Menebar Manfaat Konkret Audit Uang Negara untuk Rakyat

Benih-benih open government, antara lain,ditebarkan melalui audit yang kian ketat. Bagaimana audit bisa bermanfaat konkret buat rakyat? Berikut catatan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

”PEMERINTAHAN terbuka adalah sunatullah. Tidak bisa dihindari.” Penegasan ini di sampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono saat menjadi narasumber forum Akuntabilitas Seri ke-13 di Banjarmasin, Selasa (20/5).

Abdulhamid berbicara bersama anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan Novy G.A. Pelenkahu, Deputi V Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Tjokorda Nirartha Samadhi, dan Asisten Pemerintahan Pemprov Kalsel Suhardjo. Tema lokakarya ini adalah Audit untuk Rakyatkah.

Di antara terjemahan pemerintahan terbuka itu adalah audit yang kian ketat. Di sini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berwenang mengaudit berperan kian strategis. BPK menjadi tumpuan untuk ikhtiar penyelamatan dan efektivitas penggunaan uang negara.

Pemerintahan daerah, yang juga masuk wilayah kewenangan BPK, mengidamkan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Perkembangannya membesarkan hati. Pada 2008 baru ada 13 (3 persen) daerah yang WTP dan 118 daerah (24 persen) yang disclaimer (tidak memberikan pendapat/TMP). Namun, pada 2012 ada 120 daerah (23 persen) yang WTP dan tinggal 78 daerah (15 persen) yang TMP.

Ada daerah yang sulit mencapai WTP. Mereka masih berkutat pada capaian wajar dengan pengecualian (WDP) atau yang lebih rendah dari itu, yakni tidak wajar (TW). Pemda Kalsel (provinsi dan 13 kabupaten dan kota) belum ada yang WTP.

Mengapa sulit mencapai WTP? ”Setelah dikaji, umumnya masalah pengelolaan aset tetap, investasi permanen (perusda). Investasi sering tidak transparan. Aset lain-lain dipindahkan, tapi tidak jelas perinciannya. Ada pelanggaran ketentuan, ada ketidakpatuhan,” Novy G.A. Palenkahu, staf ahli Bidang Pemeriksaan BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara yang dipisahkan lainnya BPK RI.

Novy mencontohkan, ada belanja modal Rp 20 miliar. Tapi, data itu tidak segera dicatatkan sebagai tambahan aset. Kalau tambahan asetnya kurang dari itu, berarti ada yang perlu diluruskan. Tidak ada integrasi antara pencatatan belanja dan barang milik daerah.

Pemda juga kadang lalai mencatat perincian barang. ”Staf ada kalanya hanya mencatat barang masuk, tapi ketika ditanya perinciannya, bingung. Kenapa harus terperinci? Kalau tidak terperinci, misalnya ada dua mobil yang hilang, bisa tidak tahu,” kata auditor lulusan George Washington University ini.

Selain itu, yang banyak disorot adalah bantuan sosial. Soal bantuan sosial ini, kata Novy, banyak penyimpangan di berbagai daerah di Indonesia. Dia mencontohkan ada lima bantuan ke lima lembaga, tetapi pemiliknya satu orang. Kantornya sama. ”Kegiatannya hanya satu, misal sunatan masal. Tetapi, difoto dari berbagai sudut. Padahal, kegiatannya satu,” kata pejabat yang ikut memimpin audit Hambalang dan Century itu.

Pemprov Kalsel, menurut Suhardjo, menyadari tanggung jawab besar untuk membawa kemajuan daerah. Apalagi, berkat kerja keras, saat ini kenaikan APBD cukup besar, dari Rp 2 triliun menjadi Rp 3 triliun-Rp 5 triliun.

Suhardjo menyebut gubernur punya lembaga buat mengawasi pemerintahan. Fungsi pengawasan ini yang didorong untuk bekerja keras. Ujung tombaknya di pengawasan internal. Bukan hanya pengawasan, tapi juga punya fungsi early warning buat program pemerintah yang nanti bermasalah. Inspektorat yang mengawal akuntabilitas ini. Kemudian, dilakukan evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Tugas lain inspektorat ialah mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. ”Kami monitoring tindak lanjutnya,” beber pejabat bergelar doktor dari Unibraw ini.

Dia mengakui, di Kalsel belum ada yang WTP. Hanya WDP, satu disclaimer. Namun, dia menyebut Kalsel berada di peringkat B atas penerapan kinerja (LAKIP) dari Kemen PAN-RB. Indeks tata kelola pemerintah di peringkat ke-7. Pencapaian rencana aksi cegah korupsi pada 2013 tidak ada yang merah. Semuanya hijau. Menurut Suhardjo, yang menghambat ada aparat pengawasan lumayan baik, tapi dirotasi ke SKPD lain.

Ketika menjawab pertanyaan seorang dari sekitar seratus peserta lokakarya, Novy memberikan contoh manfaat audit yang ditindaklanjuti. Dia mencontohkan audit atas PDAM Kota Palembang. Saat diaudit, PDAM tersebut rugi, 60 persen air bocor. Kondisinya sulit. Namun, pada 2013, setelah menjalankan rekomendasi audit, pada 2013 PDAM menyetor dividen Rp 103 miliar ke pemerintah. Air bocor jauh berkurang.

Bagaimana PDAM itu bisa membaik? Menurut Novy, direkturnya tidak diintervensi pemerintah. Mereka bekerja dengan standar profesional. ”Di antaranya mengganti meteran air buatan Tiongkok yang murah, tapi menimbulkan kebocoran air, dengan produk Jerman. Lebih mahal, tapi kebocoran bisa ditekan,” kata Novy.

Di level nasional, dia menyebut Garuda Indonesia. Dulu sangat mungkin ada tiket dobel (dengan harga berbeda). Kini dengan pembenahan sistem, tak mungkin lagi seperti itu. Begitu juga PT KAI. ”Pembenahannya luar biasa. Dua tahun ini tak ada lagi orang di atap atau berjubel naik kereta api. Sistem tiketingnya dibenahi, sehingga seperti meniru sistem pesawat,” kata auditor senior ini.

Namun, dia mengajak pihak yang diaudit untuk tidak segan memberikan masukan atau membantah hasil audit. Menurut dia, hal itu malah baik, karena akan meningkatkan mutu rekomendasi.

Audit ternyata bisa membawa manfaat nyata kepada rakyat dan menimbulkan optimisme. (www.jpipnetwork.id)

Siapa Mengaudit BPK?

SEBAGAI lembaga auditor tertinggi negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tak kebal audit. Selain oleh akuntan publik, BPK diaudit oleh BPK alias supreme auditor negara lain. ”Untuk menjaga kualitas audit dan kinerja BPK sebagai lembaga audit negara, sebenarnya BPK dari negara lain sudah melakukan peer review secara berkala,” kata Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, anggota DPR Komisi III.

Pemeriksaan oleh BPK negara lain itu dilakukan lima tahun sekali. Habib menyebut yang terakhir pada tahun ini dilakukan Badan Pemeriksa Negara Polandia yang bernama NIK (Najwyzsza Izba Kontroli). Pada 2004 dilakukan Badan Pemeriksa Negara Selandia Baru yang disebut OAG NZ (Office Auditor General New Zealand) dan pada 2009 oleh Badan Pemeriksa Negara Belanda atau ARK (Algemene Rekenkamer).

Anggota FPKS yang terpilih lagi di periode ketiga itu menyebut hasil peer review (pemeriksaan sejawat, Red) NIK Polandia memuji proses pemeriksaan BPK yang menerapkan prosedur sangat teliti. ”Mereka menyimpulkan bahwa sumber daya manusia BPK sangat bagus, muda, bersemangat, dan berkinerja baik,” kata Habib dalam lokakarya Akuntabilitas JPIP-USAID di Banjarmasin kemarin (20/5).

BPK juga disebutnya menjadi lembaga penting yang turut menguak kasus-kasus korupsi. Habib menyebut BPK mempunyai dasar hukum kuat yang menentukan kualitas tinggi atas hasil pemeriksaannya. ”Apalagi menurut NIK, 60 persen kasus yang dituntaskan KPK merupa kan hasil kerja BPK,” kata Habib.

Novy G.A. Pelenkahu dari BPK menambahkan, selain diaudit BPK negara lain, BPK diaudit oleh akuntan publik. Akuntan publik ini diajukan oleh Depkeu dan dipilih oleh DPR. ”BPK bisa menjadi seperti saat ini karena mendapat dukungan yang kuat. (roy/www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :