TERSIAR kabar, kedatangan Anies Baswedan di Medan disambut abang becak \u00a0berkaus gambar Ganjar Pranowo. Mereka terselip di tengah keramaian penyambutan bakal calon presiden itu di Istana Maimoon (7\/11). Diceritakan, para abang becak itu baru saja mengikuti bagi-bagi sembako acara pendukung GP di tempat lain di Medan juga.<\/p>\n
\u201cKita kan nggak<\/em> boleh menolak rezeki, Bang. Tadi disuruh kumpul mau dikasih sembako, ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimoon, mau lihat Pak Anies,\u201d kata salah satu abang becak itu. Selanjutnya, dia mendoakan Anies jadi presiden 2024.<\/p>\n Apa yang dilakukan abang becak itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa pula menimpa siapapun tokoh yang dimunculkan dalam copras-capres<\/em>. Juga bisa menimpa partai-partai apapun. Sudah lama gejala itu terjadi, sejak berlangsungnya pemilu demokratis periodik 1999.\u00a0 Terima sembakonya, tetapi jangan pilih orangnya. Terima kausnya, namun coblos partai yang disenangi. Terima uangnya, tetapi pilih calon yang sesuai hati.<\/p>\n Inilah sejenis \u201cekonomi kreatif\u201d yang tak diakui secara resmi, dan tak ada tutorialnya di paketan kartu prakerja. Politik uang, politik sembako, dan politik identitas kaus memang terlalu sulit diberantas seiring mulainya pemilu demokratis\u00a0 1999. Karena, banyak politikus yakin pemilu adalah semacam jual beli di lapak politik. Para calon pemilih pun kerap beranggapan, kapan lagi politikus \u201cberguna\u201d bagi mereka kalau tidak saat musim politik.<\/p>\n Anggapan calon pemilih itu memunculkan \u201ckearifan lokal\u201d. Ya, itu tadi terima saja pemberian itu, tetapi soal coblos siapa atau coblos apa, urusan belakang. Meskipun akibatnya kerap membatalkan mimpi para politikus untuk duduk di parlemen atau memelesetkan perolehan partai. Jamak terjadi politikus yang sudah berbrankas-brankas menebar \u201cgizi\u201d, bukannya terpilih. Tetapi suaranya malah kurus kering.<\/p>\n Beginilah cara pemilih pelaku \u201cekonomi kreatif\u201d tadi menghukum mereka. Dan, kans untuk mengerjai itu besar sekali. Bisa saja dia lima tahun memperlihatkan kesetiaan (karena berbayar) kepada satu tokoh atau satu partai, tetapi penentunya lima menit di bilik suara. Dan, bisa menggagalkan politik uang secara substansial.<\/p>\n Selain rakyat calon pemilih, lembaga-lembaga survei juga bisa memanfaatkan peluang sejenis. Tentu saja hasil \u201cekonomi kreatif\u201d ala tukang-tukang survei ini bisa lebih besar daripada sekadar sembako, kaus, atau beberapa lembar duit. Dan, kita lihat lembaga-lembaga survei selalu muncul di musim politik bak nyamuk di kala penghujan.<\/p>\n Lihat saja belakangan ini. Betapa banyak survei yang dirilis. Dari lembaga tukang survei yang sudah punya nama maupun yang dari lembaga yang tak pernah terdengar. Antara lembaga yang independen dengan pelaku \u201cekonomi survei\u201d sulit dibedakan. Hasilnya bisa bertentangan. Ada pula yang hasilnya nyaris seragam. Terkesan suka-suka.<\/p>\n Meski diklaim berbasis metode ilmiah, sulit memilih mana yang dijadikan pegangan. Karena tak terdengar ada evaluasi atau pemeringkatan mana tukang survei yang akurat. Padahal fenomena ini sudah muncul sejak pemilu 1999. Dalil ajaib ini seperti jadi lubang perlindungan: \u00a0\u201cboleh salah, tetapi tak boleh bohong\u201d. Padahal bohong itu kerap tecermin dari banyaknya kesalahan alias error<\/em> dalam rekam jejak.<\/em><\/p>\n Namanya juga \u201cekonomi kreatif\u201d. Survei-survei ini ada yang terkesan seperti meng-entertain<\/em>. Membesar-besarkan tokoh atau partai yang dihebat-hebatkan. Tak peduli lembaga survei lain merilis jauh lebih rendah, dengan skor di luar margin of error<\/em> yang dipatok. Harapannya, kalau diunggul-unggulkan, siapa tahu calon pemilih tergiur. Bagaimanapun bergabung dengan kelompok yang menang itu sangat menggoda. Karena, tujuan terpuncak dalam politik adalah kemenangan. Maka bermunculanlah \u201cekonomi kreatif\u201d kampanye berbulu rilis survei.<\/p>\n Bisa pula rilis survei itu untuk menakut-nakuti sebelum pemilu. Kalau deklarasi capres ini, partai akan jatuh ke bawah ambang batas parlemen. Lalu diadu-adu, disebut yang mendapat manfaat naiknya suara dari deklarasi itu partai lain. Ini juga terjadi di pilkada. Calon tertentu direndah-rendahkan keterpilihaannya, agar calon pemilih grogi. Kalaupun nanti hasilnya dalam pemilu meleset, karena yang ditakut-takuti malah melesat, berdalihnya akan enteng saja: bukankah pertanyaan survei itu \u201cbila pemilu dilakukan hari ini<\/em>\u201d.<\/p>\n Apakah ada survei politik yang benar-benar jujur? Jelas ada. Yakni, survei pesanan yang tak dipublikasikan. Karena dari data survei itulah mereka mengatur strategi menaikkan elektabilitas. (Ironisnya, salah satunya dengan cara menebar hasil survei-surveian yang melulu mengunggul-unggulkan mereka.)<\/p>\n Kalau ditelaah, dampak \u201cekonomi kreatif\u201d rakyat yang mengecoh pelaku money politics<\/em> dengan \u201cekonomi kreatif\u201d ala tukang survei tentu sangat berbeda. Apa yang dilakukan penerima sembako politik yang ogah memilih pemberinya adalah sangat positif. Yakni, dapat merusak keyakinan politikus pada politik uang yang memang jelek.<\/p>\n Tetapi, kalau \u201cekonomi kreatif\u201d ala tukang survei bisa berefek sebaliknya. Yakni, rusaknya kepercayaan pada metode ilmiah. Karena dimanipulasi untuk menaikkan atau menjatuhkan seseorang atau partai secara tidak fair, <\/em>tidak berbasis data faktual.<\/em> Survei, yang diasumsikan ilmiah, dibengkokkan jadi semacam alat agitasi dan propaganda. Pembentukan persepsi pun jadi bias, karena yang buruk justru bisa berjaya. Maka,waspadalah terhadap \u201cekonomi kreatif\u201d jenis ini. Atau skip<\/em> saja. (*)<\/p>\n