{"id":1170,"date":"2014-01-02T00:11:56","date_gmt":"2014-01-01T17:11:56","guid":{"rendered":"https:\/\/jpipnetwork.id\/?p=1170"},"modified":"2022-09-27T10:52:39","modified_gmt":"2022-09-27T03:52:39","slug":"mengubah-audit-jadi-kultur-kompetisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jpipnetwork.id\/?p=1170","title":{"rendered":"Mengubah Audit Jadi Kultur Kompetisi"},"content":{"rendered":"

Kabupaten Lamongan, Champion untuk Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup<\/h2>\n

Dalam Otonomi Awards 2013, Kabupaten Lamongan berhasil memboyong trofi Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daerah ini dinilai sukses mendorong partisipasi masyarakat dengan beberapa terobosan yang cukup bermakna. Apa saja terobosannya? Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Nur Hidayat.<\/em><\/h5>\n

MENERAPKAN<\/strong> prinsip tiada kemajuan tanpa kompetisi, Kota Soto ini telah berhasil memotivasi warganya untuk melakukan banyak hal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sasarannya mulai anggota Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam), hingga ibu-ibu rumah tangga di berbagai pelosok desa.<\/p>\n

Konsep besar yang diusung daerah ini diberi payung bertitel Empowerment Award<\/em>. Ada tiga komponen yang berada dalam program ini, yaitu Hippa Award, Kudamas Award, serta Lamongan Green and Clean (LGC) Award.<\/p>\n

Di antara tiga program tersebut, Hippa Award dan LGC Award erat berkaitan dengan indikator pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus monitoring<\/em> JPIP. Sedangkan Kudamas Award lebih banyak beririsan dengan indikator pemberdayaan ekonomi lokal karena terfokus kepada pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).<\/p>\n

Empowerment Award<\/em> telah mengubah pendekatan audit menjadi kultur kompetisi dan apresiasi. Dengan kata lain, kelompok-kelompok masyarakat yang menerima alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) didorong untuk memanfaatkan dana yang diterima agar menghasilkan keluaran yang optimal.<\/p>\n

Hasilnya, dana stimulan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat ternyata malah berkembang. Pasalnya, berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan dana yang diterima untuk mencapai hasil maksimal. Meski nominalnya tidak terlalu besar, masyarakat senang karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dan memiliki kebanggaan tersendiri.<\/p>\n

Award, misalnya. Dirintis sejak 2011, program ini telah berhasil mendorong tumbuhnya semangat kompetisi antar-Hippa untuk memperkuat aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi. \u2019\u2019Kami juga menilai aspek sosial ekonomi dan manajemen keuangan hippa,\u2019\u2019 ujar penggagas Hippa Award Muthi\u2019ul Mubin.<\/p>\n

Ketua Lembaga Studi Analisis Pemerintahan itu menuturkan, terdapat 384 Hippa yang tergabung dalam 54 gabungan hippa sesuai dengan jumlah daerah irigasi yang terdapat di Kabupaten Lamongan. \u2019\u2019Dari jumlah itu, mayoritas masih lemah dari sisi manajemen kelembagaan dan administrasi,\u2019\u2019 imbuhnya.<\/p>\n

Karena itu, event<\/em> ini didesain untuk mendorong setiap Hippa menampilkan profi l dan kinerja terbaiknya sesuai dengan 17 indikator penilaian. Hasilnya, juara I dan II mendapatkan hadiah paket bantuan perbaikan saluran irigasi Rp 40 juta dan Rp 30 juta plus hand tractor<\/em> dari dinas terkait.<\/p>\n

Salah satu manfaat program itu, antara lain, dirasakan oleh masyarakat Desa Jugo, Kecamatan Sekaran. \u2019\u2019Di Desa Jugo, saluran irigasi semula tertutup eceng gondok. Tapi, kini sudah dapat dilalui sampan kecil yang menjadi kendaraan air warga setempat,\u2019\u2019 imbuh Mubin.<\/p>\n

Sampan atau perahu memang menjadi salah satu alternatif moda transportasi sebagian warga Lamongan. Terutama, mereka yang tinggal di kawasan Bono Rowo atau Bengawan Jero. Karena itu, kondisi saluran air yang terawat dan bebas dari eceng gondok tidak kalah penting jika dibandingkan dengan jalan beraspal bagi warga perkotaan.<\/p>\n

Selain Hippa Award, cerita juga datang dari LGC Award. Dimulai pada tahun yang sama (2011), program itu terfokus kepada upaya mendorong partisipasi masyarakat\u2013terutama ibu-ibu rumah tangga\u2013yang menjadi kader lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).<\/p>\n

Pelaksanaan LGC Award dibagi lima tahapan tematik. Dimulai dari Green and Clean (2011), Waste Lover (2012), Menuju Lamongan Merdeka dari Sampah dengan Bank Sampah (2013), Warna-warni Bunga (2014), dan diakhiri tema Merdeka dari Sampah (2015). Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Bupati No 1\/2011 yang berlaku efektif mulai 3 Januari 2011.<\/p>\n

Awalnya, LGC hanya menargetkan partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan. Dimulai dari Kelurahan Jetis dan Desa Made (Kecamatan Kota Lamongan), program tersebut lalu menjadi gerakan yang bersifat masal dan diikuti hampir semua desa di 27 ibu kota kecamatan lainnya. Belakangan, juara LGC Award juga bermunculan dari luar wilayah kecamatan kota.<\/p>\n

Beberapa kader lingkungan di Desa Butungan, Kecamatan Kalitengah, misalnya, mengakui bahwa LGC telah memotivasi mereka untuk menata lingkungan menjadi lebih baik. Kekompakan warga juga terbangun karena program tersebut. \u2019\u2019Karena keinginan kuat menjadi yang terbaik, tidak terasa telah banyak dana swadaya yang dibelanjakan masyarakat,\u2019\u2019 tutur Sumaroh, kader lingkungan yang terpilih menjadi kepala desa Butungan.<\/p>\n

Kader lingkungan lainnya mengakui, keberhasilan mereka tidak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah belajar dari keberhasilan program Surabaya Green and Clean. \u2019\u2019Terus terang, kader lingkungan kami juga banyak belajar dari keberhasilan Kota Surabaya melalui tayangan SBO TV,\u2019\u2019 ungkap Sumaroh, yang diamini beberapa kader yang lain.<\/p>\n

Ditanya mengapa program LGC baru dicanangkan pada 2011, Bupati Lamongan Fadeli menegaskan bahwa itu adalah salah satu terobosannya pada tahun pertama. \u2019\u2019Saya baru dilantik awal Agustus 2010. Jadi, LGC ini salah satu gebrakan di tahun pertama,\u2019\u2019 tegasnya.<\/p>\n

Kini Kota Soto ini bersiap membangun pembangkit listrik dengan bahan baku eceng gondok dan sampah organik. Pembangkit listrik berkapasitas satu megawatt itu diperkirakan membutuhkan bahan baku 60 ton eceng gondok per hari. Program tersebut akan dibiayai oleh Bank Dunia dan Hyacinth Energy BV (Belanda). (day\/jpip)<\/strong><\/p>\n

Partisipasi Warga Sangat Membanggakan<\/h3>\n

Hal terpenting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup ialah mendorong perubahan kerangka pikir dan perilaku masyarakat. Kabupaten Lamongan telah membuktikan hal itu. Berikut petikan wawancara JPIP dengan Bupati Lamongan Fadeli.<\/em><\/p>\n

Dari mana inisiatif awal program lingkungan hidup di <\/strong>Kabupaten Lamongan?<\/strong>
\nSebenarnya, inisiatif program lingkungan hidup berasal dari masing-masing satuan kerja. Tapi, semua mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Khusus Lamongan Green and Clean (LGC), ada lima tahapan yang kami tetapkan sejak 2011.<\/p>\n

Kenapa baru dimulai 2011?<\/strong>
\nSebab, saya baru diangkat menjadi bupati pada 2010. Yang perlu diketahui, ada percepatan dalam pencapaian target LGC. Khususnya terkait pengembangan bank sampah di setiap RT.<\/p>\n

Seperti apa capaiannya?<\/strong>
\nPada 2013, kami berhasil menurunkan 25 persen total volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kader lingkungan di tingkat RT juga telah mencapai lebih dari lima ribu orang. Ini jauh melampaui target yang dicanangkan pada awal tahun.<\/p>\n

Apa yang memicu antusiasme masyarakat menjadi kader <\/strong>lingkungan?<\/strong>
\nAwalnya, kami membuat RT percontohan atau pilot project. Kami berikan dana stimulan dan pendampingan. Lokasinya di Kelurahan Jetis dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Ternyata, proyek percontohan ini justru memicu \u2019\u2019kecemburuan\u2019\u2019 dari RT yang lain. Inisiatif masyarakat pun muncul dengan sendirinya. Dana stimulan tidak diperlukan lagi. Malah swadaya masyarakat bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta di setiap RT. Beberapa desa yang semula cenderung kumuh ternyata mengalami kemajuan luar biasa. Ini tentu sangat membanggakan.<\/p>\n

Bagaimana pengelolaan lingkungan di kawasan Bono Rowo?<\/strong>
\nUntuk kawasan tersebut, problem mendasar yang kami hadapi adalah eceng gondok. Sering, aliran air terganggu keberadaan eceng gondok. Tahun ini kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan ITS dan Bank Dunia untuk membangun pembangkit listrik berbahan eceng gondok. Investornya, Hyacinth BV dari Belanda.<\/p>\n

Apakah proyek tersebut cukup ekonomis?<\/strong>
\nSaya kira sangat ekonomis. Mereka telah melakukan penelitian dan menerapkannya di India dan Afrika Selatan. Di Indonesia, proyek pertama mereka akan dibangun di Lamongan. Ini proyek swasta, tapi difasilitasi oleh pemerintah daerah.<\/p>\n

Apa persoalan lingkungan yang cukup mendasar?<\/strong>
\nBerbicara tentang lingkungan tidak bisa dilepaskan dari problem persampahan. Mumpung belum kasep (terlambat, Red), kami berharap agar pembangkit listrik bertenaga eceng gondok dan sampah organik akan menjadi jalan keluar jika suatu saat terjadi lonjakan volume sampah. (day\/jpip)<\/strong><\/p>\n

Arsip PDF :\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kabupaten Lamongan, Champion untuk Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Otonomi Awards 2013, Kabupaten Lamongan berhasil memboyong trofi Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daerah ini dinilai sukses mendorong partisipasi masyarakat dengan beberapa terobosan yang cukup bermakna. Apa saja terobosannya? Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Nur Hidayat. MENERAPKAN prinsip tiada kemajuan […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1172,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1,10,34,11,7],"tags":[62,56,131,99,167,163,165,60],"class_list":["post-1170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","category-hasil-penelitian","category-otonomi-update","category-penelitian-lapangan","category-publikasi","tag-jawa-pos","tag-jpip","tag-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-republik-indonesia","tag-kinerja","tag-nur-hidayat","tag-otonomi-award-2013","tag-pemerintah-provinsi-jawa-timur","tag-usaid"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/jpipnetwork.id\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/grafis-OA-2013-pengelolaan-lingkungan-hidup.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1170"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1170\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1173,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1170\/revisions\/1173"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1172"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jpipnetwork.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}