim Berdaya dalam Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019-202Inovasi ini merupakan pendekatan paripurna dalam pembinaan BUM Desa di Jawa Timur.
Klinik BUM Desa dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin di Jawa Timur per September 2019 sebesar 4,06 juta jiwa (10,20%), kemiskinan perdesaan 2,62 juta jiwa (14,16%) dan ini dua kali lipat kemiskinan perkotaan sebesar 1,44 juta jiwa (6,77%).
Inovasi ini juga menjawab permasalahan BUM Desa di Jawa Timur, yaitu: (1) Data Base BUM Desa belum optimal, (2) rendahnya permodalan BUM Desa, (3) lemahnya kapasitas SDM pengelola BUM Desa, (4) pembinaan BUM Desa belum berkelanjutan sesuai klasifikasi BUM Desa, (5) kurangnya sinergitas antar stakeholders dalam pemberdayaan BUM Desa.
Inovasi Klinik BUM Desa di inisiasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, dan PT HM Sampoerna untuk memberikan fasilitasi pemberdayaan BUM Desa di Jawa Timur. Klinik BUM Desa di Launching Gubernur Jawa Timur pada 4 mei 2019 pada acara Jambore BUM Desa di Boonpring Kabupaten Malang.
Klinik BUM Desa memiliki 3 langkah strategis, yaitu: (1) Pemetaan BUM Desa dilakukan secara daring/ online melalui website https://datadesacenter.dpmd. jatimprov.go.id (Link: https://bit.ly/3brCkx2); (2) Sistem Pembelajaran/Tutorial Daring/Online dan Luring/Offline bagi pengelola BUM Desa berdasarkan klasifikasi dan kebutuhan BUM Desa; (3) Fasilitasi Pembinaan dan kerja sama Pentahelix dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD/Swasta, Pendamping Desa, dan Media.
Selama periode Mei 2019 – Juni 2020, terjadi peningkatan jumlah BUM Desa dengan klasifikasi Maju sebanyak 175 BUM Desa (dari 58 BUM Desa menjadi 233 BUM Desa) dan peningkatan jumlah BUM Desa klasifikasi Berkembang sebanyak 1.725 BUM Desa (dari 355 BUM Desa menjadi 2.080 BUM Desa).
Terwujudnya sinergitas Pentahelix dalam pembinaan BUM Desa diantaranya berupa kerjasama dengan pihak ketiga yang berdampak pada peningkatan asset dan pendapatan BUM Desa serta PADesa. Inovasi mampu memfasilitasi BUM Desa untuk menjalin kerjasama dengan PT HM sampoerna (20 BUM Desa), PT Pos Indonesia (371 BUM Desa), BNI 46 (1.341 BUM Desa), PT Mitra BUM Desa Nusantara (2 BUMDESMA), Bank UMKM Jatim (1 BUM Desa), PT. Pertamina (pendirian Pertashop di 14 BUM Desa) , Tokopedia (3 BUM Desa)
Saat ini Jawa Timur telah memiliki data base BUM Desa yang terintegrasi dengan data base BUM Desa Nasional, hal ini sangat penting dalam mempercepat pengambilan kebijakan terkait pengembangan BUM Desa di Jawa Timur.
