SI BINA CANTIK BINGITS (SIstem Bridging SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG’s Menuju AkuNtabilitas, Transparansi, dan EfisiensI Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna Jamin BIsa LaNGsung DilayanI CepaT dan Klaim BPJS Akurat)

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Provinsi Jawa Tengah

UPP: RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Wilayah: Jawa Tengah

Penghargaan: 5 OAPSI/2021

Tahun: 2021

Kategori SDG’s: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tag: rumah sakit, pelayanan kesehatan, kesehatan, digital, web, sistem

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) merupakan RS milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah rujukan regional/tersier Kelas B Pendidikan (78 RS dan 289 Puskesmas).

Masalah utama tata kelola RS terkait pasien dan klaim BPJS di Indonesia yaitu rumitnya prosedur, inefisiensi, klaim belum tepat waktu, dan belum akuratnya data, dengan rincian: lamanya waktu input data pasien BPJS (15 menit); lamanya informasi iur biaya (60 menit); tingginya kesalahan entry data (80%); sulitnya evaluasi Over LOS/Over Cost (data tersebar di 3 sistem); panjangnya alur klaim BPJS (manual, diinput ke 3 sistem); lamanya waktu klaim BPJS (pengajuan klaim tiap 3 bulan berikutnya); banyaknya kasus tidak terklaim (396 kasus); banyaknya dokumen data dukung klaim BPJS tercecer/hilang (3%); tingginya frekuensi perbaikan data, verifikasi manual (±5x perkasus); sulitnya akses pasien rujukan BPJS terkait nomor antrian (pendaftaran dan poliklinik).

Masalah tersebut diatasi dengan inovasi “SI BINA CANTIK BINGITS”. Inovasi tahap 1 “SI BINA CANTIK” ditetapkan sebagai Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 dan telah dipresentasikan di OGP-Global- Summit-2018 Tbilisi,Georgia.

Inovasi tahap 1 “SI BINA CANTIK” (Bridging 3 sistem: SIM-RS, BPJS, INA-CBG’s) disempurnakan melalui inovasi tahap-2 menjadi inovasi “SI BINA CANTIK BINGITS” (pengembangan Electronic- Validation 2018, Bridging Mobile-JKN dengan RSMS-Online 2019, E-VEDIKA 2020). Inovasi tahap 1 telah membawa perbaikan tata kelola pasien dan klaim BPJS: efisiensi waktu input data pasien BPJS (dari 15 menit menjadi <1menit) efisiensi informasi iur biaya (dari 60 menit menjadi <1menit) zero kesalahan entry data (dari 80% menjadi 0%); evaluasi over-LOS/ over-cost mudah (komunikasi data antar sistem); prosedur alur klaim BPJS singkat (satu kali input sistem otomatis tersimpan di 3 sistem, pengajuan klaim dari 3 bulanan menjadi setiap bulan di tanggal 5);

Sedangkan inovasi tahap 2 berhasil dalam: mempercepat waktu klaim BPJS (pengajuan klaim dari setiap tanggal 5 menjadi setiap tanggal 3 bulan berikutnya); zero kasus tidak terklaim (dari 396 kasus menjadi 0 kasus); zero dokumen data dukung klaim BPJS yang tercecer/hilang (dari 3% menjadi 0%) karena bukti klaim BPJS elektronik; menurunnya frekuensi perbaikan data dan verifikasi data klaim BPJS elektronik (dari sekitar 5 kali menjadi ≤1 kali per kasus); mempermudah akses rujukan BPJS terkait nomor antrian (pendaftaran dan poliklinik)

SAMSAT 4.0: Transformasi ATM SAMSAT dengan Bukti Bayar dan Pengesahan berbasis QR Code

Jenis Instansi: Provinsi

Instansi: Provinsi Jawa Timur

UPP: Badan Pendapatan Daerah

Wilayah: Jawa Timur

Penghargaan: 5 OAPSI/2021

Tahun: 2021

Kategori SDG’s: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tag: digital, aplikasi, web, sistem, pajak

Perkembangan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada teknologi karena perkembangan tehnologi yang ada saat ini memberikan kemudahan di segala aspek kehidupan.

Kantor Bersama Samsat yang merupakan etalase pelayanan publik merespon kebutuhan masyarakat dengan melakukan transformasi ATM Samsat Jatim (Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015) menjadi layanan yang berbasis digital dan self-service. Penyesuaian ini dilakukan guna memenuhi keinginan dan harapan masyarakat karena layanan digital sangat diminati terutama pada e-commerce. Dengan layanan berbasis digital, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mewujudkan efisiensi anggaran karena sudah tidak ada biaya pengadaan dan operasional ATM Samsat serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, dekat, cepat, dan efisien karena tidak perlu antri dan mendatangi tempat pelayanan.

Konsep self-service dan layanan fisik diubah menjadi layanan digital secara online, dimana proses pelayanan mulai pendaftaran, pembayaran, pengesahan dapat diselesaikan dalam sekali proses (One Stop Service) sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan. Inovasi Samsat 4.0 merupakan implementasi layanan digital yang menerapkan share space, share time dan share data, bekerja sama dengan pihak swasta. Dari kerjasama ini, Kantor Bersama Samsat Jatim berhasil menambah titik layanan melalui e-channel marketplace dan e-wallet seperti Tokopedia, Linkaja, Klik Indomaret, Gopay serta melalui PPOB seperti Indomaret, Alfamart, PT POS Indonesia, Griya Bayar BTN, Bukopin.net, dan BumDesa (Samsat Bunda).

Output inovasi Samsat 4.0 berupa bukti pembayaran (E-TBPKP) dan bukti pengesahaan secara elektronik berbasis QR code dan merupakan yang pertama dan satu satunya di Indonesia. Pengesahan berbasis QR code akan dikembangkan dalam inovasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) oleh Korlantas Polri.

Bentuk dan manfaat transformasi ATM Samsat menjadi Samsat 4.0 yaitu: Layanan menjadi mudah, cepat, efisien, dan praktis. Wajib pajak cukup menggunakan smartphone sehingga tidak perlu antre dan datang ke Samsat ; Layanan dapat diakses secara mudah kapan saja dan di mana saja. Pendaftaran dan pembayaran dilakukan melalui e-channel Samsat Jatim dan marketplace serta e-wallet dan pembayaran dilakukan secara non tunai melalui transfer bank, e-wallet, virtual account, kartu kredit, dan paylater; Bukti pembayaran diubah dalam bentuk elektronik (E-TBPKP) yang dapat dicetak mandiri atau disimpan secara elektronik dalam smartphone; Pengesahan STNK secara manual menjadi bentuk elektronik berbasis QR code dan dapat dipindai untuk membuktikan keasliannya; Pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur dengan memanfaatkan fasilitas program cicilan dari marketplace dan e-wallet; Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan produktifitas kinerja dan efisiensi anggaran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.