Menyemangati Inovasi Birokrasi Pusat dan Daerah ke Panggung Dunia

Pemerintah Indonesia yakin inovasi birokrat, termasuk pemda, bisa bersaing di panggung dunia. Apa yang perlu dibenahi? Berikut catatan Rohman Budijanto dari JPIP yang baru pulang dari Seoul mengikuti United Nations Public Service Awards (UNPSA).

SEJAK reformasi menggelinding, bercuatan inovasi di lembaga negara dan pemerintah, termasuk pemda, untuk mengatasi tantangan pelayanan publik. Selama ini inovasi sudah sedikit banyak dihargai berbagai kalangan, namun banyak yang terabaikan. Inovasi-inovasi itu juga belum banyak ’’gaul’’ di level dunia, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB cukup intensif memberikan perhatian pada inisiatif atau inovasi dalam pelayanan publik. Sejak 2003, PBB lewat United Nations Public Administration Network (UNPAN) menggelar UN Public Service Awards (UNPSA) untuk para inovator unggul pemerintahan. Itu adalah semacam hadiah ’’Nobel’’ atau ’’Oscars’’ untuk pemerintah yang kreatif.

Para inovator dari berbagai wilayah di dunia diapresiasi di panggung PBB. Selama ini orang-orang kreatif yang peduli publik itu banyak diapresiasi kalangan pemerintah sendiri atau pemerintah asing, kalangan swasta, atau NGO. The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) menggelar award apresiasi tersebut sejak 2002 di Jawa Timur dan disusul Kalsel, Kaltim, dan Kalbar serta pernah pula di Jateng-Jogja. JPIP melihat inovasi di pemerintahan itu sangat subur.

Sejak pertama digelar, ada sembilan negara yang pernah memenangi UNPSA di wilayah Asia-Pasifi k. Yakni, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Malaysia, serta Thailand. Bahkan, Thailand menang dua kategori, sedangkan Indonesia hanya berhasil masuk final lima inovasi (Jawa Pos, Akuntabilitas, 25 Juni 2014).

Indonesia memang terlambat menyadari makna penting panggung PBB itu. Selama ini belum ada upaya serius mengajukan para inovator pemerintahan kita sebagai nomine. Kementerian Dalam Negeri yang punya koneksi langsung dengan pemprov, pemkab, serta pemkot tidak tampak mendorong mereka ke UNPSA. Bahkan, terkesan lebih menonjol pemberitaan Kemendagri menebar rapor-rapor negatif praktik pemerintahan daerah.

Baru tiga tahun ini pemerintah menggarap serius upaya ke UNPSA. Lima finalis itu merupakan hasil saringan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang didampingi lembaga donor Kinerja USAID. Para finalis dari Aceh Singkil, Pemkot Jogjakarta, Surakarta, Luwu Utara (Sulsel), dan Barru (Sulsel) tersebut diajak menghadiri UN Public Service Forum and Awards di Seoul, Korsel, 23–26 Juni lalu, yang dipimpin Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Mirawati Sudjono.

Sekalipun pemerintahan berganti tahun ini, Kemen PAN-RB sudah menyiapkan inovasi-inovasi yang akan dijagokan ke panggung UNPSA 2015. Ada 33 inovasi yang akan diajukan ke UNPSA. Itu adalah hasil seleksi kementerian tersebut. Program itu merupakan bagian dari penggalakan program ’’One Agency, One Innovation’’ kementerian yang dipimpin Azwar Abubakar-Eko Prasojo tersebut.

Eko Prasojo, wakil menteri PAN-RB, yakin inovasi yang dibuat para birokrat Indonesia sudah bagus. ’’Saya yakin, kalau kemasannya bagus, hasilnya akan lebih baik. Sebab, inovasi pelayanan itu sebenarnya sudah lebih bagus dari peserta UNPSA sejumlah negara lain,’’ ujarnya dalam pengarahan saat penganugerahan penghargaan kepada 33 inovator pelayanan publik terbaik di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (29/4), di situs kementerian.

Tahun ini ada 512 inovasi yang diajukan ke Kemen PAN-RB dalam Kompetisi Pelayanan Publik 2014. Hanya 9 inovasi yang mendapat Piala Kemen PAN-RB, namun 33 besar akan dikirim ke PBB. Bukan hanya kementerian yang berhak mengajukan nomine, NGO dan individual juga boleh (baca Award PBB Buka Pintu).

Mengajukan calon penerima UNPSA sebanyak-banyaknya memang tidak dilarang. Dalam awal event itu, hanya ada 198 inovasi dari 46 negara. Sementara itu, pada 2013 ada 601 inovasi dari 82 negara dan pada 2014 ada 704 inovasi dari 80 negara. Penilaian inovasi yang masuk final, tahun ini 10 persen dari jumlah nomine, dilakukan komite pakar administrasi publik PBB.

Inovasi-inovasi tersebut kadang berbasis sangat mikro. Misalnya, pelayanan peduli perempuan dan remaja putri korban kekerasan di sebuah rumah sakit di Thailand. Atau, pemberantasan malaria berbasis jaringan kerja sama komunitas yang juga di Thailand. Dua inovasi tersebut menang dalam UNPSA di Seoul pekan lalu. (www.jpipnetwork.id)

Award PBB Buka Pintu

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengumumkan resmi membuka pintu pencalonan UN Public Service Awards (UNPSA) 2015. Momen itu menjadi ajang pesta para pelayan publik di berbagai cabang pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Tak perlu berkecil hati untuk bersaing di panggung bergengsi ini. Pelajaran dari para pemenang terdahulu, inovasi-inovasi mereka mirip dengan yang sudah dilakukan di Indonesia. Berikut ketentuan yang digariskan PBB:

Dicalonkan Pihak Ketiga: Namun, para inovator tak boleh mencalonkan diri sendiri. Pihak ketiga yang boleh mencalonkan inovasi pelayanan publik yang dinilai bagus. Pihak ketiga itu boleh individu atau entitas (kelompok) yang tidak terlibat langsung dalam perancangan, penerapan, dan monitoring atau evaluasi atas inisiatif atau inovasi itu. Pihak ketiga tersebut juga tidak boleh punya keterkaitan hierarkis atau kaitan dengan institusi yang dinominasikan, seperti bidang dalam kementerian mencalonkan bidang lain di kementerian itu. Pihak ketiga yang mencalonkan nomine tersebut bisa departemen atau agen pemerintahan, universitas, NGO, organisasi profesi, atau pihak yang menerima manfaat dari inovasi/inisiatif tersebut. Jadi, penerima manfaat yang ingin balas budi boleh mengajukan inovasi itu ke PBB.

Ada Relevansi dengan UNPSA: (1) memperbaiki pelayanan publik; (2) memperkuat partisipasi dalam keputusan pembuatan kebijakan melalui mekanisme inovatif; (3) mempromosikan pendekatan menyeluruh pemerintahan (whole of government approaches) dalam era informasi; (4) mempromosikan kepekaan (responsive) gender dalam pelayanan publik. Semuanya khusus dalam bidang administrasi publik (pemerintahan), bukan swasta atau NGO.

Melengkapi Formulir Nominasi Online: Kadang ada bagian form yang dibiarkan kosong, seperti summary, timeframe, dan narrative. Itu mengakibatkan inovasi atau inisiatif yang diajukan tidak dievaluasi panitia. Informasi bisa didapatkan di http://www.unpan.org/unpsa, sedangkan formulir aplikasi ada di http://www.unpan.org/applyunpsa2015. Bahasanya boleh dipilih di antara enam bahasa resmi PBB: Inggris, Arab, Tiongkok, Prancis, Rusia, atau Spanyol. UNPSA dibagi dalam pemenang di lima kawasan: Afrika; Asia dan Pasifik; Eropa dan Amerika Utara; Amerika Latin dan Karibia; serta Asia Barat.

Inisiatif/Inovasi Itu Sudah Diterapkan: Kematangan inovasi dan dampaknya akan menjadi pertimbangan. Setidaknya inisiatif itu sudah dilaksanakan setahun dengan peragaan dan dokumentasi dampak agar bisa memenuhi syarat dievaluasi. Bila inovasi itu bisa lolos ke babak kedua, dokumen tambahan harus diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan. Bila tidak, akan di diskualifikasi. (www.jpipnetwork.id)

Arsip PDF :